Kabar6-Ratusan warga terduga pelanggar lalu lintas yang dijatuhi sanksi tilang dan dijadwalkan akan menjalani sidang tilang di Pengadilan Negrei (PN) Tangerang, Jumat (29/4/2016) hari ini, mengaku kecewa.
Itu karena tidak singkronnya jadwal sidang tilang yang ditetapkan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polrestro Tangerang dengan pelaksanaan di PN Tangerang.
“Pada surat tilang ditulis jadwal sidang digelar hari ini di PN Tangerang. Tapi, saat saya datang, pihak PN justru menyebut surat tilang saya tidak ada, dan saya disuruh untuk
mengecek ke Polres Tangerang,” ujar Yeyen, warga Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, kepada kabar6.com.
Sedianya, Yeyen merupakan pelanggar lalu lintas yang dijatuhi sanksi tilang oleh petugas Polsek Karawaci, karena tidak mengenakan helm saat berkendara dua pekan lalu.
“Waktu ditilang kemarin, memang petugas itu menawarkan bantuan. Dia bilang, mau dibantu bu. Tapi saya minta ditilang saja. Dan, sesuai jadwal sidang, ternyata hari ini surat tilang saya tidak ada di PN,” ujar Yeyen yang mengaku tidak ingat dengan identitas petugas PN yang menyatakan bila surat tilangnya tidak ada.
Karena tdak ingin urusannya berlarut, Yeyen pun kemudian mendatangi ruang tilang pada Satlantas Polrestro Tangerang, guna menanyakan perihal ketiadaan surat tilangnya di PN Tangerang.
Setelah bertanya, Yeyen pun akhirnya bisa menerima kembali surat kendaraan yang sebelumnya disita polisi, dengan menebus sebesar Rp50 ribu. “Ini aneh. Saya bisa menebus surat tilang saya, tanpa harus menjalani sidang,” ujar ibu tiga anak itu lagi. **Baca juga: Kecelakaan Tinggi, Rano Karno: Harus Ada Poliklinik di Jalan Tol.
Sayangnya, hingga berita ini disusun, kabar6.com masih belum berhasil mendapatkan konfirmasi perihal keluhan warga pelanggar lalu lintas tersebut dari pihak Satlantas Polrestro Tangerang. **Baca juga: Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tangerang Menurun.
Kasat Lantas Polres Metro Tangerang, AKBP Hasbullah, masih belum berhasil dihubungi. Meski demikian, kabar6.com masih terus berupaya untuk mengkonfirmasikan perihal keluhan warga tersebut dari pihak terkait.(bad)
