Kabar6-Hingga kini belum ada pemantau Pilkada Kota Tangerang 2018 yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang. Pendaftaran Pemantau Independen Pilkada Kota Tangerang dibuka mulai 12 Oktober 2017 hingga 12 Januari 2018 mendatang.

“Kami masih menunggu Pemantau yang mau mendaftar,” ujar Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane pada Senin (30/10/2017).

Sejauh ini, pihaknya sudah mengumumkan pendaftaran Pemantau melalui Website Resmi KPU Kota Tangerang dan menyebar siaran pengumuman tersebut melalui jejaring sosial resmi milik KPU.**Baca Juga: Gandeng PWI, KPU Kabupaten Tangerang Sosialisasi Pilkada.

“Keberadaan Pemantau Independen dalam penyelanggaraan Pilkada sangat penting. Karena, selain menjadi penyeimbang dan kontrol kerja KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, juga dapat menjadi rekan kerja KPU dalam menyempurnakan kerja dan kinerja KPU,” ucapnya.

Sanusi berharap, sebelum masa penutupan pendaftaran Pemantau Pilkada Kota Tangerang pada 12 Januari 2018 mendatang, ada lembaga Pemantau yang mau terlibat langsung memantau tiap tahapan Pilkada.

“Mudah-mudahan segera ada tim pemantau yang bergabung menyukseskan Pilkada Kota Tangerang,” tambahnya.(az/tmn)

Kabar6-Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang menemukan banyak kejanggalan dalam proses perekrutan calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tangerang.

Sejumlah kejanggalan itu dirilis secara resmi dan disebarluaskan ke para awak media melalui pesan WhatsApp, pada Minggu (22/1/2017).

Koordinator KIPP Kabupaten Tangerang Zulpikar mengemukakan, proses perekrutan para calon penyelenggara pemilu tingkat kecamatan itu dinilai cacat hukum. Pasalnya, dalam pelaksanaannya Panwaslu Kabupaten Tangerang lebih mengedepankan kepentigan pribadi ketimbang mengikuti aturan.

“Perekrutan Panwascam ini cacat hukum. Kami temukan banyak sekali pelanggaran dalam proses rekrutmennya,” ungkap Zulpikar, kepada Kabar6.com, malam tadi.

Menurutnya, selama berlangsungnya proses perekrutan itu tercatat sedikitnya ada empat poin kejanggalan yang telah dilakukan Panwaslu Kabupaten Tangerang. Keempat poin itu di antaranya pertama, adanya tindakan Nepotisme yang dilakukan Paswaslu Kabupaten Tangerang.

“Hal ini, terbukti dengan penempatan adik dan paman kandung dari saah seorang Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang di beberapa Panwascam,” katanya.

Kedua, kata dia, Panwaskab Tangerang “Ikonsisten” dalam menjalankan tugasnya, dimana para calon Panwascam diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas narkoba pada tahapan wawancara. Mereka berkomitmen untuk tidak meluluskan calon yang tak membawa surat keterangan tersebut, surat keterangan itu menjadi pertimbangan penting bagi Panwaslu.

“Sementara, komitmen yang dibuat itu dilanggar sendiri oleh mereka. KIPP melihat dan menemukan beberapa calon yang tidak membawa surat keterangan bebas narkoba tersebut namun diluluskan,” ujarnya.

Ketiga, lanjutnya, dalam aturan yang dibuat Paswaslu terdapat ketentuan yang melarang Panwascam memegang pekerjaan dalam satu periode atau double job, karena hal ini dinilai akan mengurangi efektivitas kinerja. Namun, lagi- lagi aturan yang dibuat para Komisioner Panwaskab ini dilanggar sendiri oleh mereka.

Hal ini, terbukti dengan hampir di semua kecamatan Panwascam yang lolos tiga besar masih memiliki pekerjaan menjadi petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa (PD) dan program lainnya yang mendapat honor dari APBD maupun APBN.

“Mereka dipastikan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, dampaknya akan mengganggu proses pemilu dan hasilnya tidak akan maksimal. Artinya yang dirugikan adalah rakyat, karena Panwascam tidak independen lagi, bisa jadi mereka di mobilisir oleh calon tertentu,” katanya

Ditambahkannya, untuk kejanggalan terakhir terkait surat tanggapan masyarakat yang diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang yang seharusya menjadi sebuah rahasia. Namun oleh oknum Anggota Panwaslu dibocorkan kepada si terlapor atau calon Panwascam.

“Indikasi ini terlihat bahwa si pelapor didatangi bahkan diintimidasi oleh oknum terlapor. Kejadian ini terjadi di kecamatan Sukamulya dan Sepatan,” bebernya.

Lebih lanajut Zulpikar menegaskan, atas sejumlah temuan itu pihaknya menganggap bahwa Panwaslu Kabuaten Tangerang telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Untuk itu, KIPP Kabupaten Tangerang meminta pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, agar segera mengambil sikap untuk mengevaluasi kembali proses perekrutan calon Panwascam tersebut.

“Bawaslu Banten, harus segera turun tangan untuk mengevaluasi proses perekrutan Panwascam supaya benar- benar profesional. Temuan ini juga akan menjadi dasar untuk dibahas dalam rapat pleno KIPP. Dan, hasilnya bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum,” imbuhnya.(Tim K6)

Kabar6-Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menyiagakan ratusan personel petugas dalam pengamanan penetapan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.

Hajatan pesta demokrasi ini merupakan kali kedua pascapemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Demikian diungkapkan Kepala Polres Tangsel, Ajun Komisaris Besar (Pol) Ayi Supardan, kepada wartawan di Serpong, Senin (24/8/2014). ?”Menugaskan 104 personel,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah di atas merupakan petugas gabungan dari Polres Kota Tangsel dan lima Polsek setempat.

Banyaknya pengerahan personel kepolisian demi efektifitas pengamanan dapat terkendali meski tak ada pengerahan massa dari masing-masing pasangan calon.

Ayi jelaskan, pengamanan tahapan Pilkada serentak juga diberlakukan pada saat penentuan nomor urut. Jumlah 104 personel masih akan ditambah satu SSK atau 60 orang bantuan dari Polda Metro Jaya.

“Dibatasi, yang boleh masuk ke lokasi penentuan nomor urut hanya 30 orang untuk simpatisan dan tim sukses masing-masing pasangan calon,” jelasnya.

Ayi mengimbau untuk seluruh pendukung dan simpatisan masing-masing pasangan calon agar dapat menjaga kondusifitas.

Semua bisa mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku demi suksesi ?pesta demokrasi lima tahunan di Kota Tangsel. ** Baca juga: Di Pasar Curug, Cabai Busuk Dijual Rp35 Ribu

“Belum detail, masih kita evaluasi titik-titik rawan keributan saat Pilkada,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pesta demokrasi yang rutin digelar lima tahunan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), rawan terjadi gesekan melibatkan masyarakat tingkat bawah.

Pasalnya, masing-masing pasangan kandidat bakal mengerahkan massa dalam jumlah banyak.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun gun Heryanto, mendefinisikan adem sebagai pesta demokrasi yang tidak diwarnai dengan konflik.

Secara ekspresif dan masif yang melibatkan masyarakat, khususnya tidak terlampau mengerti soal pertarungan politik.

“Tapi beradu konsep. Saya pikir harusnya dengan cara-cara yang beretika,” katanya kepada kabar6.com ditemui usai menghadiri acara diskusi di Serpong Utara, Jumat (13/8/2015).

Menurutnya, harus diantisipasi oleh semua kandidat yang bertarung untuk mau beradu gagasan. Bukannya beradu fisik ataupun materi demi merebut suara dari konstituen.

Gun gun mencontohkan, masyarakat menjadi terpecah belah. Jangan sampa konflik kepentingan di tengah masyarakat ini menimbulkan efek domino.

“Karena kerap kali pertarungan elite itu menyebabkan dampak kepada masyarakat,” terangnya. ** Baca juga: Komisioner Tangsel ke Surabaya Verifikasi Ijazah Elvier

Ia melihat euforia perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) rasanya dianggap adem. Gegap gempita pesta demokrasi ini tak terasa sama sekali.(yud)

Kabar6-Polda Metro Jaya bakal memulai pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayahnya, sejak awal dicetak surat suara, pengangkutan ke gudang KPUD, masa kampanye, hingga tahapan Pilkada tuntas.

Demikian dikatakan Direktur Sabhara Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad Subarkah, usai mengikuti apel gelar pasukan menghadapi Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015 mendatang.

Diketahui, ada dua wilayah dalam naungan Polda Metro Jaya yang bakal menggelar Pilkada serentak, yaitu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Depok.

Sedianya, apel gelar pasukan tersebut diikuti 515 personel yang berasal dari Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri.

Bila ada gejolak, maka pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga sudah siap,” ujarnya, Senin (3/8/2015).

Subarkah mengingatkan, agar aparat Kepolisian mengantisipasi potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada. ** Baca juga: KPU Kota Cilegon Terima Rekening Peserta Pilkada

“Selain latihan, Mabes Polri juga akan mengumpulkan seluruh jajarannya guna menyamakan persepsi tentang pengamanan Pilkada serentak,” ujarnya.(bbs/ir)

Kabar6-Utak-atik peta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin menarik disimak. Konstalasi yang terjadi bersifat dinamis.

 

Kondisi itu karena arah dukungan partai politik pengusung mengalami perubahan dari ajang serupa kali pertama digelar.

 

“Prediksi ada tiga pasangan bakal calon, sama dengan tahun lalu tapi tanpa pasangan dari jalur indenpenden,” kata Divisi Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Bambang Dwitoro, kepada k‎abar6.com, Minggu (26/7/2015) kemarin.

 

Berdasarkan catatan sejarah pesta demokrasi di kota termuda Tanah Jawara ini ada perubahan pengusungan. Jika pada Pilkada 2009 lalu Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

 

Kini dalam duet kali keduanya Banteng Moncong Putih absen. Sementara PDI-Perjuangan dikabarkan kini beralih mengusung pasangan Arsid dan Intan Nurul Hikmah.

 

Pasangan ini pun sama, ditinggalkan oleh partai berlambang Kabah. Partai pengusung yang dulu menjadi rival kini berlabuh ke pasangan yang memakai jargon AMIN adalah Partai Persatuan Pembangunan.

 

Pasangan ini juga ditinggalkan oleh Partai Gerindra, dan kini partai berlambang Kepala Burung Garuda itu berlabuh ke pasangan Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra. ** Baca juga: Soal PNS Bolos, Bupati Zaki Semprot SKPD

 

“Fakta politik ini mempertegas bahwa konstalasi di Kota Tangsel tidak statis dan selalu seru,” terang Yansah, warga Kabupaten Tangerang yang turut mengamati berlangsungnya demokrasi di Kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Ada-ada saja cara orang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dari sekadar aksi wajar, hingga aksi tak wajar pun dilakukan demi mendulang suara dukungan.

Salah satunya seperti yang dilakukan calon walikota Portugalete, Yolanda Couceiro Morin.

Politisi perempuan anggota Partai Kebebasan di Spanyol ini sengaja membuat poster kampanye wali kota dengan menampilkan foto dirinya sayang sedang bugil.

Lalu dia sengaja menutupibagian tubuh pribadinya dengan tangan dan tulisan ‘Para politikus membuat kita semua telanjang’. **Baca juga: Inilah Perempuan Paling Kontroversial Di Dunia.

koran the Daily Mail, Rabu (10/3/2015) melaporkan bahwa dengan aksi telanjang yang dilakukannya, Yolanda berharap poster kontroversial itu akan menarik perhatian warga Kota Portugalete untuk memilihnya jadi wali kota.

Dia juga mengklaim partainya akan terlibat langsung dalam membersihkan politik di Spanyol. Ada-ada saja. (w-2/bbs)

Kabar6-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Wahidin Halim belum mau menanggapi pertanyaan terkait kesiapan dirinya maju kembali dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten 2017 nanti.

Padahal, mantan Walikota Tangerang dua periode itu, sebelumnya sempat maju bersama Irna Narulita Dimyati sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten 2011 lalu.

“Kalau terkait nyalon gubernur, selain agendanya masih lama, saat ini saya masih fokus untuk menunaikan amanah rakyat di DPR RI dari Dapil Banten III,” ungkap pria yang akrab disapa WH ini, saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang mengikuti kegiatan resesnya di Gedung Univesitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (10/3/2015).

WH menegaskan, bahwa saat ini dirinya tengah fokus mengemban tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini. “Yang penting saya berbuat dulu yang terbaik dan bermanfaat buat rakyat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan reses itu merupakan sekaligus ajang silaturahminya bersama dengan unsur kalangan perguruan tinggi. ** Baca juga: Soal Lahan TPU, Lurah Serua Bakal “Gedor” Pengembang

Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang ini pun langsung disambut baik oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Provinsi Banten beserta pengurus dan para Rektor beserta pimpinan kampus se-Banten, seperti Universitas Pramita, Untirta, Unis, STISSIF, Yuppentek, Unpam, UPH, STMIK Rahardja & STIKES Banten.(ges)

Kabar6-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Wahidin Halim menyebut, perubahan UU Pilkada yang fundamental adalah soal tanpa ambang batas kemenangan, atau bisa dikatakan cuma satu putaran saja.

Hal itu disampaikan WH, sapaan akrabnya, menjawab pertanyaan audiens di sela kegiatan reses terakhirnya di Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Kota Tangerang, Selasa (10/3/2015).

“Jadi, siapa pun calon yang meraih suara terbesar, dialah yang terpilih. Berapa pun selisih suaranya, dan sistem pemilihannya tetap dengan satu wakil,” kata mantan Walikota Tangerang dua periode itu lagi. ** Baca juga: Dana Segar Pilkada Tangsel Pakai Silpa 2014

Ya, kehadiran WH di acara yang dihadiri lebih dari 200 orang itu pun disambut baik oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Provinsi Banten beserta pengurus dan para Rektor berikut pimpinan kampus se-Banten.

Di antaranya, Universitas Pramita, Untirta, Unis, STISSIF, Yuppentek, Unpam, UPH, STMIK Rahardja & STIKES Banten.(ges)

Kabar6-Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tangerang pada Juli mendatang, pihak Kecamatan Kronjo mulai mengkampanyekan gerakan anti money politic.

Sosialisasi itu dihelat guna menekan tindak kecurangan money politic yang dilakukan calon Kades dalam pelaksanaan Pilkades mendatang.

“Kami akan mengawal pelaksanaan Pilkades agar berlangsung bersih, jujur dan adil,” ujar Kudari, Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Selasa (10/3/2015.

Kudari mengklaim, bila gerakan anti money politic itu bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. ** Baca juga: Sat Narkoba Tangkap Dua Pengedar Sabu Tangerang

“Di sini kami juga pastikan, bila pendaftaran sebagai bakal calon Kades tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.

“Karena keseluruhan biaya Pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah setempat,” ujarnya.(din/shy)