oleh

TRUTH: Ucapan Ketua DPRD Tangsel Melegitimasi Pungli PTSL

image_pdfimage_print

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengucurkan dana hibah sekitar Rp6 miliar ke Badan Pertanahan Nasional setempat untuk operasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Meski demikian warga pemohon sertifikat tanah teriak masih dipungut uang hingga jutaan rupiah.

Koordinator Divisi Monitoring Kebijakan Publik TRUTH, Ahmad Priatna menyatakan, pernyataan yang telah disampaikan Ketua DPRD Kota Tangsel, Muhamad Ramlie atau Haji Abih dianggap kontraproduktif. Politisi asal Partai Golkar itu bilang wajar ada pungutan “uang materai” untuk menebus sertifikat tanah.

“Penting menjadi catatan pernyataan Ketua DPRD tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terkesan asal ucap tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang timbul,” katanya lewat keterangan resmi yang diterima kabar6.com, kemarin.

Ia terangkan, seharusnya sebagai penjabat daerah harus mempertimbangkan ucapan yang di lontarkan kepada publik. Alasannya karena bisa menjadi ujaran atau bahkan legitimasi hukum.

“Dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan Ketua DPRD Tangsel secara tidak langsung melegitimasi pungli PTSL yang marak terjadi di Kota Tangsel,” terang Priatna.

Menurutnya, harus menjadi masalah bersama bahwa pungli merupakan salah satu prilaku koruptif. Jika seorang Wakil Rakyat yang seharusnya ikut dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi justru malah mendukung, patut diduga bahwa pejabat tersebut minim integritas.

Priatna bilang, jangan sampai momentum politik seperti sekarang dijadikan ajang menarik suara. Tetapi tidak memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya korupsi.

Selain itu, lanjutnya, dia mengajak masyarakat bersama-sama untuk tidak memilih kembali wakil rakyat yang minim integritas.**Baca Juga: Besarkan 3 Cucunya, Nenek Ini Dapat Bantuan dari Kapolres Pandeglang.

“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian lebih terhadap maraknya pungli PTSL di Kota Tangerang Selatan, karena telah menghambat program strategis nasional jangan sampai masyarakat menilai bahwa Presiden Jokowi bohong dengan salah satu program unggulannya,” ujarnya.(yud)

Print Friendly, PDF & Email