Kabar6-Terkait Isu people power yang semakin santer berhembus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang menengaskan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Tangerang tak perlu terpancing dan terprovokasi ajakan siapapun.
“Kami sangat menentang apa itu yang disebut people power dan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan menolak ajakan turun ke jalan,” tegas H Edi Juanedi, Ketua MUI Kota Tangerang, Jumat (17/5/2019).
Menurutnya seluruh elemen bangsa harusnya menghormati hasil pemilu. Tidak serta merta melakukan seruan pada masyarakat yang justru, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa melalui gerakan people power.
“Mari kita menghormati dan menghargai pemilu yang sudah berjalan. Hasilnya tunggu lembaga penyelenggara yang memutuskan,” ungkapnya.
KH Edi Junaedi mengimbau agar masyarakat dapat menahan diri. Apalagi people power ini dihembuskan akan mencederai bulan Ramadan yang penuh rahmat dan kasih sayang ini.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang, KH Amin Munawar menuturkan, dirinya menolak adanya pengerahan massa seperti people power yang dihembuskan pasca pemilu.
Menurut KH Amin Munawar lebih baik mengedepankan pererat ukhuwah antar umat beragama yang senantiasa bergandengan satu dengan yang lainnya.
Ia mengajak semua elemen masyarakat khususnya di Kota Tangerang, setelah Pemilu 2019 tetap menjaga persatuan kesatuan dan menjaga NKRI.
“Semua kan sudah ada lembaga yang berwenang masing-masing, dan semua elemen harus menjaga kondusifitas kedamaian serta kesejukan antar umat beragama. Agar tetap memelihara situasi keamanan dan ketertiban umum masyarakat (kantibmas) Pasca Pemilu 2019 ini,” papar KH Amin Munawar melalui telepon selularnya.
**Baca juga: Gunakan QPP, IKPP Tangerang Memasok 60 Persen Kebutuhan Kertas Al Quran Dunia.
Sementara, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Cimone, KH Abdul Mu’thi menjelaskan, pihaknya menolak bahkan haramkan gerakan demonstrasi yang disebut people power tersebut.
Dikatakannya, menurut ahli sunnah waljamaah, demonstrasi atau people power itu hukumnya haram, walaupun penguasa itu dzalim.
KH Abdul Mu’thi meminta masyarakat tetap sabar, sekalipun yang membolehkan demonstrasi itu ialah seperti kaum khawarij, mu’tazilah, rawafidz.
“Sunnah waljamaa’ah malah mengharamkan demonstrasi, saya bicara berdasarkan kitab Mufidul’ulum. Dalam demonstrasi sekarang ini sering saya dengar banyak sumpah serapah terhadap presiden. Dalam kitab ini sebuah hadits mengatakan orang yang menghina presiden atau raja ia berarti menghina Allah SWT,” tegas KH Abdul Mu’thi di kediamannya. (Jic)
