Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten memperkirakan butuh dana Rp 2 triliun untuk menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten. “Idealnya itu sekitar Rp 2 triliun untuk menyehatkan Bank Banten,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar ditemui di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (14/07/2020).

Al Muktabar mengatakan dari kebutuhan dana saat ini, baru tersedia Rp 1,5 triliun. “Kekurangannya akan didapat dari pemilik saham lainnya yang mencapai 49 persen,” ujarnya.

Jikapun dipaksakan, kata dia, Pemprov Banten hanya bisa memberikan modal Rp 1,9 Triliun, itupun termasuk dana keuangan daerah yang masih mengendap di Bank Banten sebesar Rp 400 miliar.

**Baca juga: PSBB Covid-19, Nasib Ojol di Banten Diputuskan Nanti Malam.

Dana mencapai Rp 2 Triliun itu belum termasuk “uang segar” sebagai biaya operasional perbankan usai disehatkan.

“(Suntikan modal) Rp 1,9 Triliun itu totalitas dana kasda yang ada di Bank Banten, kurang lebih sekitar Rp 400 miliar dana yang sudah di SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kan dari bendahara daerah kepada bendahara OPD. Uangnya masih ada di Bank Banten. Kita juga butuh fresh money untuk mengoperasionalkan paska sehat.” (Dhi)

Kabar6-Sebanyak 104 Peraturan Daerah (Perda) Provins Banten dievaluasi agar bisa direview nantinya dalam menunjang percepatan investasi di Provinsi Banten agar terus masuk dan dipermudah.

Sekertaris Daerah (Sekda), Provinsi Banten, Al Muktabar mengaku saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya oengelompokan mana-mana saja Perda Provinsi Banten yang akan diakselerasikan, sebelum nantinya untuk direview ulang.

Menurut Al, setelah melalui tahapan pengelompokan tadi, Perda-perda yang dianggap layak untuk direview tadi, nantinya akan sinkronkan kembali dengan peraturan dannundang-undang (UU) diatasnya yang lebih tinggi lagi agar bisa akselerasikan, sebelum nantinya diubah atau dicabut.

“Atas tahapan tadi, setelah di group, lalu kita akselerasikan dengan aturan mana-mana yang memerintahkannya,” kata Al, kepada wartawan, kemarin.

Saat pengintegrasian Perda Banten dengan peraturan di atasnya tadi, dirinya mengaku, tidak menutup kemungkinan akan ada Perda yang mesti dicabut, lantaran tidak memiliki payung tertinggi diatasnya karena dicabut, sebagaimana intruksi Presiden Jokowidodo, akan ada sejumlah UU yang akan diintegrasikan kedepan nantinya menjadi satu peraturan tersendiri karena dianggap sama, jumlahnya mencapi 75 UU untuk diintegrasikan menjadi satu UU tersendiri.

“Nah, nanti akan menyesuaikan itu,” katanya.

Pihaknya mengaku, saat ini Pemrpov Banten sudah mulai bersiap-siap untuk segera melakukan review terhadap Perda-Perda Provinsi Banten agar bisa lebih sisinkronkan lagi dengan peraturan-peraturan diatasnya. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung upaya percepatan investasi di Provinsi Banten agar semakin mudah.

“Kita sudah siap-siap sekarang dalam rangka mengikuti pergerakan nasional, pada omnibus low itu, untuk kita bisa mengikuti jejak-jejaknya, metodenya seperti apa,” katanya.

**Baca juga: Warga Banten Bingung Perhitungan Kenaikan Pajak Kendaran, Sekda Akan Lakukan Evaluasi.

Saat disinggung apakah ada Perda yang saling bersinggungan satu dengan lainnya, sambung Al, jika mengikuti rumpun peraturan diatasnya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

“Inherensi, kurang inherensi. Kalau bertentangan mah sepertinya tidak, tapi masih harus terua kita akselerasikan,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar guna membangun masyarakat yang unggul dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar saat mewakili Gubernur membuka acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tingkat Provinsi Banten dengan tema “Banten bebas gizi buruk dan cegah stunting” di Alun-alun Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/12/2019).

Turut hadir Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekda menyampaikan bahwa Pemprov Banten terus berupaya untuk meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Banten. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti akan membangun rumah sakit jiwa, Rumah Sakit Cilograng, pengembangan Rumah Sakit Umum Banten dan Pengembangan Rumah Sakit Malingping.

Selanjutnya, upaya meningkatkan mutu pelayanan juga terus dilakukan dengan melakukan pemenuhan tenaga kesehatan daerah untuk puskesmas yang ada di wilayah Banten serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. “Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terus berupaya menjamin akses kesehatan bagi masyarakat. Akses kesehatan itu adalah bagian dari pilar pembangunan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, seluruh agenda yang bersifat pembiayaan maupun agenda nilai terus berupaya untuk menjadikan Banten sehat,” ujarnya

Selain itu, program kesehatan gratis juga masih menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten untuk menjamin kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, Sekda berpesan untuk menjaga kesehatan karena merupakan hal yang penting dilakukan bersama dimulai dari lingkungan keluarg hingga masyarakat luas. “Dengan kesehatan kita akan mampu bersaing di tengah peradaban yang kian maju dan cepat ini,” jelasnya

Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita mendukung program kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun Provinsi Banten seperti menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pandeglang.

“Di Pandeglang ada 3.200 anak yang sangat pendek dan anak yang pendek. Sudah di lakukan intervensi berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Setelah survey ada 10 desa yang sudah di intervensi,” ujar Irna.

**Baca juga: Penjaga Sekolah SD Sukaraja 2 Pandeglang Ditemukan Tewas.

Irna menambahkan, berkat stimulus berupa pemberian makanan tambahan dan pendampingan angka stunting yang sebelumnya mencapai 37 persen bisa turun 11 persen dalam waktu 6 bulan.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Prov Banten Dr. Aty Pramuji Hastuti mengatakan, untuk peningkatan mutu layanan diprogramkan pada pemerataan tenaga kesehatan untuk seluruh puskesmas se Banten, peningkatan mutu kesehatan dan pelayanan kesehatan, gerakan banten eliminasi TBC, Malaria dan Campak, serta Gerakan Banten Cegah Stunting, Bebas Pasung hingga Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan dimulai dengan senam sehat, pencanangan Banten bebas gizi buruk, pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan, puskesmas berprestasi, kota bebas penyakit kaki gajah, makan buah bersama, cek kesehatan gratis, penghargaan kelompok asuhan mandiri toga dan akupresure dan kegiatan lainnya, termasuk pembaguan doorprize. (Den)