Kabar6-Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR tahun sidang 2023-2024. Puan pun memastikan kinerja DPR tak akan terganggu dengan agenda Pemilu, termasuk dalam penyusunan undang-undang (UU).

Sidang Paripurna pembukaan Masa Sidang DPR digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). DPR kembali memulai masa sidang setelah menjalani masa reses kurang lebih selama tiga pekan sejak 4 Oktober lalu.

Di awal pidato pembukaan masa sidang DPR, Puan menyinggung saat ini tahapan Pemilu 2024 telah dan sedang berlangsung. Ia mengatakan, Pemilu merupakan amanat konstitusi.

“Pemilu merupakan alat dalam menyempurnakan penyelenggaraan demokrasi. Melalui Pemilu rakyat dapat menilai, meng-evaluasi memperbaharui maupun tidak melanjutkan mandat kepada Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini melanjutkan, kualitas pemilu tahun akan menentukan kualitas demokrasi.

Puan juga menyebut kualitas pemilu akan menentukan kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam mengurus bangsa dan negara.

“Diperlukan Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan Partai Politik peserta Pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkukuh Persatuan Bangsa,” tuturnya.

Puan pun menyebut dalam negara demokrasi, kekuasaan selalu dibatasi dan tidak tak terbatas. Di mana konstitusi telah memberikan jaminan untuk menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik.

“Kedaulatan Rakyat tersebut diselenggarakan melalui cabang-cabang kekuasaan negara, di mana DPR RI sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol,” sebut Puan.

Meski dinamika politik memanas jelang Pemilu 2024 bulan Februari mendatang, DPR RI disebut akan terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Puan mengungkap DPR tengah membahas 9 Rancangan Undang Undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan Tingkat I.

“Penyelesaian pembahasan Undang Undang tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan Pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” tegas mantan Menko PMK itu.

Sementara dalam fungsi anggaran, DPR melalui komisi-komisi terkait disebut akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 yang tinggal tersisa dua bulan lagi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien.

“Serta mampu merespons dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang sudah semakin terlihat pada awal kuartal keempat tahun ini,” ucap Puan.

Ditambahkannya, DPR RI bersama Pemerintah akan terus mencermati dinamika perekonomian global tersebut. Selain itu, kata Puan, DPR bersama Pemerintah akan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal, dan stabilitas perekonomian nasional.

“Kita juga sedang menghadapi tekanan dari pertarungan Geopolitik dan Geo-ekonomi global, yang semakin akan dirasakan dampaknya pada rakyat, yaitu dalam bidang pangan dan energi, serta nilai tukar rupiah yang dapat berpengaruh pada inflasi. Pertumbuhan perekonomian dunia yang belum menguat, dapat berdampak pada perekonomian nasional,” paparnya.

“DPR RI akan terus mendukung Pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Puan.

**Baca Juga: Puan: DPR Terima Surat Presiden Terkait Nama Jenderal Agus Sebagai Calon Panglima TNI

Lebih lanjut, Puan menekankan saat ini DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terus menjalankan fungsi pengawasan kepada Pemerintah. Ada beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang menjadi perhatian khusus DPR.

Beberapa isu tersebut antara lain krisis pangan, dampak kekeringan dan krisis air bersih, kenaikan harga minyak dunia, kasus bullying, kasus cacar monyet, pembiayaan UMKM melalui fintech lending peer to peer (P2P) atau pinjaman online, dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa BUMN dan Kenaikan suku bunga BI rate menjadi sebesar 6%.

“DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat,” ujar Puan.

Di sisi lain, DPR pun memiliki serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen. DPR akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 Ketua Parlemen negara ekonomi berkembang, yang terdiri dari Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia atau MIKTA.

Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, dengan tema “Memperkuat Multilateralisme dan Menjawab berbagai Tantangan Antar Generasi”.

Pada masa persidangan ini, Puan menyebut DPR juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara, yaitu Korea Selatan, Afrika Selatan, Polandia, serta Uni Eropa.

“DPR RI akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan tugas diplomasi antar parlemen, sehingga Indonesia memiliki posisi politik luar negeri yang semakin kuat,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga berbicara soal masih memanasnya konflik antara Israel dan Palestina. Ia mengatakan, DPR terus mendorong langkah diplomasi dalam penyelesaian konflik dua negera tersebut.

“Merespons konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina (Hamas) yang telah menewaskan ribuan orang, DPR terus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina,” terang Puan.

Di akhir pidatonya, Puan berharap anggota dewan terus bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat.

“Secara resmi anggota DPR telah kembali bersidang untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja menyejahterakan rakyat,” pesannya.

Pada sidang paripurna kali ini, DPR sekaligus 3 anggota dewan baru melalui pergantian antar waktu (PAW). Mereka yang dilantik sebagai anggota DPR yang baru adalah:

1. Handayani dari Fraksi PKB dengan dapil Jambi, menggantikan Sofyan Ali.

2. Andi Najmi Fuaidi dari Fraksi PKB dengan dapil Jawa Tengah IX, menggantikan Bachrudin Nashori.

3. Dadang S Muchtar dari Fraksi Golkar dengan dapil Jawa Barat VII, menggantikan Dedi Mulyadi.(Tim K6)

Kabar6-Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Provinsi Banten Indahwati berpesan agar kebaikan terus ditebarkan oleh PUAN Kabupaten Lebak.

Hal itu dikatakan Indahwati saat konsolidasi dan silaturahmi bersama di Rahaya Resto & Resort, Kabupaten Lebak, Jumat (11/6/2021).

“Terus lah menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan di berbagai sektor, karena itu tujuan PUAN,” kata Indahwati.

Dia berharap, para pengurus maupun anggota DPD PUAN Lebak bisa terus aktif dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Salah satu sayap organisasi PAN, PUAN juga diharapkan dapat membesarkan PAN di Lebak.

“Terjun ke masyarakat, bersilaturahmi dan menyebarkan kebaikan. Dan ingat juga tujuan kita adalah loyalitas kepada partai,” pesannya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Lebak Hera Komaratullah Karis mengatakan, kehadiran dan eksistensi PUAN akan menjadi penyemangat partai berlambang matahari meraih target satu fraksi di DPRD Lebak.

“Kerja keras, bahu membahu bersama menjadi kunci keberhasilan PAN di Lebak bisa besar dan mendapat kursi di DPRD. Saya harap itu bisa kita lakukan bersama-sama,” kata dia.

**Baca juga: Kepsek SDN 1 Pasirtanjung Lebak Ungkap Kronologi Dana Program Indonesia Pintar Tak Diterima Utuh Siswa

Menurut cucu dari mendiang tokoh ternama Banten, Jaro Karis ini, keberadaan PUAN Lebak juga diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan di berbagai sektor.

“Bukan hanya politik, tetapi juga persoalan-persoalan lain seperti bagaimana memajukan UMKM dan peranan perempuan dalam berbagai aspek,” ucapnya.(Nda)