Kabar6-Pemerintah pusat berencana membebankan gaji setiap Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kontrak (P3K) dari kas daerah. Meski demikian tak semua postur anggaran kas daerah masing-masing kabupaten/kota mampu menanggungnya.
Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany di Balaikota Tangsel, Jum’at (5/4/2019). “Tidak semua kota mampu (alokasikan gaji P3K) secara pembiayaan,”ungkapnya.
Airin menjelaskan, kepastian itu telah disampaikan langsung oleh kepala daerah kepadanya. Sebab postur anggaran masing-masing daerah kabupaten/kota tidak sama besarannya.
Menurutnya, ketidakmampuan kabupaten/kota se-Indonesia menanggung gaji P3K telah disampaikan olehnya secara langsung kepada pemerintah pusat lewat acara Rakor Apeksi di Semarang, pekan kemarin.
“Mayoritas menyampaikan begitu kepada saya,” ujar Airin. Meski begitu, Airin mengaku belum mendata soal kepastian kota-kota mana saja, dari 98 daerah yang tergabung dalam Apeksi.
Airin menyatakan, pendataan terkait keberataan penggunaan anggaran kas daerah untuk penggajian P3K.**Baca Juga: Gowes dari Padang ke Kota Tangerang, Bawaslu Apresiasi Kedatangan Ernadi.
“Ini kita lakukan pendataan. Salah satunya yang disampaikan di komisariat wilayah tiga,” tambahnya.(yud)
