Pemprov Banten Prioritaskan APBD 2025 untuk Pengembangan SDM

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di DPRD Banten mengatakan pada pengembangan SDM meliputi banyak aspek mulai pendidikan dan infrastruktur.

“Berarti pendidikan, kemudian infrastruktur juga. Infrastruktur itu kan mendukung juga berbagai aspek, termasuk ekonomi, pengangguran, dan segala macam,” kata Al Muktabar dilansir Antara Jumat  (13/9/2024).

**Baca Juga:Banten Surplus Listrik SPKLU Diperbanyak

Ia juga tak luput memprioritaskan aspek kesehatan, yang menurutnya sudah cukup baik dalam pembangunan infrastrukturnya.

“Sehingga kita tinggal menguatkan SDM dan beberapa hal lain secara teknis untuk memperkuat layanan,” ujar Al Muktabar.

Lebih lanjut mengenai SDM kesehatan, Al Muktabar mengatakan saat ini tergantung dengan formasi pegawai yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terlebih saat ini Pemprov Banten sudah mengusulkan penyelesaian kepegawaian non-aparatur sipil negara (ASN) di bidang kesehatan, kara Al Muktabar.

“Lalu berikutnya tenaga-tenaga skill tertentu, kita memohonkan formasi lain dari yang diluar penyelesaian non-ASN. Mudah-mudahan kita dalam formasi itu dapatkan, dan kita juga punya strategi menerima pindahan-pindahan dari saudara-saudara kita se-Indonesia, bagi dokter, spesialis yang sudah ASN, kita bisa terima,” ujar dia.

Dipaparkan postur APBD 2025 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan penerimaan pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,875 triliun. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp3,109 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebsar Rp6,346 miliar.

Total untuk pendapatan berkisar diangka Rp10,991 triliun.

Sementara, pada belanja daerah, Pemprov Banten merencanakan anggaran sebesar Rp10,995 triliun terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp6,996 triliun, Belanja Modal sebesar Rp1,504 triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp57,094 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp2,437 triliun.

Total surplus sebesar Rp4,037 miliar.(red)