Kabar6-Sekitar 273 dari 637 paket lelang di Kota Tangerang hingga Juni ini atau pertengahan tahun anggaran ini belum dilelang.

“Dari 637 paket lelang yang disediakan oleh ULP hanya 364 yang sudah di lelang,” ujar Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Unit Layanan dan Pengadaan, Aries Munandar, Minggu (23/6/2019).

Aries mengakui proses lelang tahun ini mengalami keterlambatan dari tahun sebelumnya karena masih menunggu laporan dari dinas terkait. Dampak dari keterlambatan ini, kata dia, proses pembangunan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terlambat dan minimya penyerapan anggaran.

“Salah satunya Dinas PUPR keterlambatan dalam proses lelang berdampak pada rencana pembangunan dan perbaikan jalan yang seharusnya sudah dilakukan,” katanya.

Menurut Aries, 5 OPD yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum menyelesaikan proses lelang tersebut.

**Baca juga: Setelah Dilantik, Ini Sederet Kegiatan Bung Uis Pimpin KNPI Kota Tangerang.

“Paling banyak Dinas PUPR dan Dinas Perkim itu untuk kontruksi, namun untuk non kontruksi ada 53 paket lelang konsultan, 54 paket lelang barang dan jasa lainnya.”

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tangerang mengimbau agar OPD segera menyelesaikan laporan agar proses lelang dapat berjalan. (Oke)

Kabar6-Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pandeglang (KMPP) bakal demo dikantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Rabu (22/5/2019) besok.

KMPP yang tergabung dalam LSM Cobra, Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Pemuda Muhammadiyah, AKSDAI, PPM, Kedaulatan Rakyat, LKP2M, FAM Pandeglang dalam aksinya menyikapi adanya dugaan unsur permainan pemenang tender di proyek APBD Pandeglang dan minimnya pemberdayaan terhadap pengusaha lokal.

“Pemberdayakan para pengusaha lokal justru tidak dilakukan, bahkan malah terkesan dan terindikasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok yang diduga keras merupakan orang terdekat Bupati Pandeglang. Dengan berbagai macam modus permainan pemenangan tender,” ujar Korlap aksi Dede Sulaiman, Selasa (21/5/2019).

Kondisi tersebut, dinilai tak berbanding lurus ditengah proses percepatan pambangunan infrastruktur yang selalu digadang-gadang oleh pemerintah pusat untuk kemajuan daerah, salah satunya di Kabupaten Pandeglang yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dibuktikan adanya beberapa program strategis oleh pemerintah pusat.

**Baca Juga:Demo 22 Mei, 500 Aparat Gabungan di Tangsel Siaga.

“Akan tetapi proses pembangunan Pandeglang yang seharusnya bedasarkan kepentingan untuk kemajuan rakyat. Dengan kata lain diduga modus operandinya adalah proyek yang akan dilelang sudah ditunggu pemenangnya yang diduga kuat dikondisikan untuk seseorang yang sudah disiapkan untuk menjadi pemenang proyek,” tegasnya.

Aksi para organisasi yang menyikapi soal adanya dugaan permainan proyek pada 22 Mei besok, bersamaan dengan aksi massa pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga terkait penolakan hasil Pemilu 2019 atau hasil Pilpres 2019. (Aep)

Kabar6-Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang angkat bicara atas sanggahan CV Ratu Kreasi Gemilang terkait lelang proyek di Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang.

Kabag ULP, Iskandar Ishak menjelaskan, pihaknya hanya bertugas untuk verifikasi dokumen saja. Setelah itu akan diserahkan kembali ke Pokja dan dinas terkait.

“Tugas kami hanya verifikasi dokumen saja. Terhadap proses lelang pada paket kegiatan peningkatan Jalan Pawon Raya-Empu Tantular, Bencongan, Kelapa Dua adalah tanggung jawab panitia lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) IV DBMSDA Kabupaten Tangerang,” paparnya, Kamis (29/11/2018).

**Baca juga: Polsek Tangerang Amankan Pelaku Judi Togel.

Sementara, Direktur Utama CV Ratu Kreasi Gemilang, Teno Adrian menuturkan, panitia lelang diduga tidak transparan serta cenderung memihak salah satu perusahaan pemenang lelang.

Oleh sebab itu, Teno meminta agar lelang benar-benar lelang yang transparan, jangan ditutup-tutupi serta meminta pihak Kejari Tangerang agar segera mengusut dan penyelidikan atas dugaan kecurangan yang terjadi pada proses lelang proyek dengan anggaran Rp1.417.490.000.

“Saya minta pihak kejaksaan dan inspektorat untuk segera melakukan audit forensic atas kelengkapan dokumen lelang dari seluruh peserta yang ikut lelang, khususnya untuk pemenang lelang. Dan LKPP juga segera tindak lanjuti dan periksa seluruh panitia lelang yang diduga bermain,” tegasnya. (jic)

Kabar6-Kalangan pengusaha di Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah daerah setempat agar segera memisahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Sekretariat Daerah (Setda) dan membentuk badan sendiri.

Hal ini untuk menjaga independensi serta menghindari adanya konflik kepentingan antara pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak ketiga.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Tangerang Kholid Gani mengatakan, pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) atau badan sendiri untuk ULP merupakan sebuah keharusan dan tak bisa ditawar lagi.

Pasalnya, saat ini keberadaan ULP dibawah naungan Setda dinilai “banci” dan nyaris tak memiliki status yang jelas.

Apalagi kegiatan lelang proyek sekarang diketahui masih dilakukan Kelompok Kerja (Pokja), dimana para personel panitianya didominasi oleh pegawai struktural dinas.

“Saya setuju dan sangat mendukung kalau ULP dijadikan badan, karena independensinya harus dijaga agar terhindar dari intervensi maupun kepentingan oknum pejabat dinas,” ungkap Kholid, kepada Kabar6.com, Selasa (28/8/2018).

Diutarakan Kholid, konflik kepentingan antara pengusaha dengan oknum pejabat dinas kerap terjadi dan bahkan sulit untuk dihindari, ketika proses lelang masih dilakukan di Pokja yang notabene berada dibawah naungan dinas.

Buktinya, baru- baru ini konflik itu tesebar luas dipublik hingga viral di media massa. Dengan pembentukan badan ULP ini diyakini bisa menjadi solusi dalam meminimalisir masalah yang terjadi, karena wadah itu diberi kewenangan luas untuk berdiri sendiri tanpa intervensi.

“Sebagai pengusaha lokal, kami tak ingin masalah seperti itu terjadi. Menurut saya ULP dijadikan badan itu jadi sebuah solusi tepat untuk meminimalisir munculnya konflik kepentingan,” ujarnya.

Senada dikemukakan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tangerang Cecep Andipa, pihaknya juga berharap perubahan status wadah penyelenggara lelang proyek barang dan jasa pemerintah di kota seribu industri ini sesegera mungkin direalisasikan.

Pembentukan ULP menjadi badan, kata dia, selama ini hanya sekedar wacana semata. Padahal, di daerah lain, seperti di Kota Serang dan Pemerintahan Provinsi Banten sudah lebih dahulu membentuk wadah itu menjadi badan.**Baca juga: 190 WBP Rutan Jambe Jalani Vaksin Difteri.

“Saya dukung ULP secepatnya dijadikan badan, supaya proses lelang tidak lagi melibatkan dinas dan hasilnya lebih transparan. Saya heran kenapa disini masih jadi wacana aja, padahal itu sudah lama dibahas,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman (DTKBP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berjanji segera menggelar lelang tender puluhan paket proyek pembangunan.

Kondisi itu sekaligus menunjukan, bila pelaksaan lelang proyek sedianya telah mundur dari rencana sebelumnya.

“Target pekan ini minimal sudah dimulai lelangnya. Dari sebelumnya ada 20-an, sekarang sudah bisa 33 paket,” ungkap Sekretaris DTKBP Kota Tangsel, Mukkodas Syuhada kepada Jumat (13/3/2015).

Mukkodas mengklaim, bila sebenarnya lembaga itu telah siap mempublikasikan jenis-jenis paket pekerjaan untuk di lelang. Namun, akibat masalah teknis di tingkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kota Tangsel, prosesnya menjadi sedikit tersendat.

“Saya kira wajar dan masih bisa ditolerasi, karena ULP masih terbatas. Tidak bisa sembarangan saja nge-lelang tender, petugasnya mesti punya SK (Surat Ketetapan),” terang Mukkodas.

Ditambahkannya, sejumlah perusahaan jasa konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah banyak yang tertarik ikut lelang. Industri itu membidik agar bisa menggarap proyek pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (KP2KTS).

Dari data Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman (DKPP) Kota Tangsel, ada empat perusahaan BUMN yang turut serta dalam lelang proyek yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara multiyears itu. Antara lain, yakni PP, Waskita, Adi Karya dan Brantas Abipraya.

“Pemenangnya PT Brantas Abipraya untuk gedung utama atau kantor Walikota dan tower 3. Sedangkan gedung dua, dimenangi perusahaan swasta atas nama PT Delima,” tambahnya.

Selain membangun tiga tower tadi, ada tower lain untuk gedung parkir. Gedung setinggi delapan lantai ini nantinya bakal mampu menampung sebanyak 600 kendaraan. **Baca juga: Tersangka Korupsi Lahan Puskesmas Tangsel Dipanggil Kejagung.

“Jadi tidak ada yang parkir di luar gedung, semua masuk ke gedung,” ujar Mukkodas.(yud)