Kabar6-Sebanyak 1037 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan.

Mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu nantinya akan menempuh perkuliahan di 12 program studi. “Tarbiyah Tarbiyah Tar, Ijo-Ijo oyy, Ijo-Ijo oyy,” pekik mahasiswa, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Pada hari kegiatan pengenalan budaya dan akademik, mahasiswa membentangkan kain bertuliskan kampanye yang berisi tuntutan bersama. Berikut isi tuntutannya adalah:

1. Tolak UKT mahal dan komersialisasi kampus

2. Stop kekerasan seksual dan bullying

3. Usut tuntas penyebab polusi udara.

Ketua panitia pelaksana, Arya Mubarakh menyatakan, tuntutan di atas disampaikan pertama, karena banyaknya calon mahasiswa baru yang gagal mewujudkan mimpinya untuk berkuliah di UIN Jakarta karena faktor ekonomi.

**Baca Juga: Diklaim Demi Kurangi Polusi, Pemkot Tangsel Segera Operasikan Bus Sekolah

“Banyak dari mahasiswa baru yang akhirnya mengundurkan diri karena merasa penggolongan UKT tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya,”

Akhirnya, lanjut Arya, banyak mahasiswa memilih untuk mengubur mimpinya daripada menjadi beban dari kedua orangtuanya. Selanjutnya tuntutan kedua disampaikan karena di lingkungan kampus masih terdapat kasus kekerasan seksual dan perundungan (bullying).

Baginya, kasus yang terjadi belum mendapatkan perhatian secara khusus dan belum ada tindak tegas terhadap pelaku. Tuntutan ketiga disampaikan karena kampus UIN Jakarta yang bertempat di Tangsel yang secara letak geografis bersebelahan langsung dengan ibukota DKI.

“Yang mendapatkan predikat tingkat udara yang tidak sehat.

Sementara itu, Ketua Dema FITK Abdullah Hanif menyampaikan harapan agar kampanye yang disampaikan bersama dengan seluruh mahasiswa baru dapat ditindak lanjuti secara serius oleh pihak terkait.(yud)

Kabar6-Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi tempat digelarnya rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Gedung As Sakinah, Lebak, Senin (12/9/2022).

Mereka datang dengan membawa kertas karton yang berisi tulisan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pada 3 September 2022 lalu.

Mahasiswa mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar mengintruksikan seluruh kader PDIP untuk ikut menolak naiknya harga BBM.

“Ini bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah pemangku kebijakan, wakil rakyat dan partai yang tidak serius memikirkan kondisi rakyat akibat kenaikan harga BBM,” kata salah satu mahasiswa, Ahmad Hudori dalam keterangannya.

**Baca juga:Dinkes Lebak Terus Kebut Imunisasi Campak Rubela

Kenaikan harga BBM dinilai akan berdampak buruh pada masyarakat menengah ke bawah. Naiknya harga BBM juga akan berakibat naiknya inflasi, bertambahnya warga miskin dan naiknya angka pengangguran.

Pemerintah seharusnya lebih fokus dan serius menaikkan taraf ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan. Bukan justru membebani rakyat kecil dengan kebijakan yang tidak pro rakyat menengah ke bawah.

Hudori mengingatkan, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Jadi menurut dia, tentu yang didahulukan bagaimana tercapainya hak-hak rakyat, bukan hak kelompok elit, korporasi, atau kapital.

“Kami mengingatkan seluruh partai, stakeholder, dan aparat penegak hukum bersungguh-sungguh dalam mengelola kepentingan rakyat,” harap Hudori.(Nda)

Kabar6-Kelompok buruh di Tangerang, menyatakan tolak penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 yang baru saja diteken Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka merasa angka kenaikan 1,5 persen masih jauh dari cukup di tengah pandemi corona.

“1,5 persen kalau dirupiahkan itu hanya sebesar Rp 2000 per hari. Dan itu sangat jauh dari kebutuhan buruh dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin tinggi,” kata Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) Tangerang, Frast, Rabu (25/11/2020).

Sikap penolakan buruh dilakukan dengan cara sosialiasi ke berbagai titik lokasi industri atau pabrik di Tangerang. Buruh beranggapan SK Nomor 561/KEP.272-HUK/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten tidak relevan.

“Hari ini kami akan berkeliling ke kawasan-kawasan Industri di Tangerang, unuk mensosialisasikan penolakan UMK ini,” ujar Frast.

Ia menambahkan, kelompok buruh masih terus berupaya melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Harapannya usulan penambahan kenaikan UMK 2021 bisa dipertimbangkan.

**Baca juga: Dicegat di Bandara Soetta, Istri Edhy dan Pejabat KPP Ikut Diamankan KPK

“Kami pastikan kami akan memberi perlawanan. Karena tentu ini pelecehan bagi kami, bagi buruh secara umum,” ujar Frast.

Menurutnya, banyak di antara rekan sejawatnya yang kini semakin terhimpit beban ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan.(yud)

Kabar6-Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Banten (PMB) demonstrasi di Jalan Veteran, Kota Serang, Banten. Mereka meneriakkan isu tolak Omnibus law di depan kantor Bupati Serang dan Alun-alun Barat Kota Serang Di tengah merebaknya virus covid-19.

“Kami menyasar omnibus law sebenarnya. Tapi kan karena ada kondisi situasi covid-19, kita meminta pemerintah agar fokus pada penanganan corona. Kami memandang masih sangat minim, secara kampanye kami memasukkan isu corona, tetapi tidak lupa pada isu tolak omnibus law,” kata Humas PMB, Muhammad Ishak, disela-sela demonstrasinya, Kamis (19/03/2020).

Pemprov Banten telah mengeluarkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) covid-19. Mulai pemda, pemprov dan hingga pemerintah pusat sendiri melarang masyarakat untuk beraktifitas diluar rumah, untuk menghindari penularan virus Corona.

Bahkan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Italia telah menerapkan lockdown untuk mempersempit penyebaran dan ruang gerak covid-19 tersebut. Demonstrasi yang dilakukan pilihan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Serang itu mengaku demonstrasi dilakukan agar pemerintah lebih siap menghadapi virus Corona.

“Disini pemerintah tidak memiliki ketegasan atau memberikan jaminan untuk itu. Inilah yang harus kita ingatkan, bahwa pemerintah harus siap dari segi farmasi, kebutuhan masyarakat. Pemerintah memang sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi aktifitas diluar ruangan,” terangnya.

**Baca juga: Terbaru, 51 Pasien Terpapar Virus Corona di Banten Sembuh.

Dilain sisi, pemerintah pun dituntut tidak hanya fokus pada penanganan corona, tapi juga perekonomian nasional. Dimana, saat ini harga dolar telah naik hampir Rp 16 ribu.

“Secara logika kami, jangan sampai berbicara isu corona terjadi ketakutan berlebih di masyarakat, tapi titik poinnya virus corona ini masih banyak hal dimana kita Omnibus Law, dolar yang naik, jadi agar masyarakat tidak fokusnya ke Corona gitu. Tapi ada fokus kepafa masyarakat, dimana kita turun ke jalan hari ini bukan semata-mata berbicara corona juga, tapi juga selain itu,” jelasnya.(Dhi)