Kabar6-Ribuan massa berasal dari komunitas Penggilingan Padi Banten melakukan aksi demo di PT Wilmar Padi Indonesia yang berlokasi di Desa Terate kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (30/8/2023).

Dalam aksinya, ribuan massa tersebut bukan bermaksud mendesak PT Wilmar Padi Indonesia untuk ditutup, melainkan menyetop pembelian gabah dan beras di wilayah Banten.

“Jadi kita di sini bukan menutup perusahaan Wilmar, akan tetapi menghentikan pembelanjaan padi dan beras yang ada di Banten khususnya,” kata perwakilan aksi dari Tangerang Ahmad Ruslan.

Sempat terjadi dialog antara perwakilan massa aksi dengan perwakilan perusahaan. Dalam dialog tersebut, PT Wilmar Padi Indonesia meminta kebijakan dari pemerintah daerah.

Untuk itu, ribuan komunitas Penggilingan Padi Banten meminta surat kepada pejabat Banten Al Muktabar. Jika tidak mengeluarkan surat, mereka mengancam akan demo lebih besar lagi.

**Baca Juga: Diduga Monopoli, Akses Masuk PT Wilmar Diblokir Buruh Tani

“Kalau memang tidak memberikan surat, kita akan ada aksi lebih besar lagi, Pj gubernur dalam hal ini tidak merespon warganya sendiri,” ujarnya.

Diakuinya, pasca kehadiran perusahaan Wilmar dua tahun lalu, membuat pengusaha kecil penggilingan padi di Banten 80 persen tidak bisa beroperasi.

“Kondisinya sudah terkapar, 80 persen sudah terkapar. Rekan-rekan kita saja kalau tidak terkapar, ngapain kita  ngadain begini, tutupnya sudah lama,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Ribuan buruh tani dan penggilingan padi memblokir pintu masuk PT Wilmar Nabati Indonesia yang berada di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, sejak pagi hingga siang hari, Rabu, 30 Agustus 2023. Mereka menuding PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) memonopoli serta melakukan praktek monopsoni gabah.

Monopsoni sendiri memiliki arti pasar yang terdiri dari dari banyak penjual, namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa berupa perorangan ataupun perusahaan.

Buruh tani dan penggilingan padi juga menuding PT Wilmar Nabati Indonesia dan WPI membeli gabah tidak sesuai harga ketetapan pemerintah.

“Dua tahun belakangan berdirinya PT Wilmar, PT Wilmar melakukan praktek monopsoni dalam Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1999 pasal 18, mereka menguasai pasokan gabah. Jadi kami pabrik-pabrik (penggilingan gabah) kecil tidak mendapatkan gabah,” ujar Cecep Saifullah, korlap demonstrasi asal Kabupaten Tangerang, Banten, di lokasi, Rabu (30/08/2023).

Sebelum berunjuk rasa, buruh tani, buruh hingga pemilik penggilingan gabah sudah bertemu dengan PT Wilmar, namun tidak mendapatkan kesepakatan. Mereka juga mengadukan nasibnya ke Yandri Susanto, namun belum ada tindakan dari politisi PAN tersebut.

“Kami disambut Yandri Susanto, aspirasi kami diterima, namun tidak ada reaksi dari pemerintah, sehingga kami melakukan aksi di lapangan,” terangnya.

Berdasarkan pantauan, puluhan mobil pick up dan truk terparkir di sekitar pintu masuk PT Wilmar. Kemudian massa aksi memblokir akses masuk karyawan ke dalam perusahaan. Bahkan ada aksi massa yang menduduki mesin mirip diesel hammer atau mesin pancang paku bumi. Usai beraudiensi dengan manajemen PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Padi Indonesia, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

**Baca Juga: Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Defisit dan Serapan Anggaran APBD 2023

Buruh penggilingan padi mengaku sudah banyak tempatnya bekerja gulung tikar, karena tidak mendapatkan gabah untuk diproduksi menjadi beras. Dimana, pemilik penggilingan padi hanya mampu membeli gabah seharga Rp5.100 per kilogram, sedangkan PT Wilmar mampu membeli dengan harga Rp6.500 per kilogramnya.

Setelah audiensi antara perwakilan demonstrasi dengan manajemen PT Wilmar, keduanya sepakat menyerahkan keputusan pembelian gabah oleh perusahaan swasta itu ke Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Di sisi lain, petani yakin kalau Al Muktabar akan membela warganya.

Kalau Pemprov Banten tidak memberi keputusan yang adil bagi buruh tani dan penggilingan padi, mereka mengancam akan berdemonstrasi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.

“Mungkin ada aksi selanjutnya, aksinya akan lebih besar lagi, apakah di pemerintahan atau di Wilmar yang dituju. Harganya sekarang enggak bisa jadi ukuran, kemungkinan besar gagal panen, HPP (harga pokok penjualan) Rp5.100, kalau enggak salah (Wilmar beli) terakhir Rp6.500. Kami enggak bisa bersaing dengan harga demikian,” ujar Suhaeludin, sekretaris penggilingan padi Banten, di lokasi yang sama, Rabu (30/08/2023).(Dhi)

Kabar6-Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lebak memilih walk out saat rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Kamis (21/11/2019).

Satu per satu anggota dewan dari partai dengan jumlah perolehan kursi terbanyak tersebut meninggalkan ruang paripurna setelah sebelumnya meminta rapat diskors.

Meski kolega separtainya walk out, Dindin Nurohmat yang menjabat sebagai ketua DPRD tetap duduk di kursi pimpinan rapat bersama tiga wakil ketua dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi.

Salah satu anggota Fraksi Gerindra Muhamad Agil Zulfikar menyebut, walk out dilakukan sebagai sikap menolak pembelian tiga mobil dinas bagi wakil ketua.

“Makanya di awal kami minta skorsing untuk meng-clear-kan masalah ini tetapi tidak ada itikad baik dari seluruh fraksi. Gerindra menolak RAPBD terutana pembelian mobil dinas,” tegas Agil kepada wartawan.

**Baca juga: Bawa Celurit, Puluhan Pelajar Hendak Tawuran Diamankan Polisi.

Menurut Agil, pembelian tiga mobil dinas tersebut memberatkan beban APBD yang mengalami defisit, serta tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran SKPD dengan rasionalisasi.

“Kita lakukan rasionalisasi terhadap OPD yang nominalnya sampai Rp17 miliar. Bayangkan, ada kegiatan OPD dirasionalisasi sampai Rp17 miliar, lalu kita gunakan sebagian dana itu untuk pembelian mobil dinas wakil ketua,” papar Agil.(Nda)

Kabar6-Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Lingkungan Indonesia meminta kepada penegak hukum setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2018 yang diperuntukkan membeli lahan seluas 7000 meter persegi milik H Warsa di Kemiri untuk perluasan SMP 3.

“Patut dicurigai. Lihat langsung kondisi lahan yang dibeli Pemkab untuk perluasan SMP 3 Kemiri. Akses menuju lokasi lahan sempit. Jarak ke jalan raya lumayan jauh. Patut dipertanyakan berapa harga tanah yang dibeli Pemkab. Padahal banyak lahan lain yang posisinya tak jauh dari jalan raya,” ungkap Ayi Abdullah Al Habsyi, Ketua Umum LSM GPL kepada Kabar6.com, (Sabtu, 21/9/2019).

Tak hanya itu, Ayi juga meminta agar penegak hukum juga memeriksa anggaran 2016 untuk membeli lahan di kawasan Ranca Labuh guna pembangunan SMPN 3 Kemiri.

“Tahun 2016 pembelian pertama kali untuk membangun SMPN 3 Kemiri. Tolong diperiksa sekalian aparat penegak hukum. Inidkasinya sarat korupsi,” bebernya.

Terpisah, Iwan Firmansyah selaku Kepala dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) mengatakan bahwa untuk mengetahui tentang pembelian lahan di Ranca Labuh segera melakukan konfirmasi ke Bidang Pertanahan.

**Baca juga: Koordinasi ke Pol PP, Dinas Pendidikan Minta Ternak Ayam di SMP 3 Kemiri Dibongkar.

“Jika ingin konfirmasi tentang pembelian lahan di desa Rancalabuh Kecamatan Kemiri silahkan ke kantor dan temuin Kepala bidang pertanahan aja, namanya Pak Dadan, nanti beliau yang menjelaskan” papar Iwan melalui aplikasi pesan singkatnya.(Jic)