Temuan BPK, TRUTH: Ada Indikasi Bancakan Proyek di Pemkot Tangsel

Penyerahan LHP APBD 2017 Pemkot Tangsel.(yud)

Kabar6-Hasil Laporan Pemeriksan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten menemukan sejumlah catatan temuan. Diduga telah terjadi bancakan paket proyek atas konspirasi jahat yang dilakukan oknum birokrat dengan pihak perusahaan tertentu.

Aco Ardiansyah, koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mengatakan, dari hasil analisis dan nilai yang diberikan itu menunjukkan ada potensi kecurangan tinggi. Jelas temuan audit proses hingga pelaksanaan pengadaan barang dan ini adalah satu petunjuk dasar untuk mencurigai kecurangan-kecurangan yang telah terjadi

“Dan patut dicurigai bahwa ada bancakan proyek,” katanya lewat pesat WhatsApp kepada kabar6.com, Selasa (3/7/2017).

Menurutnya, soal akan dikembalikan atau tidaknya ke kas daerah dari temuan uang kelebihan pembayaran paket proyek tentunya urusan lain. Jika ada kecurangan serta potensi pidana didalam eksekusi penggunaan uang negara harus tetal diproses sesuai peratura perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk pemenang di gedung DPRD itu, paling tidak sudah lima kali menggarap proyek di Tangsel yang secara keseluruhan masuk dalam resiko tinggi,” ujar Aco.

Disinggung soal pengakuan pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kota Tangsel ihwal pemenang tender tidak masuk daftar hitam. “Betul, sepanjang dalam prosesnya masih fair, enggak jadi masalah,” ujarnya.

Oleh karenanya, Aco menambahkan, ada instrumen penilaian selama ini TRUTH lakukan tidak hanya pada banyaknya proyek yang di garap. Namun juga misalnya jarak antara Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan kontrak yang tingkat efisiensinya sangat sedikit.

Kemudian dari peserta lelangnya dan nominal paket proyek. Apalagi sudah menjadi temuan BPK juga. Jika sudah menjadi temuan BPK, pastinya ada kesalahan yang masif terjadi.**Baca Juga: Ikan Patin 19 Kg Terpancing Warga di Sungai Cisadane.

Seperti tidak sesuai spesifikasi juga bagian dari kesalahan. “Pertanyaan kemudian kenapa ULP tidak mengevaluasi? Kenapa pejabat penerima hasil pekerjaan tidak langsung menerima hasil pekerjaannya begitu saja tanpa mengecek?, bisa saja ini ada unsur kesengajaan,” tegas Aco.(yud)