oleh

WH Kritik Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Larangan Mudik

Kabar6 – Pemprov Banten mengkritik kebijakan pemerintah pusat, yang melarang mudik namun membuka destinasi wisata. Akibatnya, Pemda pusing untuk mengatur prokes covid-19.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) berharap kebijakan pemerintah pusat konsisten, jika ada yang dilarang, maka kegiatan lain pun begitu.

“Covid-19 dan ekonomi seperti dua mata sisi uang, harusnya pilihannya satu, dilarang ya dilarang. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah dalam implementasinya,” kata Wahidin Halim, Senin (12/04/2021).

WH menjelaskan kalau masyarakat sudah gerah berada dirumah terus satu tahun terakhir. Kemudian, lokasi wisata harus menerapkan prokes covid-19 sebagai salah satu syarat dibukanya tempat liburan.

Namun saat berada dilokasi wisata, seperti pantai, akan sulit meminta masyarakat menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Bagaimana mengatur prokesnya. Prokesnya sudah ada baku nya, tapi bagaimana mengaturnya. Ini yang menjadi pikiran kita,” terangnya.

WH mengaku tidak mungkin satgas covid daerah memantau seluruh destinasi wisata yang ada di Banten, kemudian selalu meminta wisatawan untuk menjaga jarak.

**Baca juga: Khusyuk Ibadah Ramadhan, Peguron Kesti Mande Kamboja Putih Tutup Latihan Sementara

Karena wisatawan bukan hanya datang dari kota, namun penduduk lokal Banten juga dipastikan akan berlibur ke destinasi wisata terdekat.

“Apa kita satu satu upaya di masyarakat dengan prokes, nah di pantai bagaimana dengan prokesnya, kalau mandi bagaimana dengan prokesnya. Ini kan menimbulkan persoalan bagi kita di daerah dalam menata prokesnya,” ujarnya.(dhi)

Berita Terbaru