Kabar6-Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengingatkan, para akademisi untuk tidak terjebak dalam perdebatan isu para politisi menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Apa yang terjadi belakangan ini, sebagai isu dalam Pilpres, kita perlu hati-hati, terutama di dunia akademik. Jangan sampai terjebak sama perdebatannya para politisi,” kata Fahri Hamzah saat memberikan Kuliah Umum Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Fahri, para politisi sengaja memanfaatkan suatu isu seperti dinasti politik dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres sebagai alat kampanye untuk menjatuhkan lawan masing-masing.

“Para politisi ini, terutama menjelang menjelang Pilpres, kerjaannya adalah memanfaatkan momentum yang ada untuk dimodifikasi sebagai bagian dari alat kampanye untuk mengangkat dan menjatuhkan lawan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan bahwa dinasti politik itu memiliki terminologi yang berbeda dalam tradisi ototarian (monarki atau kerajaan) dan tradisi demokrasi.

“Kalau tradisi ototarian itu menurunkan kekuasaannya pada darah dan ini ada dalam tradisi monarki, kerajaan. Tetapi dalam demokrasi itu, disebut keluarga politik, orang yang memilih menjadi politisi seperti keluarga lainnya,” katanya.

Karena itu, peran keluarga Bung Karno (Soekarno) sebagai politisi seperti Megawati Soekarnoputri, Rahmawati Soekaroputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnputra, Puan Maharani dan lain-lain, tidak bisa disebut sebagai dinasti politik, tetapi merupakan keluarga politik.

“Jadi kalau Ibu Megawati yang memimpin PDIP, pernah menjadi Presiden RI ke-5 dan anaknya sekarang Puan Maharani jadi Ketua DPR. Lalu, cucunya juga sebagai calon legislatif, itu bukan dinasti politik, karena kekuasaannya tidak diturunkan pada darah, dipilih atau tidak dipilih. Itu keluarga politik Bung Karno,” katanya.

Hal ini juga terjadi pada keluarga politisi Ratu Atut Chosiyah di Banten, juga tidak bisa disebut sebagai dinasti politik, tetapi merupakan keluarga politik yang memilih jalur menjadi politisi.

“Itu sama saja dengan keluarga dosen atau keluarga dokter, yang ingin menjadi dosen atau dokter seperti kakek atau bapaknya. Jadi di dalam demokrasi, orang diberikan kebebasan dalam memilih apapun,” katanya.

Artinya, apa yang terjadi di keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang dan menjadi polemik di masyarakat yang dianggap sebagai dinasti politik, bukan merupakan dinasti politik, tetapi keluarga politik.

**Baca Juga: Ucapkan Milad ke-111, Anis Matta: Saatnya Muhammadiyah Lakukan Gerakan Perubahan Skala Global

Dimana kiprah anak-anaknya antara lain Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, serta menantunya Bobby Nasution yang memilih menjadi politisi seperti Jokowi merupakan kebebasan dalam demokrasi.

“Jadi dalam demokrasi itu tidak ada namanya dinasti politik, apalagi dalam demokrasi elektoral. Kekuasaan yang didapat tidak diturunkan, tapi konsekuensinya dipilih atau tidak dipilih, itu saja,” katanya.

Fahri menegaskan, bahwa tidak ada aturan dalam konstitusi yang ‘ditabrak ‘ atau dilanggar terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Sebab, konstitusinya tidak berubah, tapi yang berubah adalah undang-undangnya saja .

“Karena cara mengubah undang-undang itu gampang. Caranya pertama diusulkan DPR perubahannya, lalu dibahas bersama pemerintah dan terciptalah perubahan undang-undang. Itu bukan masalah bagi DPR, karena memang setiap 5 tahun undang-undang Pemilu selalu diubah. Cara kedua adalah melalui Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan judicial rewiew untuk mengabah satu pasal atau seluruh undang-undang,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati angkat bicara terkait adanya keluhan dari masyarakat mengenai kenaikan harga beras di pasaran.

Koordinator Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang akrab disapa Cak Nawa mengaku banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat.

“Beberapa kali di minggu ini saya bertemu Masyarakat baik yang datang langsung ke rumah atau saat saya diundang ke lingkungan, banyak sekali yang menyampaikan terkait kenaikan harga beras,” kata Cak Nawa, Selasa (12/9/2023)

Menurutnya, kenaikan harga beras tersebut akan menjadi masalah besar bagi Masyarakat jika tidak segera ditinjaklanjuti, karena kata Cak Nawa beras merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar.

**Baca Juga: Jepang Jajaki Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Cilegon

“Harus segera ada langkah-langkah yang kongkret dari pemerintah daerah atas kenaikan harga beras yang saat ini menjadi keluhan masyarakat,” ujar politisi Demokrat ini.

Cak Nawa meminta, Pemerintah Provinsi Banten secepatnya melakukan pengendalian harga beras dengan melakukan operasi pasar, agar kenaikan harga beras tersebut bisa teratasi.

“Pemprov segera operasi pasar, jangan sampai kenaikan harga tersebut tidak terkendali nantinya,” tukasnya.(Aep)

Kabar6-Ketua menteri negara bagian Gujarat barat, India, Bhupendra Patel, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menerapkan sistem yang mewajibkan persetujuan orangtua untuk suatu pernikahan.

Ya, melansir Indianexpress, Bhupendra tengah mencari cara agar ‘persetujuan atau restu orangtua’ dijadikan sebagai persyaratan wajib bagi pasangan yang ingin menikah. Diketahui, pernikahan atas dasar cinta adalah konsep yang tersebar luas di India, di mana individu memilih sendiri pasangan mereka, saling mencintai dan menikah meski tanpa restu orangtua.

Nah, pernikahan seperti itu seringkali berbeda dengan perjodohan, di mana orangtua atau anggota keluarga yang lebih tua mencari calon pasangan hidup untuk anak-anak mereka. Mereka juga terkadang menyewa jasa ‘mak comblang’ atau beriklan di surat kabar dan portal online.

Perjodohan biasanya menjadi norma yang sudah berlangsung lama di India. Sedangkan pernikahan atas dasar cinta terbilang relatif baru di negara itu karena generasi muda sekarang lebih suka mencari pasangan sendiri. ** Baca juga: Heboh! Ditemukan 67 DNA Berbeda dalam Tubuh Bocah 8 Tahun di Perbatasan AS

Diketahui, Gujarat merupakan kampung halaman perdana menteri Narendra Modi yang pernah menjabat sebagai ketua menteri di sana sebelumnya. Politisi tersebut dilaporkan sedang mempelajari kemungkinan sistem tersebut dan apakah sistem itu sejalan dengan ketentuan konstitusi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, menurut media lokal, datang sebagai tanggapan atas tuntutan dari komunitas berpengaruh dari negara bagian. Saat acara yang diselenggarakan oleh Sardar Patel Group di Mehsana, Patel dilaporkan berbagi pendapatnya saat berbincang dengan menteri kesehatan Gujarat, Rushikesh Patel.

“Saat datang ke sini, (Rushikesh) Patel memberi tahu saya bahwa kita harus melihat kembali kejadian kawin lari anak perempuan, dan melakukan studi komprehensif dengan tujuan untuk mewajibkan persetujuan orangtua untuk pernikahan cinta,” kata Bhupendra. “Jika Konstitusi mendukungnya, kami akan melakukan studi dan berusaha mencapai hasil terbaik.”

Sementara anggota parlemen lokal Gujarat, Fatehsinh Chauhan, mengaitkan pernikahan yang hanya atas dasar cinta dengan kejahatan. Ia mengklaim mewajibkan persetujuan orangtua akan mengurangi tingkat kejahatan di negara bagian tersebut.

Chauhan mengatakan, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orangtua menambah tingkat kejahatan di negara bagian. “Jika pernikahan semacam itu didaftarkan dengan persetujuan orang tua, tingkat kejahatan akan turun sebesar 50 persen,” terang Chauhan.(ilj/bbs)

Kabar6-Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyampaikan bahwa penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politisi patut disayangkan. Penolakan tersebut seolah memandang warga Israel ataupun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia.

“Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Itulah yang diamanatkan oleh pembukaan Konstitusi Indonesia bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi.,” kata Hikmahanto Juwana yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal A. Yani, dalam keterangannya, Senin (27/03/2023).

Menurutnya, bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan Negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina maka Indonesia pun tidak bisa tidak untuk mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Ini karena Israel sudah tidak lagi melakukan penjajahan. Namun bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel.

Bila demikian, sambung Hikmahanto Juwana, apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia.

**Baca Juga: Selama Ramadan, Mata Pelajaran di Kabupaten Tangerang Dikurangi 10 Menit

“Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina. Ini mengingat Dubes Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan pemerintah Palestina di Indonesia telah mengatakan tidak mempunyai keberatan bila timnas Israel bertanding di Indonesia. Terlebih lagi penolakan semakin tidak berdasar mengingat tahun lalu (Maret 2022) telah diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke 144 di Nusa Dua Bali yang salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel Knesset,” papar Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana.

Hikmahanto Juwana mempertanyakan, “Lalu apa yang membedakan antara Timnas Israel saat sekarang dengan Parlemen Israel saat itu? Bukankan Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara (organizer) event internasional, seperti FIFA ataupun IPU?”

Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah, kata Hikmahanto Juwana, maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional. (Red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku tidak sepakat dengan rencana sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan mandat yang berprinsip kepada hak kedaulatan rakyat.

“Dalam demokrasi teorinya penerima mandat itu individu-individu. Sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup,” kata Fahri Hamzah saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/03/2023), petang.

Dalam bicang hangat yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bertajuk ‘Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia’ Fahri Hamzah menyebut sistem pemilu proporsional tertutup akan merenggut kedaulatan rakyat dan menjadi kedaulatan partai politik (parpol).

Ia mengatakan sistem pemilu tertutup hanya akan menjadikan parpol sebagai peternak politisi. Fahri Hamzah menyebut, anggota DPR dari partai politik saja yang sekarang dipilih rakyat langsung duduk di parlemen, banyak lupanya kepada rakyat. Apalagi yang dipilih itu parpol nya, tentu rakyatnya hilang.

“Mau jadi peternak politisi. Sekarang saja dipilih rakyat itu lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpol. Tentu rakyatnya hilang. Tidak ada lagi rakyat karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih,” katanya.

Fahri menambahkan Partai Gelora meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal itu, kata dia, bertujuan agar rakyat mengetahui sosok yang dipilihnya.

“Kami di Partai Gelora, kalau menang itu ingin semua anggota dewannya orang-orang yang bebas, tidak akan dipecat kalau berbeda pendapat dengan partainya,” tandasnya.

Fahri juga mengungkapkan target yang akan dicapai partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024, yakni empat kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Menurutnya, target kursi itu sesuai dengan komposisi partai yang sudah siap bertarung pada Pemilu 2024.

“Doakan saja Partai Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB,” ucap Fahri Hamzah

Bagi-bagi Bansos
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga melontarkan kritik pedas terhadap Anggota DPR yang suka bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurut Fahri, tugas bagi-bagi bansos itu bukanlah pekerjaan anggota DPR.

“Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas,” ujar Fahri

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menuturkan seluruh anggota dewan diberikan gaji dan mendapat protokoler. Menurut Fahri, seorang legislator bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

“Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Lah mereka (DPR) makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia,” kata Fahri.

Fahri kemudian menyindir anggota dewan yang gaya hidupnya glamor dan suka pamer. Padahal, ia menilai gaya hidup anggota dewan seharusnya sederhana dan tidak aneh-aneh.

**Baca Juga: Anis Matta : Partai Gelora Lahir untuk Menjawab Krisis Global

Fahri juga menyinggung anggota DPR yang meminta rakyat mengawasi kinerja mereka. “Ini ngapain? Kalau di negara demokrasi maju itu, rakyat habis nyoblos tidur karena ada penjaga. Lah, itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak. Kita rakyat malah disuruh berantem, dianya tidur-tidur,” sentilnya.

Dia pun meminta agar anggota DPR yang suka membagi-bagi bansos di NTB berbenah. Menurutnya, pekerjaan bagi-bagi bansos bukanlah pekerjaan DPR, melainkan pekerjaan pemerintah.

“Ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan kalau hanya bagi bansos. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos,” tegasnya.

Fahri mengatakan seorang anggota dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu.

“Saya kira tidak ada DPR galak hari ini. Kalau caleg (calon legislatif) di Partai Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Dimitri Flores, politisi asal Panama, mengunggah video permintaan bantuan darurat di media sosial, setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh di daerah pegunungan Panama barat.

Flores adalah kandidat presiden Panama, negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, dari jalur independen yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan pada 2024 mendatang.

Helikopter yang ditumpangi Flores, melansir nzherald, disebut membawa enam orang, termasuk Flores. Dikatakan, beberapa terluka dalam kecelakaan itu. “Helikopter jatuh,” kata Flores sembari mengerang kesakitan. “Kami harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami masih hidup. Coba kirimkan untuk saya (bantuan). Di sini ada yang patah kaki, lengan, wah…”

Saat Flores bergerak di sekitar lokasi kecelakaan, serpihan badan helikopter oranyenya terlihat menonjol di antara cabang-cabang lebat pepohonan hutan di latar belakang.

Flores menjelaskan, kecelakaan itu terjadi ‘pada ketinggian 1.400 meter di pegunungan, setelah daerah Ceiba dan mendekati Jaramillo’. ** Baca juga: Pria AS Selundupkan Ular dan Kadal dalam Celana

Namun Flores tidak memberikan rincian tentang apa yang menyebabkan kecelakaan pesawat itu. Otoritas Penerbangan Sipil Panama menulis di Twitter bahwa pesawat itu telah ditemukan dan mengatakan bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung.(ilj/bbs)

Kabar6-Maksud hati ingin memuji sang istri, tapi yang didapat justru kritikan keras. Seorang politisi Kanada yang menjabat sebagai menteri pembangunan ekonomi Manitoba bernama Jon Reyes, menerima reaksi keras dari netizen setelah berkomentar tentang sang istri.

Rupanya, melansir thestar, Reyes secara terbuka memuji istrinya karena menyekop salju setelah wanita itu shift kerja 12 jam di rumah sakit. “Bahkan setelah shift malam 12 jam di rumah sakit tadi malam, istri saya masih memiliki energi untuk menyekop jalan masuk,” demikian tweet Reyes, bersama dengan foto sang istri menyekop salju di luar rumah mereka. Reyes menambahkan, “Tuhan memberkati dia dan semua garda depan kita. Saatnya membuatkan dia sarapan.”

Sebenarnya, Reyes memposting foto beserta tweet tadi dengan maksud sebagai penghormatan yang menghangatkan hati kepada istrinya yang bekerja keras. Namun yang terjadi, justru banyak pengguna media sosial mengkritik Reyes karena lebih memilih mengambil foto ketimbang pergi keluar untuk membantu sang istri menyekop salju.

“Mengapa kamu menonton dan tidak menyekop? Tweet ini menyebalkan,” komentar seorang wanita. Sementara seorang model bernama Scottie Beam menulis, “Saya harap dia meninggalkan Anda. Dengan cepat.” ** Baca juga: Viral di Medsos, Pesawat Air India ‘Nyangkut’ di Bawah Jembatan Kota New Delhi

Netizen lain menuduh Reyes ‘mempermalukan’ istrinya dan bahkan menawarkan untuk ‘membayar pengacara perceraiannya’. “Bung, Istri Anda bekerja shift rumah sakit 12 jam selama pandemi. Dia seharusnya pulang ke jalan masuk yang disekop,” tulis seorang netizen yang marah.

Meski unggahan Reyes lainnya di Twitter juga dibanjiri kritik dan lelucon yang mengejek postingan sekop salju, pria itu belum menanggapi insiden tersebut.(ilj/bbs)

Kabar6- Bentuk dukungan atas bangkitnya persepakbolaan di daerahnya. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah memberikan hadiah sepatu Nike Original kepada para pemain, pelatih dan Manajemen sepakbola yang tergabung dalam klub Persatuan Sepak Bola Pandeglang (Persipan) Pandeglang.

Rizki Natakusumah mengungkapkan, sangat mengapresiasi dengan bangkitnya dunia persepakbolaan di Kabupaten Pandeglang yang bisa ikut serta dalam liga MS Glow For Man 3 Region Banten.

Karena menurutnya, dengan bangkitnya klub sepak bola kebanggaan masyarakat Pandeglang ini, bisa memacu semangat para generasi muda untuk bisa berkarya dan berpartisipasi dalam dunia olahraga.

“Tentunya sebagai perwakilan rakyat dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, saya cukup bangga dan mengapresiasi dengan bangkitnya klub Persipan Pandeglang. Karena, bangkitnya klub ini, bisa memacu semangat generasi muda di Pandeglang untuk bisa terus berkiprah dalam dunia olahraga,”ungkapnya.

Pemberian Sepatu Nike Original kepada 34 Pemain dan pelatih dan Manajemen Persipan, menurut Pria yang genap berumur 27 Tahun ini, salah satu bentuk dukungan untuk menambah semangat serta motivasi kepada para pemain dan oficial untuk terus giat berlatih, sehingga menjadi pemain serta klub yang profesional.

“Hadiah ini, merupakan salah satu bentuk dukungan untuk para Pemain dan Oficial Persipan. Mesi kalah dari Klub Serpong City dan tidak masuk dalam semi final dalam liga 3, semangat harus terus tetap dijaga, latihan harus terus digiatkan kembali dan perbaikan-perbaikan di Persipan terus dilakukan,”imbuhnya.

Sementara itu, Pelatih Persipan Pandeglang. Budi Handayani sangat berterimakasih atas dukungan serta hadiah yang diberikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Banten I, yakni Rizki Natakusumah.

Dukungan yang diberikan Rizki bisa menambah semangat serta motivasi para pemain, oficial dan manajemen Persipan Pandeglang untuk terus giat berlatih dan melakukan perbaikan untuk kedepannya.

“Tentunya kami sangat berterimakasih dengan dukungan dan Hadiahnya, karena dukungan ini merupakan booster atau bisa menambah semangat serta motivasi untuk terus melakukan perbaikan di Klub Perispan Pandeglang,”ungkapnya.

Budi juga berharap, kedepannya kepada Rizki Natakusumah untuk bisa ikut terlibat langsung dalam mengembangkan Persipan Pandeglang.

“Kami berharap kedepannya Pak Rizki, bisa ikut terlibat langsung dalam pengembangan persipan,”imbuhnya.

**Baca juga: Cara Wartawan Cegah Hoaks dan Disinformasi Vaksin Covid-19 di Pandeglang

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, klub kebanggan Masyarakat Pandeglang pada liga MS Glow For Man 3 Region Banten, telah mencatatkan rekor terbaiknya sejak 2019.

Karena pada Liga 3 Region Banten 2021 ini, Persipan Pandeglang berhasil masuk ke 8 besar, dengan rincian telah barmain sebanyak 8 kali permainan dengan Menang 4 Kali, Imbang 2 kali dan kalah 2 kali.

Kabar6-Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Ungkapan yang pas untuk menggambarkan perilaku tak terpuji seorang politisi wanita di India bernama Guddi Ojha (46) dan menantunya, Gopal Rajak (29).

Keduanya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, setelah anggota Parlemen di Madhya Pradesh itu salah menuduh empat tetangga memerkosanya. Jaksa pengadilan, Mohammad Azam, mengatakan bahwa pasangan mertua dan menantu yang diketahui berselingkuh itu memutuskan untuk menjebak empat tetangga mereka pada 2014 karena Ojha tidak akur dengan mereka.

Pasangan itu, melansir hindustantimes, lantas membuat Laporan Informasi Pertama (FIR) di kantor polisi pada Agustus 2014 untuk mengadukan empat tetangga mereka. Namun, empat tetangga itu tak gentar dengan laporan tersebut dan membujuk penyelidik polisi untuk melakukan tes DNA guna membandingkan sampel air mani pada pakaian wanita itu dengan milik Rajak.

Hakim Pengadilan Ashok Nagar, Mahesh Kumar Chauhan, menghukum wanita itu dan menantunya dengan hukuman 10 tahun penjara karena membuat bukti untuk mengamankan keyakinan dan konspirasi kriminal. Mereka juga dikenai hukuman tambahan enam bulan penjara karena memberikan informasi palsu kepada seorang penegak hukum.

Jaksa Penuntut Umum, Jafar Qureshi, mengatakan ini adalah kasus yang jarang terjadi di mana polisi mendakwa seorang wanita karena mengajukan kasus palsu dan memalsukan bukti serta mengejar kasus tersebut hingga kesimpulan logisnya. Pengacara para terdakwa tidak tersedia untuk memberikan komentar.

“Pada bulan Agustus 2014, wanita yang kehilangan suaminya pada tahun 2011, mengajukan pengaduan bahwa dia diperkosa oleh empat orang yang tinggal di lingkungannya. Polisi menangkap tersangka setelah memasukkan FIR berdasarkan Pasal 376 D. Laporan medis wanita tersebut mengonfirmasi pemerkosaan dan pakaian serta usap vaginanya diambil untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Qureshi.

Empat tetangga, yang sempat dijadikan tersangka, bersikeras bahwa mereka tidak bersalah dan mendekati perwira senior polisi Ashok Nagar untuk melakukan tes DNA guna menetapkan kebenaran.

“Laporan tes mengungkapkan bahwa wanita itu tidak diperkosa oleh salah satu dari empat orang itu, tetapi oleh orang lain,” terang jaksa.

Atas permintaan empat orang tertuduh, polisi juga mengambil sampel menantu wanita tersebut. “Sampel Gopal Rajak cocok dengan sampel sperma yang dikumpulkan dari pakaian wanita,” ujar Qureshi.

Dari bukti tes DNA itulah, Rajak ditangkap polisi. “Selama interogasi, Rajak mengaku bahwa dia menjalin hubungan dengan Ojha, dan mereka mengajukan kasus palsu untuk melibatkan tetangga mereka, yang biasa berkelahi dengan Ojha dan Rajak dalam masalah sepele,” ungkap VP Singh Jat, seorang petugas polisi yang menyelidiki kasus tersebut.

Ditambahkan Jat, “Ini adalah kasus serius karena wanita itu menuduh keempat tetangga menerobos masuk ke rumahnya dan memerkosanya di malam hari. Selama penyelidikan, kami juga menemukan banyak saksi yang mengatakan keempatnya tidak hadir di tempat yang sama tetapi tes DNA yang secara meyakinkan mengungkap penipuan. Kami senang bahwa kami berhasil menghukum perempuan dan laki-laki ini karena melanggar hukum.”

Jat juga mengingat bagaimana kasus yang diawasi ketat oleh para politisi dan aktivis di distrik itu berubah menjadi menakjubkan.(ilj/bbs)

Kabar6-Seorang politisi di Uganda bernama Onesimus Twinamasiko, dipaksa mundur setelah mengatakan bahwa pria harus ‘memukul’ istri mereka. “Sebagai seorang pria, Anda perlu mendisiplinkan istri Anda. Anda perlu menyentuhnya sedikit, untuk mengaturnya, memukulinya entah bagaimana untuk benar-benar mendisiplinkannya,” kata Twinamasiko.

Komentar Twinamasiko ini diungkapkan untuk menanggapi berita bahwa pria Museveni yang memukuli istri mereka adalah pengecut dan harus menghadapi kekuatan penuh hukum.

Setelah komentarnya menjadi komsumsi luas dan menjadi sorotan publik, melansir buzzfeednews, anggota parlemen yang mewakili Bugangaizi Timur ini mengatakan bahwa kata-katanya telah diambil di luar konteks. “Saya tidak bermaksud pemukulan yang menyebabkan luka atau kematian, tapi hanya tamparan, saya kira itu akan baik-baik saja!” terang Twinamasiko.

Ditambahkan, “Saya pernah ditampar sekali oleh istri saya dan itu tidak apa-apa buat saya, karena kita memilih menyelesaikan perbedaan kita. Saya juga pernah menamparnya sekali.” ** Baca juga: Annie, Ular Tertua Berumur 37 Tahun yang Hidup di Penangkaran Afsel

Namun kata-kata Twinamasiko telah memicu kemarahan di Uganda dan di seluruh Afrika. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis langsung meminta pengunduran dirinya melalui Twitter.

Diana Kagere dari Center for Domestic Violence Prevention (CEDOVIP) menuturkan, Twinamasiko harus meminta maaf ke publik dan kepada semua wanita yang telah mengalami kekerasan.

“Dia harus melakukan hal tersebut dan menarik pernyataan itu. Sungguh mengejutkan bahwa seorang anggota parlemen akan membenarkan kekerasan dengan cara apapun. Ini tentu sebuah kejahatan,” kata Kagere.

Menurut sebuah laporan pemerintah yang diterbitkan beberapa tahun lalu, lebih dari satu dari lima wanita berusia 15-49 tahun di Uganda telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual.(ilj/bbs)