Populasi Menurun, Pemerintah Jepang Beri Insentif Sekira Rp64 Juta untuk Wanita Kota yang Nikahi Pria Desa

Kabar6-Data resmi tahun lalu menunjukkan, Jepang mengalami jumlah pernikahan terendah dalam 90 tahun, dengan kurang dari 500 ribu pasangan yang menikah. Karena itulah, pemerintah Jepang akan memberikan uang untuk wanita kota yang mau menikah dengan pria desa, menyusul menurunnya populasi di negara tersebut.

Tak tanggung-tanggung, melansir kyodonews, insentif yang diberikan sebesar sekira Rp64 juta. Pada Juni lalu, Kementerian Kesehatan Jepang menggambarkan angka kelahiran negara itu sebagai kritis karena mencapai rekor terendah selama delapan tahun berturut-turut.

Sarjana Jepang, Kenichi Ohmae, menggambarkan negara tersebut sebagai masyarakat dengan keinginan rendah. Ia mencatat bahwa kaum muda Jepang semakin enggan mengambil risiko atau berutang, yang mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk menikah, memiliki anak, dan bahkan terlibat dalam hubungan seksual.

Sementara itu, ketidakseimbangan dalam pembangunan daerah memperparah krisis dalam kemajuan masyarakat di Jepang.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah bermaksud mencapai distribusi populasi dan pembangunan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh wilayah. Menurut laporan, inisiatif baru-baru ini menawarkan insentif hingga sekira Rp64 juta bagi wanita yang meninggalkan Tokyo untuk menikah dengan pria di daerah pedesaan.

Wanita lajang yang tinggal atau bekerja di 23 kotamadya Tokyo akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi tersebut. Cara ini dinilai bisa meningkatkan ekonomi pedesaan. Pada 2019, Jepang juga menawarkan bonus kepada penduduk Tokyo yang pindah ke daerah pedesaan untuk memulai usaha.

Pemerintah Jepang juga dilaporkan akan menanggung biaya perjalanan bagi wanita yang menghadiri acara perjodohan di daerah pedesaan. Namun, inisiatif ini segera memicu kemarahan di seluruh Jepang.

“Ini menyedihkan. Gadis-gadis ini meninggalkan daerah pedesaan yang terbelakang dan datang ke Tokyo dengan putus asa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekarang pemerintah ingin mereka kembali,” kata seorang netizen.

“Ini adalah penyalahgunaan uang pembayar pajak. Masa depan seorang wanita tidak dapat diukur dengan nilai uang,” komentar netizen lainnya.(ilj/bbs)