Kabar6- Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti pimpin rombongan giat Safari Ramadan 1445 H di Masjid Agung Al Araaf Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin (1/4/2024). Dalam kesempatan tersebut Pj Sekda sampaikan agenda pembangunan di Kabupaten Lebak.

Virgojanti mengatakan, Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Banten merupakan suatu kegiatan yang sangat positif. Selain menjadi ajang silaturahmi antara jajaran Pemprov Banten dengan masyarakat, kegiatan tersebut juga sebagai wadah dalam menyerap aspirasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Giat rutin Safari Ramadan ini juga suatu rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan dan merupakan suatu sarana untuk menjalin ukhuwah islamiyah atau berbagi kasih sayang dengan semua pihak,” ungkap Virgojanti.

“Pemerintah Provinsi Banten bersama-sama masyarakat mendorong wilayah Banten selatan agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat sejalan dengan Banten bagian utara,” katanya.

Lanjutnya, Virgojanti menuturkan saat ini juga Pemprov Banten mendorong percepatan pembangunan wilayah perdesaan melalui dana bantuan desa sebesar Rp 100 juta untuk masing-masing desa yang ada di Provinsi Banten. Hal itu pun diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

**Baca Juga: Safari Ramadan, Benyamin: Silaturahmi dan Pertanggungjawaban ke Masyarakat di Tangsel

Tidak hanya itu, kata Virgojanti, Pemprov Banten juga terus menggiatkan sejumlah agenda pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana layanan pendidikan, kesehatan hingga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, hal itu bertujuan dalam percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga berharap, agar bantuan sosial yang digulirkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Baznas Provinsi Banten berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Banten berupa bantuan masjid sebesar Rp 5 juta.

Lalu bantuan untuk mushola sebesar Rp 5 juta, bantuan pendidikan kepada 20 orang, bantuan guru ngaji kepada 20 orang, bantuan guru madrasah kepada 20 orang, bantuan marbot masjid kepada 20 orang, dan pendistribusian zakat fitrah kepada 300 orang penerima manfaat.

Selain itu, dilakukan juga penyerahan zakat fitrah dari pegawai Kabupaten lebak sebesar 564 juta rupiah, Zakat fitrah masyarakat kecamatan bayah sebesar 12 juta rupiah kepada Baznas Kabupaten Lebak, serta dilakukan penyerahan santunan kepada mustahik zakat fitrah sebesar 975 juta rupiah kepada 24.375 jiwa.(Aep)

Kabar6- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus berupaya untuk mendorong dalam pengembangan desa-desa menjadi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Serang. Mengingat, salah satu penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD yakni dari sektor destinasi wisata.

Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna di sela Pembahasan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata alternatif di Aula KH. Syam’un pada Kamis, 29 Februari 2024.

”Acara ini untuk melaksanakan evaluasi bagi destinasi wisata yang sudah di SK (surat keputusan) kan oleh ibu bupati,”ujar Nanang.

Nanang mengatakan, ada sekitar 31 destinasi wisata yang di SK kan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk dikembangkan oleh instansi terkait yakni Disporapar beserta jajaran yang juga di bantu OPD-OPD terkait.

Tujuannya untuk membantu mengevaluasi dan meningkatkan destinasi wisata agar mengikuti 6 desa wisata unggulan yakni Desa Cikolelet, Kubang Baros, Bumi Tirtayasa dan lainnya untuk bisa lebih berkembang untuk meraih kesempatan yang bagus.

”Pariwisata sudah meningkat kembali mengarah kepada sehat dan ini harus di tangkap oleh kita semua. Sehingga nantinya, pariwisata membawa dampak bagus bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang terutama masyarakat di desa itu,”katanya.

**Baca Juga: Prabowo Dapat Kenaikan Pangkat Istimewa, Fahri Hamzah: Selamat Jenderal!

Asisten Daerah atau Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra ini mengingatkan, berdasarkan hasil evaluasi harus diketahui apa saja kendala yang di alami desa wisata terkait kendala-kendalanya jika sulit untuk berkembang.

”Jadi, apa yang perlu di tingkatan dan bantuan, pemda akan support. Jika ada investor kita akan dorong dengan permudah perizinannya, kita pasti dukung semua,”tandasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Anas Dwi Satya Prasadya, Kepala DPMD, Haryadi, Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata, Bimo, selaku narasumber Arief Faizal Rachman dari Universitas Trisakti, perwakilan OPD terkait dan para kepala desa (kades) serta para ketua pokdarwis.

Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan dalam mengembangkan desa wisata memerlukan 3 A yakni atraksi, akselebilitas dan amenitas. Maka, jika atraksi tidak ada di desa wisata itu maka otomatis pengunjung kurang berminat maka perlu didorong harus punya atraksi dan menggali potensi alam.

”Jadi tidak perlu mengubah petani menjadi pekerja lain, tapi akan dikembangkan sehingga petani merasakan dampak dari wisata yang ada disana,”ujarnya.

Anas mencontohkan, seperti di Desa Cikolelet ada tanah yang tidak tergarap oleh masyarakat atas kerjasama yang sudah dibangun dengan Universitas Trisaksi mendatangkan sebanyak 60 mahasiswa dengan melakukan ngegurah empang dan menggarap sawah untuk menanam padi.

”Jadi, untuk mengembangkan tidak dengan mengubah kultur wisata alam namun memanfaatkan potensi yang ada. Kami monitoring terus untuk desa wisata yang belum bisa berkembang. Sedangkan untuk desa yang masuk ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) kita kasih bantuan kita support berbagai peralatan,”papar Anas.(Aep)

Kabar6-Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Jumat (8/9/2023).

Ketiga pejabat yang dilantik menduduki jabatan  Pj Sekda, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serang dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang.

Adapun nama pejabat yang menduduki jabatan tersebut yakni Pj Sekda Nanang Supriatna atas dasar surat rekomendasi dari Gubernur Banten.

**Baca Juga: Pemkot Tangsel Bedah Ratusan Rumah Tak Layak Huni

Sedangkan, Sekwan diduduki Raden Lukman dan Kepala DKBPPPA Uncup Suplikhah merupakan hasil open bidding.

Tatu meminta kepada para pejabat yang  baru dilantik untuk segera  melakukan konsolidasi dan koordinasi secara internal maupun eksternal, termasuk ke pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang diberikan.

“Terlepas dari permasalahan apapun yang sedang terjadi pada saat ini, saya harap hal tersebut tidak menjadi kendala bagi saudara dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Pejabat Sekda Pemerintah Provinsi Banten Virgojanti angkat bicara terkait desakan penghentian Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) Kejati Banten pada Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemprov Banten.

Virgojanti menegaskan, penunjukan Walpam pada PSD memiliki dasar yang kuat agar program tersebut berjalan optimal.

“Walpam ini ada dasarnya, kita ini menginginkan kegiatan yang sifatnya strategis daerah, yang menyangkut layanan masyarakat bisa optimal,” kata Virgojanti kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Salah satu dasarnya, menurut dia, keputusan Gubernur Banten terkait PSD. Dalam PSD banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama di bidang infrastruktur.

Sehingga pada pelaksanaannya diharapkan tidak ditemukan masalah, maka Virgojanti mengklaim perlu mengawal.

“Kita tak ingin ada permasalahan, jadi kita kawal dengan baik supaya kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat secara optimal,” jelasnya.

Virgojanti tak mempersoalkan adanya desakan Walpam Kejati Banten pada PSD Pemprov Banten dihentikan.

Namun pihaknya kembali menegaskan, Walpam begitu penting agar PSD berjalan dengan baik karena sudah ada pertimbangan yang matang.

“Kita itu menganggap itu penting, semata-mata supaya seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat, efesien dan efektif,” tandasnya.

**Baca Juga: Kejati Banten Didemo Minta Walpam PSD Pemprov Dihentikan

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Gerakan 4 September geruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kantor Pejabat Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (4/9/2023).

Massa aksi terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten, Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Organisasi Kemasyarakatan.

Mereka meminta Kejati Banten menghentikan Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) pada Program Strategis Daerah (PSD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023.

Peserta aksi menilai Walpam hanya menjadi kedok bagi oknum-oknum yang hendak mencari keuntungan semata.

“Walpam yang ada di Kejati Banten, persoalan mereka ini menjadi kedok benteng pertahanan bagi OPD, yang memberikan tugas dan wewenang Walpam tersebut,” kata Aktivis PMII Ahmad Ibnu Rizal.(Aep )

Kabar6- Dianggap mencemarkan nama baik pada evant Bupati Cup, Bupati Pandeglang Irna Narulita di sebut-sebut bakal mencopot Kadispora Dadan Saladin dsn jajarannya.

Diketahui, Irna murka lantaran jajarannya memberikan uang pembinaan tidak layak yakni, dari Rp45-95 ribu.

Namun rencana orang nomor satu di Pandeglang kemungkinan besar terhalang mekanisme dan aturan yang berlaku soal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab jika ada sebuah pelanggaran yang dilakukan pejabat, untuk memecat, memutasikan dan sebagainya itu ada prosedur yang mesti ditempuh.

Pj Sekda Pandeglang Taufik Hidayat mengungkapkan, ada sebuah prosedur yang harus ditempuh jika pegawai melakukan pelanggaran.

Menurutnya, pejabat yang melanggar itu harus dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Nanti ungkapnya, oleh Inspektorat bakal diruntut kenapa kejadian seperti itu, apa penyebabnya dan akibat lain sebagainya.

“Memang ada sebuah prosedur ketika seorang pegawai melakukan pelanggaran, maka tidak bisa begitu langsung dipecat atau dimutasikan dan sebagainya,” kata Taufik saat di temui di lingkungan DPRD Pandeglang, Rabu (22/12/2021).

“Kalau sudah diruntut oleh Inspektorat nanti muncul rekomendasi, umpamanya rekomendasi yang bersakutan dipindahkan bisa, diturunkan jabatan bisa dan kemungkinan sesuai aturan yang berlaku,” sambungannya.

Maka dari Pj Sekda Pandeglang menegaskan, Bupati Pandeglang tidak bisa semena-mena memberhentikan Kadispora dan jajarannya. “Jadi ibu (Pj Sekda menyebut Bupati Irna) semena-mena berhentikan, tidak bisa. Termasuk sapapun kita ada mekanisme yang harus ditempuh,” katanya.

**Baca juga: Graduasi di Pandeglang Mencapai 1300 KPM, Hasil Kerja Optimal Pendamping PKH

Ditambahkannya lagi, hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Inspektorat nanti turunnya ke Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, dan setelah itu dari BKD ke Bupati Pandeglang.

“Nanti setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat munculnya ke Pak Fahmi (Kepala BKD), dari Pak Fahmi diusulkan ke beliau (Bupati), kalau kata beliau dipindahkan bisa, berdasarkan rekomendasi Inspektorat umpanya diturunkan jabatan bisa atau memang ditunda kenaikan pangkatnya bisa,” tandasnya.(aep)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menunjuk Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Virgojanti menjadi penjabat (Pj) sekretaris daerah (Sekda).

Sebelumnya, jabatan sekda Lebak kosong setelah ditinggal pensiun Dede Jaelani

Iti mengingatkan, sekda memiliki tugas strategis membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi perangkat daerah.

“Selain itu, tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan ke depan, yaitu seleksi terbuka sekretaris daerah,” kata Iti kepada wartawan seusai pelantikan dan pengambilan sumpah Pj Sekda Lebak, di pendopo Lebak, Rangkasbitung, Jum’at (5/3/2021).

Iti menegaskan, Pj Sekda harus bisa memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kabupaten Lebak berjalan sesuai dengan perencanaan.

“Mematuhi pakta integritas dan tidak melakukan perbuatan tercela serta melanggar hukum,” pesan Iti.

**Baca juga: PAN Lebak Peduli, Bagikan Nasi Kotak hingga Hand Sanitizer

Sementara itu, Virgojanti mengatakan, langkah terdekat yang dilakukan adalah membangun konsolidasi di internal sekretariat daerah (Setda) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pj Sekda.

“Melanjutkan kembali pelaksanaan tata kelola administrasi yang kemarin sempat terhenti. Sementara itu dulu langkah-langkah terdekatnya ya,” ucap Virgo.(Nda)