Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar didaulat menjadi ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Komesariat kampus Univeristas Pramita Indonesia (UNPRI) oleh Rektor UNPRI Hasdanil. Penunjukan itu dari hasil kesepakatan civitas akademika kampus yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang tersebut, Rabu (8/1/2020).
Usai bertemui Zaki, Rektor UNPRI Hasdanil mengatakan, kedatangannya ke Kantor Bupati Tangerang untuk bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar untuk meyampaikan bahwa Zaki didaulat menjadi ketua MIPI Komesariat UNPRI.
Selain itu pihaknya juga mengundang Bupati untuk menjadi pemateri dalam seminar nasional bertajuk ‘Tangtangan Pelayanan Publik dalam Penyederhanaan Birokrasi’ pada 1 Februari mendatang di Widya Bhakti Puspitek, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
“Saat bertemu, Alhmadulillah pak bupati bersedia menjadi Ketua MIPI Komesariat UNPRI. Dan juga Insya Allah pak bupati Zaki siap hadir dalam seminar nasional nanti,” kata Hasdanil.
Saat ditanya isu yang akan diambil dalam seminar nanti, Hasdanil mengungkapkan, isu yang akan diangkat dalam seminar itu tentang rencana pemangkasan birokrasi yang akan dilakukan pemerintah pusat. Dalam seminar yang rencana akan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian itu, lanjut Hasdanil, para akademisi, praktisi, pemerhati termasuk apartur pemerintah daerah bisa menanaykan kejelasan dari rencana penyederhanaan birokrasi itu.
“Nantinya, hasil dari seminar itu kami akan membuat makalah yang bisa menjadi bahan masukan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Hasdanil berharap, dari seminar tersebut dapat memetakan problematik reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau Good And Clean Governance) di Indonesia.
“Saya yakin seminar itu memiliki output berkualitas. Dan semua kalangan bisa hadir dalam seminar itu,” katanya.
**Baca juga: Kampus Esa Unggul Citra Raya Diharapkan Dapat Mencetak Mahasiswa Unggulan.
Ketua Forum Alumni Ilmu Pemerintahan UNPRI Soma Atmaja menambahkan, dalam seminar itu juga berisikan diskusi tangtangan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam berkaitan dengan kemampuan dan pengelolaan SDM, netralitas birokrasi, praktek KKN dan hal lain yang berhubungan fungsi pokok birokrasi.
”Seminar itu juga akan mendiskusi dampak kebijakan Otonomi Daerah baik yang berkaitan dengan efektifitas dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah serta presepsi masyarakat tentang keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia,” singkatnya.(Vee)
