Kabar6-Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Puji Widodo mengklarifikasi terkait pernyataan Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang yang meradang karena tak ada anggota DPRD Pandeglang yang tak hadir saat upacara HUT RI ke 78.

Puji mengungkapkan, bahwa peristiwa tersebut terjadi karena miskomunikasi. Sebab jauh-jauh hari pimpinan DPRD sudah memploting Novia Rahtami yang ditugaskan untuk membacakan teks proklamasi.

Namun saat pelaksanaan, ada surat dari Fraksi Partai Demokrat, anggota fraksinya diharapkan hadir pada acara partai memperingati HUT RI di Pacitan.

Sehingga untuk kecamatan Patia belum ada penggantinya, lantaran semua anggota sudah ditugaskan di kecamatan yang sudah ditentukan.

“Namun pada saat menjelang pelaksanaan ada surat dari Fraksi Partai Demokrat,” kata Puji, Jumat (18/8/2023).

Puji mengaku, perwakilan dari Sekretariat DPRD Pandeglang sudah mendatangi pihak Kecamatan dan Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia. Puji juga berharap persoalan ini segara tuntas.

**Baca Juga: Upacara HUT RI Tak Dihadiri Anggota DPRD, Ikades di Pandeglang Ancam Golput 2024

“Kita tetap harus menjaga keutuhan bermasyarakat, jangan sampai ada kegaduhan akibat hal ini,”harapnya.

Sementara, Ketua Ikades Kecamatan Patia, Syukur membenarkan bahwa pihak Sekretariat DPRD Pandeglang sudah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Patia.

“Tentunya kami sebagai manusia memaafkan hal tersebut. Masyarakat Patia sudah memaafkan. Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Syukur.

Diberitakan sebelumnya, Syukur meradang lantaran tak ada satu pun anggota DPRD yang mengikuti upacara HUT RI ke 78 di Alun-alun Patia.

Luapan emosi Syukur melalui potongan video yang tersebar di media sosial. Padahal kata Syukur masyarakat dari berbagai pelosok hadir untuk memperingati kemerdekaan Indonesia.

“Satu pernyataan sikap dari saya Ketua Ikades Patia bahwa tahun 2024 untuk pemilihan legislatif tidak akan pernah ada di Kecamatan Patia,” kata Syukur dalam video, Kamis (17/8/2023).(Aep)

Kabar6-Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Syukur, meradang lantaran tak ada satu pun anggota DPRD yang mengikuti upacara HUT RI ke 78 di Alun-alun Patia.

Luapan emosi Syukur terungkap melalui potongan video yang tersebar di media sosial. Padahal menurut Syukur masyarakat dari berbagai pelosok hadir untuk memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Satu pernyataan sikap dari saya Ketua Ikades Patia bahwa tahun 2024 untuk pemilihan legislatif tidak akan pernah ada di Kecamatan Patia,” kata Syukur dalam video, Kamis (17/8/2023).

Alasan Syukur marah ke anggota DPRD Pandeglang karena tidak ada anggota dewan yang menghadiri upacara HUT RI ke-78 di Kecamatan Patia. Bahkan dalam video tersebut, Syukur menyampaikan kata-kata tajam yang dialamatkan ke wakil rakyat tersebut.

“Sementara masyarakat dari pelosok datang untuk memeriahkan acara ini. Tapi anggota dewan g****k, satupun tidak ada perwakilan. Tahun 2024 Golput untuk Kecamatan Patia,” ujarnya dalam vidio.

Dikonfirmasi melalui sambungan telpon terkait pernyataannya di video, Syukur menyatakan, hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap anggota DPRD karena tidak ada satu pun yang hadir.

**Baca Juga: Pimpin Upacara, Arief: Jadikan Momen HUT RI Ke-78 dan Semangat Para Pahlawan untuk Pembangunan Kota Lebih Maju

“Panas-panas kan abis upacara. Kita semua 10 kepala desa di Kecamatan Patia, bawa ini … bawa itu, dan dari pelosok desa pun hadir semua ke kecamatan. Pas di kecamatan gak ada dewan, gak ada satu pun yang mewakili,” tegasnya.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Babakan Keusik menduga alasan ketidakhadiran para wakil rakyat itu karena memiliki kesibukan.

Selain itu, kekesalan Syukur makin bertambah setelah Kecamatan Patia tidak tercatat dalam surat tugas pimpinan dan anggota DPRD yang bertugas membacakan teks proklamasi HUT RI ke 78 tingkat kecamatan se-Pandeglang.

“Sementara rilis dari kabupaten itu gak ada namanya kecamatan patia . Padahal kecamatan patia kan udah belasan tahun,” sesalnya.

Sementara terkait ancaman Golput di Pemilu 2024, Syukur mengaku akan berdiskusi kembali dengan 10 kepala desa se-Kecamatan Patia.

“Ya tergantung temen-temen saja, dari 10 kepala desa itu,” tandasnya.

Dilihat dari surat tugas pemimpin dan anggota DPRD Pandeglang yang ditugaskan untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan, sebanyak 28 dari 35 kecamatan di Pandeglang yang menugaskan anggota DPRD, sementara 7 Kecamatan diantaranya tidak tercatat dalam surat tersebut.

Jadi, itu artinya bahwa terdapat total 35 kecamatan di Pandeglang. Ada sebanyak 28 kecamatan di antara 35 kecamatan yang telah menugaskan anggota DPRD untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Sisanya, yaitu 7 kecamatan, tidak tercatat dalam surat tugas pemimpin dan anggota DPRD yang ditugaskan untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan.

Dengan kata lain, 28 kecamatan memiliki anggota DPRD yang akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan sesuai dengan surat tugas yang diberikan, sementara 7 kecamatan tidak memiliki perwakilan yang tercatat dalam surat tugas tersebut.(Aep)