Kabar6-Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani memberikan sambutan pada acara Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam kurun waktu tahun 2023.

JAM-Intelijen menyampaikan salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan melalui peran Intelijen penegakan hukum yakni berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksnaan pembangunan. Hal itu tertuang sebagaimana amanat Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

“Kejaksaan harus turut mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak mungkin bisa mencapai hasil sempurna apabila tidak didukung oleh seluruh stakehorlders yang terus berkolaborasi dan bersinergi guna menyukseskan PSN yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” kata JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, Rabu (6/3/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur PPS pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Katarina Endang Sarwestri melaporkan bahwa Exit Meeting kali ini telah menyelesaikan kegiatan PPS sebanyak 86 proyek, dengan nilai pekerjaan yang telah berhasil dikawal sebesar Rp30.700.924.881.154 (tiga puluh triliun tujuh ratus miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Adapun PSN dan Proyek Prioritas Kementerian/BUMN yang telah dilakukan pengawalan terdiri dari 13 PSN, 31 proyek jalan daerah, dan 42 proyek prioritas Kementerian/BUMN yang meliputi sektor-sektor pembangunan strategis dengan jumlah:

• 40 proyek sektor infrastruktur jalan;
• 8 proyek sektor kebandarudaraan;
• 2 proyek sektor kepelabuhanan;
• 3 proyek sektor transportasi lainnya;
• 2 proyek sektor pembangunan IKN;
• 4 proyek sektor pengairan;
• 13 proyek sektor kelautan;
• 6 proyek sektor pertanian;
• 4 proyek sektor ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
• 4 proyek sektor strategis lainnya.

Dari keseluruhan proyek tersebut, Direktorat PPS pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen telah melaksanakan PPS atas permohonan stakeholder dari beberapa Kementerian/Lembaga ataupun BUMN yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Kegiatan PPS oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terhadap Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah berfokus pada potensi atau adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengancam pekerjaan PSN.

**Baca Juga: Polemik Dapil 6, Tandatangan KPPS Formulir C1 Di Cisauk Diduga Dipalsukan

Selain itu, langkah-langkah pengamanan oleh Tim PPS tersebut meliputi:

1. Personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Materiil dan/atau aset terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat mempengaruhi dan menghambat serta menggagalkan proses pengadaan lahan/pemanfaatan aset negara.
3. Hambatan birokratis yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang menghambat perizinan kegiatan-kegiatan yang dapat memengaruhi, menghambat, atau menggagalkan penyelenggaraan PPS.

Pelaksanaan PPS yang dilakukan Exit Meeting pada saat ini telah mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Objektif, Profesional, Koordinasi, Kerahasiaan, Netralitas, dan Akuntabilitas.

Menutup sambutannya, JAM-Intelijen menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada stakeholders ataupun para mitra atas dedikasi dan pengabdiannya melalui pembangunan proyek-proyek strategis nasional, daerah ataupun proyek-proyek prioritas Kementerian/Lembaga/BUMN.

“Harapan kami selaku pimpinan di bidang Intelijen kejaksaan, mari melakukan upaya-upaya pengamanan pembangunan strategis agar tidak terperangkap dalam praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis maupun proyek prioritas yang kita kawal,” pungkas JAM-Intelijen. (Red)

Kabar6-Bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Jakarta, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof Dr Reda Manthovani memberikan materi pada acara ”Internalisasi Budaya Anti Korupsi di Direktorat Jenderal Bina Marga”.

Dalam materinya, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa latar belakang korupsi pada sektor infrastruktur bisa disebabkan oleh karena adanya peluang atau celah sistem atau lemahnya pengawasan.

Menurut data pada tahun 2022, JAM-Intelijen menjabarkan bahwa ditemukan masih cukup tingginya kasus korupsi yakni sebanyak 250 dari 579 kasus yang berasal dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Lebih detailnya, sekitar 58% dari 250 kasus korupsi PBJ terdapat pada sektor infrastruktur.

Kemudian JAM-Intelijen menjabarkan beberapa perkara korupsi pada sektor infrastruktur yang ditangani oleh Kejaksaan Agung meliputi perkara pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung tahun 2020 s/d 2022, perkara korupsi Pembangunan Jalan Tol-Layang Cikampek II MBZ tahun 2016 s/d 2017, dan perkara korupsi dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Besintang-Langsa tahun 2017 s/d 2023.

”Berdasarkan rilis pemberitaan penanganan kasus korupsi, modus operandi yang ditemukan yakni seputar pengkondisian pemenang tender, upaya melakukan mark up, memanipulasi atau mengabaikan rekomendasi hasil studi kelayakan, menyalahgunakan kewenangan, dan melakukan praktik suap-menyuap/gratifikasi,” kata JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, Kamis (29/2/2024).

Praktik-praktik suap/gratifikasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, JAM-Intelijen juga menekankan upaya pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur yakni menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan harus disertakan dengan strategi pencegahan secara masif, termasuk dari Aparatur Penegak Hukum.

**Baca Juga: Uang Palsu dan Narkoba Dimusnahkan Kejari Kabupaten Tangerang 

”Metode pencegahan korupsi sektor infrastruktur yakni dengan meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN/LHKASN), melibatkan dan menguatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi, memasifkan penggunaan digitalisasi pengawasan dan pelayanan publik, komitmen dari pimpinan, serta koordinasi dan kolaborasi pencegahan tindak pidana korupsi sektor infrastruktur,” imbuh JAM-Intelijen.

Adapun JAM-Intelijen juga mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI telah menjalin kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga lain terkait pencegahan korupsi sektor infrastruktur. Kejaksaan selama ini turut mendampingi proses pembangunan dengan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD.

”Kejaksaan melalui fungsi Intelijen Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam bentuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini/peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman terkait pembangunan strategis.

Menutup paparannya, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis dapat membantu menyelesaikan permasalahan, terutama dari aspek hukumnya. (Red)

Kabar6-Membangun Indonesia dari pedesaan yang merupakan bagian terkecil dari suatu pemerintahan dan terdepan dalam pelayanan masyarakat, merupakan perintah direktif Presiden yang tercantum dalam Nawacita.

Oleh karena jumlah desa saat ini di Indonesia mencapai lebih dari 80.000 desa, yang aparaturnya memiliki latar belakang, budaya, pendidikan yang berbeda-beda, untuk itu perlu diatur lebih jauh dengan kebijakan yang sifatnya strategis sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 yakni “Membangun Kesadaran Hukum dari Desa”.

“Wujud pembangunan desa itu bukan saja dalam bentuk fisik yakni sarana infrastruktur bangunan-bangunan seperti pasar, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain, tetapi juga perlu pembangunan non-fisik yang bisa mengawal keberlanjutan dari pembangunan sarana prasarana tadi,” ujar Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Reda Manthovani, Minggu (3/12/2023).

Implementasi dari “Jaga Desa” (Jaksa Garda Desa) dimaksud antara lain ada 3 yakni melakukan penyadaran hukum masyarakat desa dengan program Luhkum (Penyuluhan Hukum), melakukan program pendampingan Dana Desa (dengan program Kawal Desa), membuat tempat/sarana penyelesaian konflik/sengketa di desa (dengan membuat program Rumah Restoratif).

“Inilah yang kita sudah laksanakan sudah hampir 80% kita kerjakan di desa, lebih jauh tujuan yang diharapkan adalah menyadarkan hukum masyarakat, mengawal pembangunan yang berkelanjutan, serta menimalisir sengketa yang berujung ke Pengadilan; Program Jaga Desa ini ada di bidang Intelijen Kejaksaan sebagai leading sector yang saat ini, saya terus galakkan sehingga tidak ada lagi Kepala Desa/Perangkat Desa karena ketidaktahuannya masuk penjara, adanya konflik di masyarakat yang tidak berkesudahan bisa kita hindari, sehingga Jaksa hadir dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat desa,” tegas JAM-Intelijen Dr. Reda Manthovani.

**Baca Juga: Sulitnya Cari Jasad Pedagang Hilang Terseret Arus Kali Sasak di Pamulang

Di era Pemilu 2024, netralitas aparatur desa harus dikawal agar tidak digiring atau dikerahkan untuk kepentingan politik tertentu. Dengan jumlah pemilih di Desa yang begitu banyak hampir 60% tentu saja akan banyak godaan, banyak intervensi, dan banyak yang melirik Aparatur Desa menjadi bagian dari alat politik.

“Itu tentu sangat kita hindari, jadi tidak benar ada suara-suara miring bahwa Kejaksaan ikut dalam berpolitik praktis melalui program-program siluman, bahkan kembali saya tegaskan bahwa kita yang paling pertama kali membuat Memorandum terkait Netralitas Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan, tentu akan kami implementasikan sampai ke tingkat bawah dalam hal ini satuan kerja tingkat Kejari dan Cabang Kejaksaan Negeri. Kita akan awasi netralitas Aparatur Kejaksaan,” terang Reda Manthovani.

Reda Manthovani berharap nantinya Pemilihan Umum 2024 berlangsung sukses, tanpa harus saling mencurigai apalagi membuat berita hoaks atau melempar isu yang belum tentu mengandung kebenaran, hanya berdasarkan asumsi atau katanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat dan media dapat mengawasi dan mengkritisi jika diketemukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” tutup Reda Manthovani. (Red)

Kabar6-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Reda Manthovani mengungkapkan sejumlah capaian tentang penanganan dan penegakan hukum di Provinsi Banten. Reda memimpin Kejati Banten sejak 28 Juli 2021 lalu, dan akan pindah memimpin Kejati DKI Jakarta.

Pasalnya, mulai Rabu (2/3/2022) akan bertugas dan memimpin Kajati DKI Jakarta.

Reda mengatakan semasa kepemimpinannya Kejati Banten telah melakukan penanganan dan penegakan hukum Tindak Pidana Khusus. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten TA 2017-2021.

**Baca Juga: Bekas Kadindik Banten dan Bos Suplier Jadi Tersangka Langsung Ditahan

Kemudian, proses penyidikan pertama tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Dalam Rangka Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 1800 unit bagi SMAN dan SMKN se-Provinsi Banten yang bersumber APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar kurang lebih Rp25.000.000.000,.

“Tentunya itu telah dilakukan penahanan terhadap KPA sekaligus PPK yaitu tersangka AP,” ujar Reda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).

Proses penyidikan yang kedua, kata Reda, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Pemerasan dan/atau pungli Pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Type C Soekarno Hatta yang melibatkan dua orang tersangka yaitu tersangka QAB dan tersangka VIM.

Selain itu, Reda mengatakan, penyidikan ketiga Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberian Kredit Pembiayaan Pembelian Kapal Yang Tidak Sesuai Prosedur di Tahun 2016. “Dalam kasus tersebut telah dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka yaitu tersangka TS, tersangka HA, tersangka YG dan tersangka HH,” jelasnya.

Meski demikian pada Intelijen pihaknya Selasa (1/3/2022), Reda menjelaskan hasil Puldata dan Pulbaket dari Bidang Intelijen Kejati Banten Tentang telah ditemukan indikasi kuat terjadinya peristiwa dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut terkait perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenanganan dalam pengawasan dan pemeriksaan barang kiriman import berupa Handphone, Tablet dan Komputer (HTK) oleh Perusahaan PJT sebagai Perusahaann Penyelenggara Pos pada kawasan pabean Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

“Sehingga mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak negara dari sumber pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk yang dapat merugikan keuangan negara dan terindikasi adanya penerimaan suap atau gratifikasi dalam penetapan kewajiban pajak dan kepabeanan yang tidak benar dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (Oke)