Pernyataan tersebut dikemukakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Siti Saidah Silalahi. Menurutnya, ratusan tenaga honorer kategori 1 (K1) hingga kini pun belum mendapat kejelasan menjadi PNS karena lambannya BKD Banten.
“Kelambanan BKD Banten menyebabkan Pemprov Banten tidak mendapatkan jatah CPNS 2013. BKD lemah dalam pendekatannya, terutama melalui pendekatan politik,” kata Siti Saidah Silalahi di Serang, Selasa (23/7/2013).
Lemahnya lobi Pemprov Banten ke pusat, imbuhnya, terlihat saat Komisi I DPRD Banten melakukan kunjungan kerja ke BKN dan Kemenpan-RB.
“Saat itu pemerintah provinsi dari daerah lain mengawal semua proses yang ada di kementerian, bahkan kepala dinas dan sekretaris daerah ada yang terjun langsung untuk mengawal proses tersebut di pusat, termasuk soal kuota CPNS. Sementara Pemprov Banten hanya pejabat eselon III yang ditugaskan untuk mengawal proses tenaga kerja K1,” ujar Siti.(bbs/yps)