Kabar6-Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo satu hari sebelum perombakan (reshuffle) kabinet.

“Kemarin Magrib, seusai salat Magrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya dan saya sampaikan, baru beliau pulang dari IKN. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden, terima kasih atas kepercayaan, kesempatan, yang diberikan kepada saya untuk membantu Bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM’,” kata Yasonna saat menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79 di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Yasonna mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mempercayakan jabatan Menkumham kepada dirinya selama hampir 10 tahun.

Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi berjalan santai. Jokowi juga bertanya perihal hal-hal yang masih tertunda atau pending matters di Kemenkumham.

**Baca Juga:PDIP: Supratman Gantikan Yasonna Bagian dari Transisi Pemerintahan

“Hanya canda-canda saja, kami ketawa-ketawa saja. Beliau menanyakan pending matters, beberapa saya sampaikan ada yang perlu saya titip nanti ke menteri yang baru,” ucapnya ditemui usai upacara dilansir Antara.

Ia menyebut, Jokowi tidak menyampaikan alasan di balik reshuffle tersebut. Menurutnya, perombakan menteri merupakan wewenang penuh Presiden.

“Enggak ada. Saya juga enggak mau [tahu]. Ini ‘kan jabatan, amanah. Dan soal reshuffle, mengganti itu sepenuhnya kewenangan, itu hak prerogatif Presiden,” tuturnya.

Di sisi lain, Yasonna mengaku telah bersiap dan mengemasi barangnya sebelum pelantikan Menkumham baru pada Senin ini.

“Seperti yang dua hari lalu saya katakan, karena memang kami sudah menangkap sense (firasat, red.) itu dan saya sudah tahu. Saya katakan [saya] lebih dari siap, bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf saya, be ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas,” katanya.

Bagi Yasonna, meninggalkan jabatan Menkumham bukan sesuatu yang mendadak. Dia mengaku memang bakal mengundurkan diri pada pertengahan September 2024, untuk bersiap dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober.

“So (jadi), sudah sangat siap lahir batin,” ucapnya.

Upacara Hari Pengayoman, Senin pagi, menjadi upacara terakhir Yasonna sebagai Menkumham. Ia digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan legislasi DPR RI.(red)

Kabar6- Relawan setia Presiden Joko Widodo (Jokowi) Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi mendesak segera dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Kornas Jokowi menilai banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIB) yang kurang efektif dan mumpuni dalam bekerja.

Ketua Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana mengatakan, sehingga harus diganti oleh menteri yang mampu bekerja lebih keras lagi. Meski mendesak reshuffle, mereka enggan disebut sedang memperebutkan jatah kursi menteri.

“Banyak yang gagap di kementrian ini. Karena beda kondisi normal dengan tidak normal. Banyak yang WFH kan saat ini. Menurut kita supaya perform. Itu dasar kenapa harus ada perombakan disaat pandemi ini,” kata Havid di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Selasa (22/12/2020).

Alasan Kornas Jokowi karena tidak ingin jika banyak menteri berasal dari partai politik (parpol) yang pastinya memiliki kepentingan pada pilpres 2024 mendatang. Para relawan ini mengklaim, hanya mereka yang mampu menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang.

“Karena tahun 2024 akan ada hajatan politik lagi, maka diperlukan loyalitas. Jadi harus ada yang mengawal Jokowi, jangan sampai satu atau dua tahun ada agenda politik,” jelasnya.

Menteri yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme dan menghasilkan kinerja baik yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Whisnutama. Menlominfo Jhonny G Plate. Menteri Agama (Menag) Fahrur Rozi. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mereka mengajukan beberapa nama yang berasal dari relawan untuk menggantikan posisi berbagai macam menteri itu, seperti Budi Arie Setiadi, Ketua Projo. Kemudian ada nama Hilman Farid, pendiri relawan penggerak Jakarta Baru.

Selanjutnya ada nama Silmy Karim, profesional muda yang kini menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel. Kemudian Viktor Sirait, Ketua Bara JP. Eko Sulistyo, Pembina Kornas Jokowi. Roy Maningkas, ekonom.

Kemudian nama Ammarsjah Purba, Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Osmar Tanjung, Sekjen PKP Berdikari. Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, dan Panel Badrus, pendiri Pusat Informasi Relawan. Banyaknya nama relawan Jokowi yang diusulkan menjadi menteri itu, diklaim Abdul Havid bukan untuk menagih janji atau bagi-bagi jatah posisi menteri.

**Baca juga: Diawali Meletus Gunung Anak Krakatau, Mengenang Dua Tahun Tsunami Selat Sunda

“Dasar awal kita kenapa diajukan nama relawan, kenapa di saat pandemi ada reshuffle, bacaan kita kurang efektif nya kabinet saat ini. Desakan reshuffle ini karena pandemi, sebenarnya persoalan kita bukan menagih jatah,” terangnya. (dhi)