Kabar6- Pesta demokrasi yang digelar pada 14 Februari 2024 silam, meninggalkan banyak pekerjaan rumah atau PR bagi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan seluruh pemangku kepentingan di tanah air.

PR yang cukup menyesakkan dada para peserta pemilu itu, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan.

Jika tidak, maka hal itu akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bakal meledak dan menghancurkan negeri kita tercinta.

“Pemilu 2024, merupakan pemilu paling buruk sepanjang sejarah, karena prosesnya dijalankan secara ugal-ugalan,” ungkap Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang, Sabtu (13/04/2024).

Praktisi hukum, yang juga turut menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang A ini menceritakan pengalamannya selama mengikuti pemilu perdana.

Secara gamblang ia memaparkan kebrobrokan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tangerang, saat hadir sebagai pemateri dalam diskusi publik bertajuk “Kupas Tuntas Putusan Bawaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 005/LP/ADM/.PL/BWSL.KAB/11.08/III/2024, yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Suka Keadilan Indonesia di Teras Cafe’ Tigaraksa, pada Jumat, 05 April 2024 lalu.

Pilpres dan Pileg serentak tahun ini cukup membuat dada sesak, kepala puyeng, serta badan panas dingin.

Bagaimana tidak, praktik money politic atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan istilah serangan fajar tampak dengan bebas dilakukan para Caleg mulai dari tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota.

Besaran serangan fajar yang dibagikan Caleg ke warga selaku pemilik suara pun bervariasi mulai dari Rp20 ribuan hingga mencapai Rp100 ribuan per suara.

“Mirisnya, para penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, memilih diam tanpa melakukan upaya pencegahan terhadap aksi kotor yang dilakukan para Caleg. Mereka terkesan mengamini pelanggaran hukum yang terjadi di depan matanya,” katanya.

Tak hanya itu, aksi kecurangan dengan cara melakukan penggelembungan suara yang diduga melibatkan oknum penyelenggara pemilu juga terjadi pada pemilu 2024.

**Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Wisata Banten, One Way Akan Diterapkan

Hal itu, semakin menambah panjang bobroknya sistem penyelenggaraan pemilu, dimana para penyelenggara seharusnya dituntut untuk bersikap netral dan menjadi wasit dalam mengawasi jalannya pertandingan.

Fakta yang terjadi di lapangan, alih-alih menghukum para pemain curang dengan mengeluarkan kartu merah, si wasit justru malah ikut bermain dengan membantu memuluskan aksi kecurangan tersebut.

“PR ini harus segera dicarikan solusinya. Bila perlu seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu yang bermasalah di daerah ini harus diganti sebelum perhelatan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Jika tidak, maka kita semua jangan berharap bisa mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dan amanah, karena diprediksi Pilkada nanti akan lebih garang dari Pilpres dan Pileg,” ujarnya.

Berkaca dari Pilpres dan Pileg kemarin, Pragmatisme pemilih pada Pilkada nanti dapat dipastikan makin gahar.

“Sehebat apapun para calon kepala daerah menyuguhkan Narasi atau program, pada ujungnya tetap akan kalah sama Nasi,” jepasnya.

Artinya, saran dia, para penyelenggara pemilu dalam hal ini dituntut wajib mempunyai kemampuan dalam memitigasi, mencegah, mengeksekusi, serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar hal-hal yang merusak proses demokrasi bisa diantisipasi sejak dini.

“Pembenahan dan perbaikan akhlak para penyelenggara pemilu juga harus dilakukan secara komprehensif, supaya daerah ini bisa memiliki pemimpin berkualitas, amanah dan jujur, sehingga mampu membawa Kabupaten Tangerang kedepan semakin Gemilang,”.(Tim K6)

Kabar6 – Mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dipastikan terus melaju sebagai satu-satunya bakal calon kepala daerah (Bacakada) dari Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Serang 2024. Andika dinilai berhasil menjalankan penugasan tahap pertama dirinya sebagai bacakada itu, yakni mensukseskan kemenangan Golkar pada Pemilu 2024 lalu di wilayah Kabupaten Serang.

“Jadi yang kami undang hari ini adalah kader yang sebelumnya mendapat penugasan sebagai bacakada Golkar untuk mensukseskan Pemilu 2024 lalu, dan kemudian dinilai berhasil,” kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia saat membuka acara pengarahan kepada bacakada Golkar pada Pilkada 2024, Sabtu 6 April 2024. Acara yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta itu mengundang 1.164 bacakada Golkar pada Pilkada 2024.

Dari Banten sendiri, selain Andika sebagai satu-satunya bacakada Golkar untuk Pilkada Kabupaten Serang, juga turut diundang bacakada Golkar masing-masing untuk Pilkada Provinsi Banten Airin Rachmi Diani, Pilkada Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, serta Pilkada Kota Cilegon yaitu Ratu Ati Marliati, Isro Miraj dan Robinsar.

Berikutnya untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang Fitron Nur Ikhsan dan Gunawan, Pilkada Kabupaten Lebak Suparman, serta Pilkada Kabupaten Tangerang Mad Romli, Intan Nurul Hikmah dan M Maesyal Rasyid.

Selanjutnya untuk Pilkada Kota Tangerang Sachrudin dan Pilkada Kota Serang Ratu Ria Maryana.

Dikatakan Doli, DPP Golkar sebelumnya telah melakukan evaluasi penugasan dimaksud kepada seluruh bacakada Golkar yang mendapat penugasan pada Pemilu 2024.

**Baca Juga: Kemacetan Panjang Menuju Pelabuhan Merak, Pemudik Ngeluh Tiket Nyebrang Sudah Habis

“DPP dibantu DPD provinsi melakukan evaluasi terhadap para bacakada yang sebelumnya sudah dapat penugasan di Pemilu 2024. Dan hasilnya adalah yang hari ini kami undang untuk diberi pengarahan,” paparnya.

Di sela-sela acara, Andika yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Golkar itu kepada pers mengaku bersyukur karena dinilai berhasil menjalankan penugasan dari DPP tersebut.

Menurutnya kesuksesan Partai Golkar di Kabupaten Serang khususnya, pada Pemilu 2024 lalu adalah berkat kerja-kerja politik semua pengurus dan kader Golkar di Kabupaten Serang.

“Di bawah komando Ketua DPD Kabupaten Serang (Fahmi Hakim) Alhamdulillah target Pilpres (pemilihan presiden) dan pileg (pemilihan legislatif) tercapai,” kata Andika.

Sementara itu Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dirinya menyampaikan pesan kepada kader yang hadir untuk menyiapkan diri menghadapi tahapan-tahapan yang akan dilakukan partai Golkar dalam menuju pilkada di bulan November mendatang.

“Evaluasi pertama di bulan Mei, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi-evaluasi berikutnya. Tentu juga dibahas dengan kesiapan saksi-saksi nanti untuk nanti pada tahapan-tahapan pemilu,” ujarnya.

Dia tak memungkiri, dalam pertemuan tadi juga ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu kader. Terkait siapa yang nanti diusung, ia menyebut akan diseleksi melalui survei yang dilakukan internal.(Aep)

Kabar6-Melonjaknya suara Partai Golkar tidak terlepas dari peran kader perempuan Partai yang tergabung dalam organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Selain ikut bertarung sebagai caleg, kader perempuan Partai Golkar juga aktif membantu pemenangan dalam struktur di berbagai tingkatan.

Hal tersebut terungkap dan disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG Airin Rachmi Diany dalam acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Yatim PP KPPG di aula lantai 1, Graha Partai Golkar, Minggu, (31/03).

Airin mengaku, melihat dan menyaksikan secara langsung peran kader Perempuan Partai Golkar dalam membantu pemenangan Partai Golkar.

**Baca Juga:Pertemuan Sachrudin-Maryono Akhirnya Terjawab, Katanya Bahas Perkawinan

“Selama pemilu 2024 berlangsung, saya menyaksikan perjuangan kader Perempuan Partai Golkar di berbagai dapil begitu luar biasa. Saya merasa terharu dengan perjuangan teman-teman,” kata Airin.

Bakal calon Gubernur Banten ini mengapresiasi semua usaha yang dilakukan kader perempuan Golkar Banten. Atas kesiapsiagaannya, kata Airin suara Golkar naik siginifikan.

“Karena kesigapan dan peran serta kader Perempuan, kini suara partai golkar naik signifikan,” ujar Airin.

Selain itu, Airin meminta para perempuan Golkar untuk bersiap menghadapi tahapan terakhir momentum poliltik di Indonesia, yaitu pilkada 2024. Airin ingin kader perempuan Partai Golkar memenangkan calon kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Perjuangan belum berakhir, ada satu tahapan lagi yang perlu kita tuntaskan Bersama yaitu menjadi pemenang pilkada. Saya berharap seluruh kader perempuan Partai Golkar bahu membahu agar menempatkan kader menjadi kepala daerah yang mumpuni,” ujarnya.

Menurut Airin, kemenangan besar di pemilu akan sangat lengkap jika ditambah dengan kemenangan teritorial.

“Agar harapan kita bersama, bisa terwujud. Golkar menang, rakyat Indonesia Sejahtera,” pungkas Airin.(Aep)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora pada Pemilu 2024 ini belum berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya kepada Partai Gelora

“Walau belum berhasil mengantar Partai Gelora melewati ambang batas parlemen, bagi kami suara itu adalah harapan besar yang harus terus diperjuangkan ke depan, karena suara itu adalah dukungan sadar dan ikhlas terhadap narasi yang diperjuangkan Partai Gelora,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Menurut Anis Matta, hasil perolehan suara yang dicapai Partai Gelora yang baru pertama kali mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 2024 ini, tetap patut disyukuri meski belum barhasil lolos ke Senayan atau DPR RI.

“Kita syukuri capaian kita dalam pemilu pertama ini, seraya berdoa semoga kerja keras dan pengorbanan seluruh relawan, kader, pengurus dan caleg dicatat sebagai pahala di akhirat kelak,” katanya.

**Baca Juga: Perdagangan Orang, 10 Pekerja Migran Hendak Dikirim ke Serbia

Meski belum berhasil melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, namun Anis Matta berpandangan langkah awal yang telah dilakukan Partai Gelora sudah pada jalur yang benar.

“Kita sudah memulai langkah awal yang benar dengan keyakinan kuat, dan kita akan sampai ke tujuan dengan konsistensi, kesabaran, dan determinasi. Semoga Allah SWT terus mengilhami jalan perjuangan kita,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024, Rabu (20/3/2024) malam.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri itu, Partai Gelora meraih suara sebanyak 1.281.991 suara (0,84 persen).

Terkait dengan capaian ini, perolehan sementara kursi Partai Gelora di DPRD kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 75 kursi berasal dari 53 kabupaten/kota.(Red)

Kabar6-“Problematika etik menjadi fokus penting DKPP yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024,” demikian paparan Heddy Lugito dalam seminar nasional di Universitas Moestopo, Sabtu 16 Maret 2024.

Argumen tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, karena memandang DKPP memang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab dalam setiap proses demokratis, termasuk Pemilu, masalah etika dan kepatuhan terhadap aturan serta standar moral sangatlah vital untuk menjaga integritas, transparansi, dan legitimasi proses demokratis itu sendiri.

Menurut Heddy Lugito, saat ini DKPP RI memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**Baca Juga:Siapa Titi Khoiriah? Wanita Cantik Yang Bakal Maju di Pilkada Kota Tangerang

Karena itu untuk menjalankan tugas tersebut DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi pada Pemilu 2024.

“Dan dengan begitu, DKPP RI bisa menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu,” lugas Heddy Lugito pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana (PPs) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tersebut.

Saat ini etika telah menjadi salah satu isu yang diperdebatkan masyarakat pada Pemilu 2024 ini baik di media sosial maupun forum diskusi yang membuatnya menjadi salah satu perbedaan mencolok Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya dan menjadi salah satu bentuk kepedulian dan harapan masyarakat terhadap pemilu yang demokratis.

“Tiba-tiba etika menjadi wacana yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan publik di media sosial maupun forum-forum diskusi, bagaimana beretika dalam bernegara,” ungkap Heddy Lugito.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas merupakan satu dari lima syarat terwujudnya Pemilu demokratis di Indonesia. Empat syarat lainnya adalah regulasi yang baik, birokrasi netral, peserta yang taat aturan, dan pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Berdasarkan data KASN, pada periode 2015-2020, terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu modusnya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan.

Alasan lain yang biasa terjadi adalah karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon, kurangnya pemahaman aturan tentang netralitas ASN, hingga adanya intervesi dari pimpinan atau atasan. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, politik uang (money politics) juga kerap terjadi pada Pemilu.

“Dan sampai 13 Maret 2024 Bawaslu ada 140 pelanggaran terkait netralitas ASN selama Pemilu 2024,” kata pria kelahiran Boyolali ini.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si menjelaskan jika dalam Pemilu 2024, DKPP memang diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul.

Dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam seluruh proses pemilu, DKPP bisa berkontribusi pada terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

“Saat ini kita masih memberikan nilai terbaik untuk DKPP. Sebab saat ini belum ada keputusan DKPP yang membuat rakyat tidak menerima. Karenanya, DKPP diharapkan untuk bisa terus menjadi wasit dan pengawas Bawaslu dan KPU yang baik,” ujar Prof Budiharjo.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur PPs Universitas Moestopo, Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M. Pada setiap penyenggaraan Pemilu, DKPP dapat berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang etika kepada penyelenggara pemilu.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas dan membantu mencegah terjadinya pelanggaran,” kata Prof. Triyuni.

Tak berhenti sampai disitu, dalam setiap Pemilu, DKPP pun juga memiliki peran menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Pendekatan mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dan sebagai bagian untuk penciptaan Pemilu yang berkualitas, DKPP dan Universitas Moestopo pun menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.

MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Budiharjo. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama antara DKPP Universitas Moestopo ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo Dr. Bayquni.

Ruang lingkup MoU dan PKS tersebut antara lain riset/penelitian, forum ilmiah/seminar/diskusi, magang/on job training/praktek kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, narasumber/pengajar tamu, pendampingan kajian data pemilu, dan kegiatan lainnya.

“Menjadi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan mudah. Selain harus taat hukum, penyelenggara juga diikat oleh etika,” pungkas Ketua DKPP RI, Heddy Lugito.(red)

Kabar6-Setelah pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) kini sudah didepan mata persiapan menuju Pilkada. Sejumlah nama bermunculan untuk maju di Pilkada Kota Tangerang.

Iksan Bakti salah satu diantara nama-nama yang mencuri perhatian Masyarakat, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tangerang ini diusulkan oleh partainya menjadi Bakal Calon Walikota Kota Tangerang periode 2024-2029.

“Kami sudah persiapkan calon untuk ikut berkontestasi di pemilihan pilkada November mendatang, Bang Iksan selaku ketua DPD Gelora Kota Tangerang akan maju kita usung untuk mencalonkan diri” ujar, Hepriyadi Zaicily, Sekretaris DPD Kota Tangerang Partai bernomor urut 7 di pemilu 2024 ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).

“Kita yakin dengan pengalaman dan jaringan bang Iksan sebagai mantan Jurnalis dan juga pengurus di berbagai organisasi penting yang ada di Kota Tangerang mampu memimpin Kota Tangerang menajdi lebih baik dan berkelanjutan,” sambungnya.

Ia mengatakan diakui dengan beredarnya nama nama besar dan inkumben yang sudah bersiap mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah mendatang tidak membuat Partai bernomor urut 7 ini takut atau ragu untuk ikut berkontestasi mencalonkan Ketua DPD nya menjadi Bakal Calon Walikota periode 2024-2029 .

**Baca Juga: Buka Pengajian Ramadan, Pj: Momen Raih Keberkahan, Terus Berikan Pelayanan Terbaik

“Memang kita akui sudah beredar nama nama tokoh besar yang akan berkontestasi di Pilkada mendatang, dari inkamben sampai tokoh besar lain, tapi itu tidak membuat kita takut, karena kita yakin dengan visi yang dimiliki oleh Bang Iksan mampu membawa Kota Tangerang bersaing menjadi 5 kota besar di Indonesia yang unggul dan berprestasi tetap dengan semboyan akhlakul karimah nya,” katanya.

Dilain sisi, Wakil sekretaris DPD Kota Tangerang Gunawan Raharjo juga menambahkan bahwa dengan hadirnya wajah baru di persaingan bakal calon walikota membuat Kota Tangerang lebih berwarna dan hidup tidak hanya diisi oleh nama nama itu saja.

“Dengan kita usung pencalonan Bang Iksan Bakti di pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang justru membuat Masyarakat semakin bangga karena ternyata banyak tokoh-tokoh unggul dan memiliki visi hebat di Kota Tangerang ini yang siap membawa kemajuan dan perubahan bagi Kota Tangerang tidak hanya di isi hanya nama-nama yang sudah ada saja,” katanya. (Oke)

Kabar6- Perolehan suara Partai Golkar pada perhelatan Pemilu 2024 dipastikan tertinggi.

Hal tersebut mengacu dari hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian, Pemilu 2024 kembali mengantarkan Partai Golkar ke puncak kemenangan, sekaligus ‘merebut’ posisi pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang.

Ya, berdasarkan Pleno yang disahkan oleh pihak KPU Kabupaten Tangerang, perolehan suara Partai Golkar di Pileg 2024 untuk DPRD Kabupaten Tangerang, sebanyak 296.558 suara.

Dengan jumlah perolehan suara tersebut, maka Golkar berada di posisi teratas.

Sehingga, dapat dipastikan kursi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang saat ini diduduki Kholid Ismail dari Partai PDI Perjuangan bakal diambil alih oleh kader Partai Golkar, untuk masa jabatan 2024-2029.

Sementara, PDI Perjuangan harus rela turun tahta menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tangerang.

**Baca Juga: Beras Bulog Dioplos Beras Tak Layak Konsumsi untuk Kemas Merek Ramos, Pelaku Ditangkap

“Alhamdulillah, Partai Golkar telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu untuk DPRD Kabupaten Tangerang, oleh KPU setempat dalam rapat pleno,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Mad Romli, Rabu (6/3/2023) kemarin.

Ia pun membenarkan dan menegaskan, bahwa pada Pemilu 2024 ini, Partai Golkar memang meraih suara tertinggi, yakni sebanyak 296.558 suara, dengan total perolehan 9 kursi untuk DPRD Kabupaten Tangerang.

Maka otomatis, tegas dia, Kursi Ketua DPRD Kabupaten Tangeeang, akan diisi oleh Kader Partai Golkar.

“Ini juga merupakan apresiasai bahwa masyarakat masih percaya terhadap Partai Golkar,” ungkapnya, penuh syukur.

Saat disinggung siapa kader Golkar yang akan menduduki jabatan Ketua DPRD priode 2024-2029, pria yang akrab disapa H. Ombi ini mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas dalam pleno internal partai.

“Itu kan ada mekanismenya, nanti kita usulkan beberapa nama kader dan DPP yang akan memutuskan,” pungkasnya. (Gus)

Kabar6- KPU Provinsi Banten memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 pada hari ini, Kamis (7/3). Rapat pleno ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Maret 2024.

“Kami menjadwalkan mulai tanggal 7-10, mudah-mudahan sebelum tanggal 10 sudah selesai,” ujar Ketua KPU Banten Muhammad Ihsan.

Ihsan menjelaskan bahwa rapat pleno terbuka merupakan tahapan lanjutan dari rekapitulasi suara yang telah dilakukan di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota.

“Pada prinsipnya, proses rapat pleno terbuka sudah dilakukan berjenjang dimulai dari PPK, kemudian di KPU kabupaten/kota, dan sekarang di tingkat provinsi. Kami hanya meneruskan proses sebagaimana tahapan dalam perundang-undangan,” tuturnya.

Ihsan berharap rapat pleno terbuka dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

**Baca Juga: Polisi Hingga TNI Berjaga Selama Rekapitulasi Suara di KPU Banten

“Harapannya pleno terbuka berjalan dengan baik semuanya. Segala permasalahan yang ada di bawah itu sudah diatasi dan ditangani melalui mekanisme dalam rapat pleno tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Polres Serang Kota telah menyiapkan 20 personel untuk mengamankan rapat pleno KPU Banten.

“Kita siapkan 20 personel, selain itu kita bekerja sama dengan stakeholder semuanya karena keamanan itu yang paling efektif kita membangun kerjasama,” kata Kapolres Serang Kota Kombes Pol Sofwan Hermanto.

Sofwan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan dan membagi ring pengamanan untuk memastikan keamanan selama rapat pleno berlangsung.

“Sudah jauh-jauh hari sudah memetakan kerawanan, termasuk titik-titik area rawan sesuai jam-jam tertentu. Ring pengamanan sudah dibagi, kita dibagi 4 zona, meliputi 3 polsek karena di daerah hukum Polresta membawahi administrasi Kabupaten dan Kota Serang. Jadi setiap zona dipimpin 1 kompol karena setiap polsek juga ada pengendalinya,”tandasnya.(Aep/Dhi)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak memberikan sejumlah catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Ada dua catatan yang disampaikan badan pengawas saat KPU melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lebak.

“Catatan pertama soal perubahan berita acara hasil pleno di beberapa kecamatan dan inventarisasi data pemilih,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Lebak Asep Rizal Murtado, Kamis (7/3/2024).
Rizal menyebut, ada 19 kecamatan (PPK) yang melakukan perubahan berita acara hasil pleno.

“Dalam proses di bawah terjadi salah input misalnya pemilih yang harusnya masuk dalam DPK dimasukkan ke DPTb dan sebalikanya. Salah input karena human eror, setelah diketahui lalu diperbaiki kemudian dibuat berita acara,” ujar Rizal.

**Baca Juga: Wabah di Kabupaten Tangerang, Sebulan 600 Orang Positif DBD dan Empat Meninggal

Kata Rizal, banyak PPK yang lupa membuat berita acara perubahan meskipin memang perbaikan diketahui oleh saksi dan panwas.

“Makanya saat pleno di tingkat kabupaten baru dibuat berita acara perbaikannya. Saat pleno kami memberikan saran kepada KPU agar hal itu dituangkan dalam berita acara kejadian khusus di pleno kabupaten,” jelas Rizal.

Kemudian, terkait inventarisasi data pemilih. Bawaslu meminta KPU Lebak supaya mengoptimalkan proses coklit menjelang menjelang Pilkada pada November 2024.

“Kami melihat ada proses coklit yang tidak optimal. Salah satu contoh di salah satu TPS, pemilih tersebut dari pemilu ke pemilu sudah pilih di daerah itu tapi tidak tercoklit. Tetapi saat pemilihan tidak punya surat undangan dan akhirnya masuk ke DPK,” katanya.(Nda)

Kabar6 – Tokoh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 6, mendesak KPU Kabupaten Tangerang berlaku jujur dan adil, sebagai elemen penyelenggara Pemilu 2024.

H. Syarif Abdullah, tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Tangerang, mengaku resah dengan dugaan kecurangan yang santer terjadi di Kecamatan Kelapa Dua.

Sebagai warga negara yang juga telah menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 ini, ia merasa terpanggil bila ternyata ada yang ingin merusak keberlangsungan pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya sangat menyayangkan kalau sampai benar terjadi dugaan kecurangan, seperti yang saat ini ramai di pemberitaan. Maka itu, saya mengingatkan kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Tangerang, agar berlaku jujur dan adil,” tegas pria yang aktif sebagai pembina diberbagai organisasi ini.

Bahkan, H. Syarif Abdullah yang dikenal sebagai salah satu pendiri Organisasi anak cucu pejuang kemerdekaan Bangsa Indonesia ini, juga akan menurunkan pasukan untuk menggelar aksi dan menyampaikan pelaporan, bila dugaan kecurangan ini tak kunjung dibuka dengan seluas-luasnya.

“Kalau sampai, memang masih ditutup-tutupi atau tak kunjung dibuka transparansinya. Kita mungkin akan turunkan pasukan. Kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan jurdil,” ujarnya.

Pasalnya, tegas beliau, dugaan penggelembungan suara itu merupakan tindakan pelanggaran hukum, karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

“Sekali lagi, kami menghimbau kepada KPU dan juga Bawaslu di Kabupaten Tangerang, agar hal ini menjadi perhatian khusus. Ingat, Kemerdekaan ini bukan hadiah dari para penjajah, tapi di raih dengan pengorbanan darah, nyawa dan air mata,” ucap pria yang akrab disapa Ayah Haji ini.

Sebelumnya, ramai diberitakan dugaan penggelembungan suara untuk Pileg di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang.

Dugaan penggelembungan suara itu di duga masif di lakukan dengan cara menambahkan perolehan suara. Praktik kecurangan itu disinyalir kuat menerpa Partai PDI Perjuangan.

**Baca Juga: Pj Wali Kota Nurdin Berpesan ASN Harus Melek Aturan agar Terhindar dari Pelanggaran

Angka penambahan suaranya pun bervariasi, ada yang 5, 10 hingga 20 suara per TPS. Bahkan, ada yang lebih dari itu.

Adib Miftahul, Pengamat dari Lembaga Kebijakan Politik Nasional (KPN) juga meminta agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 di Dapil 6, khususnya di Kecamatan Kelapa Dua ini, untuk diusut sampai tuntas.

Pria yang masih aktif mengajar sebagai dosen ilmu politik di Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini, juga meminta pihak Bawaslu Kabupaten Tangerang untuk profesional dalam menjalankan tugas da fungsinya.

“Sudah muncul kemarin dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Jayanti. Sekarang ada informasi lagi di Kecamatan Kelapa Dua juga ramai. Seharusnya, Bawaslu Kabupaten Tangerang bekerja profesional, jangan hanya diam berpangku tangan menunggu laporan,” tegasnya.

Pihak Bawaslu memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas Pemilu. Mereka dibekali banyak pedoman peraturan undang-undang.

Tidak hanya itu, mereka (Bawaslu) dibiayai oleh uang rakyat, untuk dapat menjadi wasit yang jujur dan adil bagi keberlangsungan Pemilu.

“Jangan biarkan kecurangan terjadi. Mereka digaji oleh rakyat. Mereka harus jadi wasit yang aktif mengawasi jalannya pemilu. Sebab, bila mereka berdiam diri atau pasif, dan terjadi kecurangan, maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain,” ujar Adib.

Dugaan kecurangan di Kecamatan Jayanti dan Kelapa Dua, tambah dia, harus diusut tuntas. Bahkan, ia mendorong kepada pihak-pihak yang dirugikan untuk melaporkannya ke Gakkumdu serta melanjutkan hingga ke tingkat atas, yaitu MK dan DKPP.

“Laporkan segera. Saya mendukung penuh itu. Kalau perlu dilaporkan juga nanti sampai ke DKPP. Biar KPU nya pun diaudit. Biar terbuka nanti semuanya, bagaimana skema dugaan permainannya,” ketus dia. (Gus)