Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembatalan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ia tidak menyangka dengan putusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Fahri, keputusan FIFA itu tidak terlepas dari hal-hal politis.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tempat istimewa kepada Presiden FIFA Giovanni Infantino untuk menyampaikan pidato khusus di depan para pemimpin dunia saat KTT G20 Tahun 2022.

“Saya tidak pernah menyangka bahwa FIFA akan bertindak seperti ini kepada Indonesia, mengingat bahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Presiden Jokowi telah memberikan tempat yang sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar,” kata Fahri Hamzah Jumat (31/3/2023).

Karena itu, dalam skala negara, kata Fahri, pemerintah harus mencari tahu alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya yang menjadi alasan FIFA.

“Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina. Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel,” lanjut Fahri.

Fahri menyoroti surat FIFA yang hanya mempertimbangkan Kanjuruhan sebagai dasar pencopotan status tuan rumah Indonesia.

Untuk itu, dia meminta PSSI dan pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi.

“Dalam surat keterangan publik, FIFA sama sekali tidak menyebutkan kasus Israel, justru yang disebutkan adalah terkait kasus Kanjuruhan dan apakah kemudian yang dimaksud adalah juga berkaitan dengan keamanan yang tidak menyebutkan target keamanan itu siapa pun. Mengingat berkali-kali event besar diselenggarakan tanpa insiden. Jadi adalah tugas PSSI dan pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar menjadi jelas ada apa dibalik semua ini,” tegasnya.

FIFA Tidak Fair

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat juga mengatakan hal serupa. Ia menilai alasan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena melihat perkembangan situasi terkini masih jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA.

Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan.

Sebab, masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, dalam event ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel.

**Baca Juga: Partai Gelora Soroti Cadangan Beras Pemerintah di Bulog yang Tinggal 220 Ribu Ton di Tengah Panen Raya

“Jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel,” katanya.

Bahkan jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini.

Menurutnya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah keputusan yang tidak fair, serta melecehkan martabat bangsa Indonesia.

“Indonesia seakan-akan tidak mampu untuk menyelenggarakan event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya,” tegas Achmad Nur Hidayat. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyoroti masalah cadangan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang tinggal 220 ribu ton, padahal saat ini tengah musim panen.

Partai Gelora menduga ada permainan kartel yang menginginkan adanya impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, bukan berasal dari penyerapan beras petani.

“Disinilah perlunya kita bersama-bersama segera membangun kemandirian, supaya bangsa kita tidak impor lagi. Masa wilayahnya subur, kita impor terus dan menjadi bangsa yang tidak bersyukur. Tanahnya subur, tapi pertaniannya impor,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H, Ketahanan Pangan dan Konsumsi Bijak di Bulan Ramadhan, Rabu (29/3/2023) sore.

Menurut dia, Partai Gelora sangat konsen terhadap kemandirian bangsa sejak krisis terjadi, yang dimulai dari pandemi Covid-19 yang sekarang diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina.

“Partai Gelora sudah mewanti-wanti tantangan ke depan, yang dihadapi Indonesia dan dunia adalah masalah pangan. Pemerintah tidak bisa lagi membuat kebijakan yang sifatnya pemadam kebakaran saja,” katanya.

Ia menilai pemerintah terlihat gagap dalam mengantisipasi dampak krisis saat ini. Para stakeholder di pusat dan daerah, yang memiliki policy maker seharusnya mulai membangun kemandirian pangan.

“Membangun kemandirian ini jauh lebih penting, dibandingkan menyelesaikan masalah pangan dengan impor, impor dan impor lagi, mau sampai kapan kita impor? Bagaimana petani mau sejahtera, ketika panen bukannya menyerap beras petani, tetapi pemerintah mau impor lagi 2 juta ton,” katanya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa Ketut mengatakan, bahwa cadangan pangan pemerintah secara prinsip masih cukup dan aman hingga akhir tahun.

Sebab, cadangan pangan itu, jika mengacu pada UU No.18 Tahun 2022 tentang Pangan adalah cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan di masyarakat.

“Problemnya sekarang adalah ketika pemerintah mau melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena cadangan beras pemerintah per 24 Pebruari tinggal 220 ribuan ton, mungkin sekarang menurun lagi,’ katat Ketut Astawa.

Sementara pada saat yang sama, lanjut Ketut, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg per penerima kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, sehingga dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras untuk kebutuhan Maret, April dan Mei.

“Sekarang juga terjadi anomali saat musim panen, harusnya harga beras pada bulan Pebruari, Maret dan April turun, tetapi justrunya harganya naik. Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani, tetapi harganya terlalu tinggi, sehingga stok beras di Bulog masih 220 ribuan ton saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, penggilingan besar yang selama mamasok beras untuk Bulog juga hanya mampu mensuplai beras sebanyak 60 ribuan ton saja. Sehingga dalam Rapat Pimpinan di Kementerian Perekonomian diputuskan untuk impor lagi 2 juta.

“Beras impor itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi bantuan 630 ribu ton kepada keluarga penerima manfaat dan untuk stabilitas harga sekitar 220 ton per bulan,” jelasnya.

Ketut menegaskan, persoalan pangan akan selesai apabila pemerintah memiliki kekuatan akan cadangan pangan dan memiliki kemandirian sebagai bangsa.

Namun, ia mengatakan, Bapanas saat ini masih memiliki kendala koordinasi untuk mengkoordinasikan istansi terkait dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah.

“Masalah itu akan selesai, kalau regulasi yang kita sebut sebagai Sistem Pangan selesai dibahas. Jadi pemerintah dalam memenuhi cadangan pangan itu, harus menjaga di hulu, tengah dan hilirnya atau konsumsi,” katanya.

Tidak Ada Kebijakan Komprehensif

Sementara itu, ekonom senior Hendri Saparani mengatakan, timbulnya masalah pangan karena pemerintah tidak memiliki kebijakan komprehensif yang menempatkan pangan sebagai keberpihakan strategis.

“Kan Bapanas mengatakan, bahwa cadangan pangan itu ada pada pemerintah dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan menggelontorkan pangan ketika dibutuhkan? Jawaban tidak!” katanya Hendri.

Jika pemerintah memiliki kebijakan strategis soal pangan, maka pemerintah akan menjaga harga kebutuhan pangan agar tidak naik, selain memenuhi masalah ketersediannya.

“Ini seolah-olah kalau harga naik saat Ramadhan, Lebaran atau Natal itu diangkat sebagai hal wajar, dan masyarakat hanya bisa pasrah saja. Kalau di negara lain ada pengontrolan harga, tapi kalau kita diserahkan ke market atau pasar,” katanya.

Hendri dapat memaklumi, kenapa pemerintah tidak bisa mengontrol harga pangan, karena cadangan pangan pemerintah hanya sekitar 25 persen saja.

“Bagaimana pemerintah mau menjaga harga pada saat sama hanya memegang cadangan pangan 25 persen, sementara 75 persen lagi beras ditentukan perusahaan impor,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan anggaran di APBN untuk Bulog dalam memenuhi stok cadangan pangan pemerintah, bukan sebaliknya disuruh cari sendiri pendanaan secara komersil.

“Selama ini banyak kebijakan yang tidak memudahkan Bulog, tidak hanya masalah beras saja, tetapi komoditas yang lain. Ini yang mulai dipikirkan pemerintah, beri anggaran di APBN, bukan harus mencari pendanaan komersil,” katanya.

Hendri meminta pemerintah segera merombak kebijakan pangannya dan menetapkan arah baru kebijakan pangan secara komprehensif.

“Lalu, ada pertanyaan apakah salah kalau pemerintah impor, ya tidak salah karena memang cadangan pangannya tidak ada. Dan saya kira peran Bulog harus ditingkatkan untuk memenuhi cadangan pemerintah agar tidak menjadi pesuruh saja,” pungkasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Minta Pemerintah Bolehkan Rakyat Buka Puasa Bersama

Ahli Imunologi dan Mikrobilogi Rina Adeline menambahkan, masalah pangan tidak pernah selesai, karena ada permintaan, sehingga suplainya tidak terkontrol.

Padahal saat ini sudah terjadi pergeseran budaya mengenai konsumsi makanan di masyarakat, dari sebelumnya memasak sendiri, sekarang lebih suka mengkonsumsi makanan jadi.

“Jadi berdasarkan sensus kita, terjadi pergesean pengeluaran masyarakat kita, dari budaya memasak sendiri menjadi makan jadi. Itu mencapai 220 ribu orang per kapita. Jika melihat data itu, cadangan pangan pemerintah harusnya cukup,” kata Rina Adeline.

Ia meminta agar masyarakat mulai beralih dalam memenuhi kebutuhan karhidratnya tidak lagi didapatkan dari konsumsi beras, tapi bisa dialihkan ke konsumsi sayuran dan buah-buahan.

“Sayuran dan buah-buahan itu karbohidratnya lebih kompleks, lebih lengkap dibandingkan beras. Ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat agar keluarga kita lebih banyak mengkonsumi sayuran dan buah-buahan, daripada beras. Hal ini, saya kira juga bisa menjadi program untuk bargaining ke pemerintah,” tegasnya. (Red)

Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun.

Presiden meminta Mahfud menjelaskan secara terbuka pengertian mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang kepada DPR agar masyarakat paham, apa itu pencucian uang.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan Mahfud, terkait dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp349 triliun itu.

“Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/03/2023).

Menurut Fahri, jika DPR RI tidak menjawab patut diduga ada persekongkolan para elit di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal transaksi jangggal tersebut.

“Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundry justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menilai jika tidak ada persengkongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara terhadap transaksi janggal berbau korupsi Rp 349 triliiun di lingkungan eksekutif itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR itu lantas mengingatkan, ketika terjadi skandal bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun beberapa tahun silam, parlemennya ketika itu sangat riuh.

Sehingga sekarang ini, menurut Fahri, kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara.

“Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif,” katanya.

“Kami mau nonton apakah kalian masih ada sisa hati. Dulu skandal Bank Century hanya soal Rp 6,7 triliun saja, Senayan heboh. Sekarang waktumu bersuara!” tantang politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD hadir ke DPR untuk menjelaskan soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

Mahfud siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia akan memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.

“Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

**Baca Juga: Partai Gelora Minta Pemerintah Bolehkan Rakyat Buka Puasa Bersama

Presiden menghendaki adanya keterbukaan informasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahfud menjelaskan, dia akan didampingi sejumlah pejabat. Kapasitas Mahfud datang ke Komisi III DPR juga selaku Ketua Nasional Pencegahan dan Pemberatan TPPU.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu pada Jumat (24/3/2023).

Namun, jadwal tersebut berubah dan dijadwalkan digelar pada Rabu (29/3/2023). “Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir,” tegas Mahfud. (Tim K6)

Kabar-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun koalisi rekonsiliasi.

Dimana semua pihak diharapkan dapat membangun soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi diatas kepentingan yang lainnya.

“Saya berpikir, terlepas dari kompetisi politik kita menuju 2024, kita harus tetap meletakkan kepentingan bangsa itu lebih tinggi dari semuanya,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023) sore.

Menurut Anis Matta, pembentukan koalisi politik yang ada sekarang mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang sudah ada sejak dua Pilpres terakhir. Pembelahan saat ini diperdalam dengan adanya penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Sehingga saat ini, yang diperlukan adalah membangun soliditas bersama dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata akibat krisis global.

“Jadi puasa inikan semacam kondisi pengendalian, supaya kita semua solid dan memperkuat soliditas. Sehingga amaliyah yang paling afdal di bulan Ramadhan adalah membangun koalisi rekonsiliasi,” katanya.

Partai Gelora, partau nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai dengan pengkosolidasian politik nasional dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyatu menghadapi krisis dan mencegah supaya bangsa kita tidak terjebak dalam ancaman disintegrasi bangsa.

“Musuh kita sebenarnya adalah krisis, dan krisis inilah yang mengancam kita. Banyak anomali yang terjadi sekarang, yang disanksi Rusia, tapi yang bangkrut bank-bank Amerika dan Eropa,” ujar Anis Matta

Indonesia, kata Anis Matta, sebelumnya telah menjadi korban (collateral damage) dari adanya revolusi maritim dan industri di Eropa, menyebabkan penjajahan di tanah air dimulai pada abad 15-16.

“Pada abad 15 dan 16 kita sudah mulai dijajah, itu prosesnya sangat jauh, tapi bagaimana jika krisis terjadi di tengah dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang, tentu dampaknya akan sangat parah,” katanya.

Dampak dari krisis sekarang, menurut Anis Matta, tidak hanya soal kebangkrutan negara, tetapi juga ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, Anis Matta berharap aura kebajikan dan kelembutan Ramadhan dapat memberikan kebaikan dalam politik.

“Ramadhan itu bulan penuh berkah. Orang kitakan senangnya buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama , itu partai politik bisa membicarakan rekonsiliasi. Dan saya kira ini akan menjadi amal politik kita,” katanya.

Anis Matta menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan peringatan agar tetap Indonesia waspada menghadap krisis global saat ini, meski ekonomi terlihat dalam keadaan baik-baik saja.

“Ini tunggu giliran saja, semua akan kena termasuk Indonesia. Jadi di tengah krisis ini, kita perlu menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, militer, ekonomi, ulama, akademisi dan budayawan agar semua bersiap menghadapi krisis ini. Ramadhan ini adalah momentum yang paling bagus untuk membuat format koalisi rekonsiliasi baru,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengkritik upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan agama dengan politik.

Padahal agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena konstitusi negara diatur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Saya sampaikan, kalau agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik, tentu itu jelas melanggar konstitusi dan ajaran agama. Kalau agama dianggap momok, itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang sekuler, termasuk soal politik identitas itu,” katanya.

Menurut Anwar Abbas, justru orang-orang sekuler yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. “Mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah pakai baju koko dan tidak pernah pakai peci hitam, tetapi begitu mendekati tahun 2024 mereka mulai pakai baju koko dan juga pakai peci hitam. Mereka ini begitu sempurna memanfaatkan agama,” katanya.

*Spiritualitas Refreshing dan Social Refreshing*

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Abdul Mu’ti menyatakan sependapat dengan Anwar Abbas, bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.

Apalagi jika dilihat dalam konteks Indonesia, dimana agama adalah sumber ajaran dan sumber nilai, sehingga tidak bisa dibuatkan garis demarkasi antara agama dan politik

“Tetapi kalau saya mengikuti ceramah-ceramah Buya Abbas ini panas amat, gaspol, dan stamina sangat hebat. Saya setuju memisahkan agama dengan politik itu mustahil. Agama itu justru pemandu moral ketika berpolitik,” kata Abdul Mu’ti.

Di dalam Ramadhan, kata Abdul Mu’ti, adalah pentingnya spiritualitas refreshing di kedepankan. Sebab, spirilitulitas refreshing di dalam Ramadhan ini tidak hanya mengajarkan menahan makan, minum dan nafsu kita saja, tetapi juga harus bisa menahan diri.

“Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya, juga tidak mencerminkan nilai agama. Disinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,” katanya.

**Baca Juga: Partai Gelora Menang di 2024, Fahri Hamzah: Anggota Dewan Jangan Jadi Bebek Penguasa

Dengan Ramadhan ini, lanjut Abdul Mu’ti, pikiran dan jiwa kita akan dibersihkan, sehingga semua orang akan memiliki kedamaian, semangat dan bergelora untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju.

“Ramadhan ini juga sebagai bulan social refreshing menurut saya. Selain memperbanyak ibadah, kita juga melakukan sosial refreshing, memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya. Ramadhan ini akan menjadikan kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat kerukunan,” katanya.

“Kerukunan di Indonesia ini agak unik, kita bisa beda partai. Tapi kalau sudah salat sama saja, apalagi kalau berbuka puasa juga bareng. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,” tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.

Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Dr KH Nasaruddin Umar berharap dalam bulan suci Ramadhan ini agar semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya.

“Saya ingin menghimbaukan kepada segenap warga masyarakat bangsa, yang Islam ataupun temen-teman agama lain hendaklah saling menjaga toleransi.,” kata Nasaruddin.

Nasaradudin mengajak semua pihak agar menjadikan Indonesia sebagai Wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan.

Namun, ia mengingatkan agar tidak menyajikan tontotan-tontotan yang tidak baik, karena justru akan melecehkan bulan suci Ramadhan.

“Jangan ada tontotan yang buat tertawa terbahak-bahak, karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu, kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,” katanya. (Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali mengkritik kualitas para pimpinan partai politik (parpol) Anggota DPR sekarang saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/03/2023) siang.

“Saya sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur, karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota DPR RI utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya,” kata Fahri Hamzah saat memulai orasinya.

Ia kemudian menjelaskan ihwal pendirian Partai Gelora yang berlangsung dalam tempo singkat, setelah melalui proses pemikiran yang sangat panjang.

Hingga pada satu kesimpulan, para inisiator Partai Gelora memandang perlunya membuat dan mendirikan sebuah kekuatan baru, sebuah partai politik (parpol) yang bisa menyelamatkan transisi Indonesia dan mampu menghadapi krisis yang akan datang.

“Tidak ada ketua umum (ketum) partai seperti ketua umum kita (Anis Matta), beliau adalah pemikir global. Silahkan teman-teman membaca dan menonton banyak sekali pandangan sikap khususnya mengenai geostrategis politik global,” katanya.

Fahri Hamzah mengaku sering mendampingi Anis Matta di undang ke seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia.

“Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran. Para pimpinan partai politik sekarang sudah terjebak menjadi pelayan ambisi-ambisi kekuasan rendah,” katanya.

“Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik sudah terjebak menjadi tempat persengkongkolan kekuasaan, pemilik uang dan pemilik pengaruh yang merampas harta benda rakyat Indonesia,” tandasnya.

Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora yang memiliki manifesto yang kuat dideklarasikan di Jakarta pada 28 Oktober 2018 agar menjadi kekuatan baru bagi perbaikan dan pembaharuan Indonesia.

“Alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa dan juga rumit, ada kabar gembira dari Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan, Partai Gelora Indonesia,” paparnya.

Hal ini menandakan Partai Gelora yang memiliki nomor 7 tersebut akan menang besar nantinya, menjadi pemenang di Pemilu 2024, salah satunya dari NTB.

“Saya percaya saudara-saudara siap menghantarkan partai ini menjadi pemenang di Pemilu mendatang, karena saya pernah mendapatkan amanah tiga periode dari daerah ini,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berharap masyarakat NTB mengamanahkan lagi aspirasi kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan seperti tiga periode sebelumnya.

“Sebagai seorang pejabat, khususnya wakil rakyat di legislatif bukan pengantar bansos. Mereka sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi ada kezaliman dan ketimpangan yang terjadi,” katanya.

Padahal telah terjadi penyimpangan transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masih ingat kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, Anggota Dewannya ributnya kemana-kamana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun, ribuan triliun, Anggota Dewannya mingkem saja,” katanya.

Mereka justru sibuk menjadi pelayan eksekutif, membawa sumbangan ke sana kemari seakan-akan malaikat dari Jakarta.

“Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada lagi Anggota Dewan yang menjadi bebek penguasa. Kami dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sekarang semua anggota dewan dari NTB sibuk jadi pelayan eksekutif, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” terangnya.

Partai Gelora, kata Fahri, akan menjadikan rakyatnya bersuara keras, menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat dan membuat suara-suara yang tidak pernah didengar akan di dengarkan dimana-mana.

**Baca Juga: Konsolidasi di NTB, Anis Matta dan Fahri Bakar Semangat Ribuan Massa di Tengah Teriknya Matahari di Tugu Selong

“Itulah komitmen Partai Gelora. Kita berhenti mengirimkan antek-antek elit Jakarta menjadi pejabat di Jakarta,” katanya.

“Kita akan kirimkan Singa-Singa bersuara. Kita kirimkan , Rajawali yang terbang tinggi, sehingga Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar, bahwa penjagaan reputasi kami yang mendapatkan amanah rakyat tidak sia-sia, karena sambutan kepada Gelora amatlah hebat,” imbuhnya.

Fahri Hamzah meminta masyarakat NTB tidak lagi memilih Anggota Dewan yang telah mensia-siakan amanah yang telah diberikan.

“Kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini, bergelora dan membara melihat keadaan ini. Kita memerlukan arah baru Indonesia. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia bisa memimpin dunia. Dari rahim ibu pertiwi bisa lahir pemimpin dunia sebagaimana pemimpin dahulu yang membanggakan dan mengispirasi kita,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap peran aktif pemuda dalam Pemilu 2024 mendatang agar tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek dalam politik.

Sehingga terjadi gelombang perbaikan dan pembaruan terhadap perasaan masyarakat, yang menginginkan Indonesia lebih makmur, maju dan tegaknya negara berdasarkan hukum.

“Jadi kita melihat, bahwa salah satu inti utamanya itu adalah pemuda ini jangan jadi objek. Jadi dia bukan lagi menjadi objek, tetapi adalah subjek pelaku dalam politik,” kata Rico Marbun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora dalam diskusi bertajuk ‘Pemilih Muda dan Konstestasi Pemilu 2024, Apa Harapan Mereka?, Rabu (15/03/2023) sore.

Karena itu, kata Rico, kenapa pemuda saat ini paling dominan dalam menolak isu penundaan Pemilu 2024. Sebab, pemuda memiliki keberanian, baik dalam hal pemikiran maupun tindakannya secara langsung.

Dimana pemuda melihat perlunya pergantian kepemimpinan saat ini agar ada perbaikan kondisi sekarang, sehingga pemilu harus sesuai jadwal.

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat optimis, bahwa pembaruan tersebut bisa diperjuangkan dalam Pemilu 2024 mendatang. Tetapi, syaratnya harus ada pelibatan secara aktif pemilih muda.

“Situasi kita kan gini-gini saja terus, kita penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng langka dan mahal. Kita negara agraris, tapi beras mahal dan impor, belum lagi batubara. Hal inilah yang mendorong kita membuat partai, karena solusinya memang politik. Dan kita akan melibatkan pemilih muda secara aktif,” katanya.

Ketua Bappilu Partai Gelora ini mengungkapkan, jumlah pemilih muda saat ini mencapai 60 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Sehingga menjadi pasar yang sangat potensial untuk diperebutkan suaranya dalam Pemilu 2024.

“Pemilih muda itu mencapai angka yang sangat besar, sekitar 60 persen. Jika melihat demografis, itu usianya antara 17-40. Jadi artinya dari dua pertiga pemilih, 60 persen itu pemilih muda, itu pangsa pasar yang sangat besar. Ini yang akan diperebutkan oleh semua partai politik, termasuk Partai Gelora,” ujarnya.

Sehingga Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 berpandangan ini, bahwa pemuda harus menjadi subjek dalam politik, tidak menjadi komoditas politik, karena besarnya jumlah demografi tersebut.

“Kita jangan terjebak terus dari sisi demografi, istilahnya hanya memperjuangkan aspirasi generasi muda terus, tetapi harus ada pelibatan secara aktif pemuda atau pemilih muda,” katanya.

Rico Marbun mengingatkan terhadap pihak-pihak yang terus mendorong isu-isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bisa memicu para pemuda untuk melakukan perlawanan.

“Saya khawatir indeks optimisme jadi indeks perlawanan. Ini hasil riset yang kami lakukan, bahwa dalam menjawab isu-isu yang tidak bertanggung jawab, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mudah-mudahan hadirnya Partai Gelora ini ini bisa menjawab tuntutan dan kegelisahan dari generasi muda,” pungkasnya.

Indeks Turun Drastis

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, indeks optimisme masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini turun drastis dari 64 persen menjadi 3,6 %. Penurunan tersebut, disumbang dari indeks politik dan hukum dari 28,1 persen menjadi minus 10,2 %.

“Generasi muda nampaknya tidak terlalu optimis, bahkan minus. Ini pekerjaan rumah kita untuk mengembalikan optimisme anak muda terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia,” kata Hendri Satrio (Hensat).

Untuk mengembalikan optimisme itu, menurut Hensat, pendekatannya adalah melalui pendekatan hukum, dimana hukum tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih lagi. Disamping itu, pemerintah juga harus bersih-bersih terhadap para pejabatnya yang saat ini menjadi sorotan publik.

Selanjutnya, kata Hensat, yang bisa mendorong anak-anak muda berpartisipasi dalam politik, yakni adanya kepedulian terhadap pekerjaan, karir, pendidikan, keinginan memiliki rumah dan penghasilan.

“Jika harapan-harapan itu tidak bisa dipenuhi pemerintah, maka optimisme anak muda terhadap Indonesia akan turun. Ini harus menjadi konsen Partai Gelora, jika ingin mendapatkan suara anak muda,” kata pengamat KedaiKopi ini

Hensat berharap Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan gembira agar semua orang bisa berparsipasi, tidak ada ketakukan dalam menyambut pesta demokrasi ini.

“Saya ingin meminta dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut kembali pelaksanaan pemilu yang gembira. Inti dari pemilu itu, pesta demokrasinya gembira, kebahagian dan kegembiraan,” kata juru bicara Anies Baswedan ini.

Sedangkan Peneliti Kelompok Riset Pemuda, Modal Manusia dan Masa Depan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Afriansyah mengungkapkan, ada kecenderungan anak-anak muda sejak 2014 mulai tertarik pada isu-isu pemilu.

**Baca Juga: Partai Gelora : Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi, UU Pemilu dan UU Kekuasaan Kehakiman

“Jadi kalau partai politik mau mendapatkan suara dari anak muda juga harus menyasar mereka yang ada di desa-desa, karena mereka tidak memiliki akses terhadap media sosial,” kata Anggi.

Anak-anak muda di desa, lanjut Anggi, secara tradisional menurut apa yang dikatakan orang tua mereka, termasuk dalam pilihan politik.

Sehingga diperlukan strategis pendekatan khusus terhadap anak muda di desa, apabila ingin pilihan politiknya berbeda dengan orang tuanya.

“Menurut saya partai yang bisa menggarap serius isu-isu yang menjadi problematika anak muda akan menjadi partai masa depan. Jadi kita harus sabar dalam melakukan pendidikan politik ke anak muda, tantangannya berat. Panennya bukan dalam kontestasi 2024, tapi akan datang karena konteksnya membangun bangsa. Itu kita menggarap anak muda secara demografi secara serius,” katanya.

Sebaliknya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama mengatakan, preferensi pilihan politik anak muda sekarang, berbeda dengan orang orang tuanya. Orang tua sekarang tidak bisa memaksakan pilihan politiknya kepada anak mereka.

“Saya yakin anak muda sekarang berani berbeda dengan orang tua sekalipun, itu dimulai saat memilih jurusan saat kuliah. Meskipun orang tua meminta kita di jurusan lain, di kampus lain. Kita tetap pilih sesuai yang kita inginkan, termasuk dalam preferensi pilihan politik, orang tua tidak bisa memaksa lagi pilihannya,” kata Raihan Ariatama.(Tim K6)

Kabar6-Kabar mengejutkan muncul terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah membolehkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja selama 10 tahun dan izin tersebut dapat diperpanjang.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Ada apa pemerintah tiba tiba mengeluarkan PP No.12 Tahun 2023. Pemerintah memberikan karpet merah bagi TKA dan warga negara asing (WNA) di Proyek IKN,” Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, hal ini akan membuka ruang yang berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan karpet merah bagi TKA asing di IKN. Dalam beleid PP tersebut, jelas disebutkan, bahwa TKA diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja selama 10 tahun lamanya. Dan Waktu kerjanya pun bisa diperpanjang,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN dapat mempekerjakan TKA. Mereka dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu tercantum dalam pasal 22 ayat 4.

“Hal ini benar-benar menyerahkan kedaulatan bangsa kita, ibukota negara kepada bangsa lain. Ini adalah betul-betul satu kebijakan yang amat berbahaya yang mengancam kedaulatan bangsa,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini meminta Komisi I DPR segera bertindak cepat dengan memanggil pemerintah untuk meminta keterangan secara utuh tentang PP tersebut.

“PP ini sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan Bangsa Indonesia dengan masuknya para TKA ke bumi Nusantara,” kata MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Jika Komisi I DPR tidak segera memanggil pemerintah, lanjut MadNur, maka kedaulatan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin di ibu kota negara yang baru ini, akan memunculkan berbagai gangguan ancaman pertahanan dan keamanan Bangsa, termasuk keselamatan presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan pejabat negara lainnya.

“Jika itu sampai terjadi maka Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 1945 dimana bangsa kita dijajah oleh bangsa asing dan Indonesia kembali menjadi negeri terjajah,” tegas MadNur.

**Baca Juga: Waspada RUU Omnibuslaw Kesehatan Menempatkan Pemilik Modal Menguasai Sektor Kesehatan Publik

Pesanan Oligarki

Dalam kesempatan ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, orang asing nantinya akan mendominasi IKN daripada pribumi.

PP No 12 Tahun 2023 dinilai juga menabrak banyak aturan perpajakan dan insentif pajak dan berpotensi menurunkan pendapatan negara di masa depan.

“PP No. 12 Tahun 2023 ini seolah-olah sedang mengobral insentif pajak kepada investor IKN dan mengabaikan potensi penerimaan di masa depan,” ujarnya.

Padahal aturan UU Perpajakan tidak pernah menyebutkan adanya insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum.

Namun dalam PP No.12 Tahun 2023 pasal 28 (1) disebutkan bahwa perusahaan yang beroperasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan ditarik PPh badannya alias NOL.

Dalam Pasal 28 disebutkan, pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100 persen ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri, bukan untuk investor asing.

“Ini jelas negara akan kehilangan potensi penerimaan negaranya yang sebenarnya rasio pajak Indonesia masih sangat rendah,” ungkapnya.

Syaratnya, pembebasan PPh Badan 100 persen bisa diberikan jika nilai penanaman modalnya minimal Rp10 miliar. Fasilitas ini hanya berlaku untuk bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya.

“Namun, publik melihat aturan PP No. 12 Tahun 2023 adalah aturan yang “dipesan” oleh para oligarki nasional dibidang properti agar mereka dapat memperkaya diri sendiri. PP No.12 Tahun 2023 sarat dengan kepentingan mereka dan merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan potensi penerimaan negara,” papar MadNur.

Ia berharap jika terjadi perubahan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang, maka presiden terpilih harus mencabut dan membatalkan PP No.12 Tahun 2023 tersebut.

“Bila terjadi perubahan kepemimpinan nasional, ini adalah peraturan yang harus segera dibatalkan karena lebih banyak kerugiaannya bagi publik dan bagi penerimaan nasional,” pungkasnya.( Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Pusat) yang memutuskan penundaan Pemilu 2024 dinilai telah melanggar Konstitusi, Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Diketahui, putusan PN Jakpus tersebut, mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) agar KPU RI menghentikan seluruh tahapan Pemilu dan mengulangnya dari awal. Pemilu 2024 ditunda hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari atau hingga Juli 2021.

“Ada tiga perspektif yang dilanggar dari putusan PN Jakarta Pusat. Pertama perspektif Konstitusi, kedua perspektif Undang-undang Pemilu, dan ketiga perspektif Undang-undang Kekuasaan kehakiman,” Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum DPN Partai Gelora Indonesia dalam Gelora Talks bertajuk ‘Kontroversi Tunda Pemilu 2024: Mengapa dan Ada Apa?’, Rabu (8/3/2023).

Menurut Amin, tujuan Pemilu merupakan norma yang diatur di dalam Undang-undang Dasar (UUD) NRI 1945. Sehingga ketentuan Pemilu ini, tidak hanya menjadi norma hukum, tapi juga menjadi norma Konstitusi.

“Tidak ada peradilan manapun itu, yang bisa mengubah norma dalam Pemilu di dalam Konstitusi, kecuali Sidang Istimewa MPR dalam Sidang Amandemen Konstitusi. Jadi PN Jakarta Pusat telah mengubah norma Konstitusi, itu seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh MPR,” ujarnya.

Karena itu, putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 tersebut, cacat hukum dan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi. “Karena itu, kita abaikan saja putusan itu (putusan PN Jakpus),” katanya.

Sedangkan dalam perspektif UU Pemilu, kata Amin, ketika ada pelanggaran dan sengketa Pemilu, ada empat jalur ajudikasi yang bisa ditempuh.

Pertama, ketika terjadi pelanggaran pidana Pemilu, prosesnya di Bawaslu. JIka tidak selesai, maka berlanjut ke Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung.

Kedua, ketika terjadi pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu, maka prosesnya ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga, ketika terjadi sengketa hasil, itu prosesnya ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat, ketika ada terjadi pelanggaran terhadap proses atau tahapan Pemilu, maka peradilannya setelah dari Bawaslu bisa mengupayakan hukum lebih lanjut kepada peradilan administrasi atau PTUN, jika merasa dirugikan.

“Artinya ketika kita mendengar adanya putusan dari PN Jakarta Pusat dalam perkara perdata ini jelas melanggar UU Pemilu,” katanya.

Sementara dari perpektif UU Kekuasaan Kehakiman, lanjut Amin, telah diatur Sistem Peradilan Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Nah, PTUN ini yang mengadili putusan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dan keputusan KPU ini merupakan produk dari pejabat,” jelasnya.

Jika upaya hukum di Bawaslu ditolak, kemudian di PTUN gugatannya tidak dapat diterima, maka Partai Prima bisa melanjutkan upaya hukum yang dia PTUN, yakni banding.

“Seharusnya yang dilakukan Partai Prima melanjutkan upaya hukum yang ada di PTUN, yaitu melakukan banding kepada PTUN,” kata Amin.

Bahkan, dikatakan Amin, Prima bisa terus melakukan upaya hukum hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung atau MA.

Lebih lanjut, Amin mengatakan ketika putusan PN Jakpus dalam perkara perdata keluar dan berimplikasi pada perubahan norma dalam konstitusi menimbulkan tanda tanya besar.

“Apakah ini hanya sekadar kekeliruan dalam pandangan dan pertimbangan majelis semata-mata. Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menggunakan instrumen hukum peradilan perdata untuk menunda pemilu?” tandasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Tawarkan Koalisi Rekonsiliasi, Anis Matta: Kita Butuh Koalisi Rekonsiliasi untuk Hadapi Krisis Global

Serius Banding

Sementara itu, Mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan KPU harus serius mempersiapkan proses banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu.

“Nah, saya berharap betul sebetulnya KPU kemudian memastikan seluruh proses berjalan (untuk mengajukan banding) dipersiapkan dengan baik,” kata Ilham Saputra.

Dia mengharap itu karena sempat mendengar rumor KPU tidak sungguh-sungguh mempersiapkan proses banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

“Ya tentu ini harus dijawab dengan persiapan melakukan gugatan banding, dipersiapkan dengan sangat matang,” katanya.

Ilham mengatakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya putusan penundaan pemilu tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemilu, bahkan Peraturan Mahkamah Agung.

Namun, lanjut dia, KPU juga tidak bisa mengabaikan begitu saja produk hukum berupa putusan tersebut dibiarkan, meski saat ini tahapan pemilu tetap dapat berjalan semestinya.

“PN yang memutuskan bukan kewenangannya, seharusnya melawan hukum, tetapi memang saya kira ini tetap berjalan proses (harus ditanggapi dengan banding sampai ada putusan yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut),” ujarnya.

“Nah, saya juga tidak mengerti bagaimana PN Bisa memutuskan penundaan pemilu yang seharusnya itu bukan kewenangannya sama sekali. Saya kira semua pihak terkait penyelenggaraan pemilu juga seirama, pemerintah, yang menyatakan pemerintah tetap mendukung proses jalannya pemilu,” imbuhnya.

Aktivis Hukum dan Akademisi Indonesia Feri Amsari mengatakan, PN Jakpus dinilai melampaui kewenangannya, karena masing-masing peradilan memiliki kewenangan absolut, tidak boleh peradilan lain mengadili kewenangan peradilan lain.

“Ini sama kalau ada kasus perceraian yang melibatkan anggota militer. Pengadilan Militer tidak boleh menyidangkan kasus perceraian, urusan bercerai bukan kompetensi absolutnya,” kata Feri.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menilai gugatan Partai Prima mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilu, merupakan kompetensi PTUN, bukan kompetensi PN Jakpus.

“Perbuatan melanggar hukum atau PMH, itu sudah ditentukan di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, bahwa segala PMH harus dialihkan ke PTUN. Jika PTUN sudah menyidangkan dan putusannya tidak dapat diterima, harusnya diterima Partai Prima. Putusan PN Jakpus itu, jelas melanggar peraturan Mahkamah Agung. Putusannya luar biasa janggalnya,” katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Agustyati menambahkan, putusan PN Jakpus tidak bisa dieksekusi, karena di dalam konstitusi disebutkan, bahwa Pemilu itu bukan hanya Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil saja, tetapi juga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

“Perintahnya setiap 5 tahun sekali, kenapa? Ya untuk sirkulasi kepemimpinan kita. Hal ini juga menjadi evaluasi bagi pejabat publik kita, kalau kita suka dengan performanya, kita pilih lagi. Tapi kalau kita tidak suka, ya tidak dipilih lagi. Jadi ini salah satu alasan kenapa pemilu harus dilaksanakan secara periodik,” kata Khairunnisa. (Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan langkah strategis pertamanya untuk Indonesia di masa depan, jika ditakdirkan menjadi Presiden RI.

Anis Matta sendiri secara resmi telah dideklarasikan Pertai Gelora sebagai calon presiden (Capres) bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora sebagai calon wakil presiden (Cawapres)-nya.

“Kalau saya jadi presiden, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkonsolidasi elit. Elite ekonomi, elite militer dan elite politik. Karena ancaman paling besar kita saat ini adalah ancaman perpecahan,” kata Anis Matta di Makassar, Jumat (24/02/2023).

Hal itu disampaikannya saat Ngobrol Bareng Anis Matta Bersama Awak Media dengan tema “Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia” di The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Anis Matta, banyak pihak yang nyinyir dan meragukan Indonesia, apakah mampu menjadi negara superpower baru dunia. Namun, Ia yakin Indonesia akan menjadi negara superpower, karena memiliki potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain.

“Soal superpower baru ini banyak yang nyinyir. Kenapa, apa bisa kita menyaingi Chna, Amerika, Rusia negara Eropa. Banyak juga meme yang menanggapi baliho Partai Gelora,” kata Anis Matta.

Karena itu, ia akan berupaya untuk mengkosolidasikan para elite militer, ekonomi dan poltik dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower baru dunia.

Anis Matta lantas mengungkapkan, ada 7 alasan mengapa Indonesia harus menjadi negara superpower baru di dunia. Alasan pertama saat ini terjadi konflik atau perang supremasi antar negara kuat di dunia, dikarenakan ego kebesaran.

Alasan kedua, dunia saat ini diambang perang dunia ketiga, lantaran tatanan global soal ini ada pembatasan senjata nuklir. “Tapi sekarang ini tidak ada lagi pembatasan global terkait batasan senjata nuklir. Semua negara bebas punya senjata nuklir,” katanya.

Karena itu, alasan ketiga, Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi korban atau collateral demage seperti sebelum-sebelumnya akibat perang supremasi negara adidaya.

Adapun alasan keempat adalah adanya integrasi dalam sistem ekonomi global yang akan mengubah langsung ekonomi dunia yang menyebabkan menciptakan strata baru antar negara, sehingga negara yang eksis akan bertahan.

Selanjutnya, alasan kelima adalah adanya transformasi teknologi yang menyebabkan perubahan pada penyediaan lapangan pekerjaan. Saat ini ada kecenderungan tenaga kerja manusia digantikan dengan robot, sehingga Indonesia harus cepat menghadapi situasi ini.

**Baca Juga: Puluhan Ribu Massa dari Dapil Sulsel I Gelorakan Makassar

Kemudian alasan keenam adalah persoalan keadilan sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin.

“Ideologi tidak bisa menjawab persoalan ini, dan kesenjangan ini awal revolusi sosial. Hal ini mulai terjadi di Amerika Serikat,” katanya.

Terakhir, alasan ketujuh adalah bangunan masyarakat Indonesia bisa mempertemukan agama, demokrasi, kemakmuran dan keadilan sosial. Sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara militer, kuat secara ekonomi dan juga teknologi.

“Saya kira inilah alasan yang mendasari kenapa Indonesia harus menjadi sebagai superpower baru. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, Ini benar-benar nyata bisa, Insya Allah,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6- Puluhan massa ribu kader dan relawan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memadati Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Jumat (24/2/2023) sore untuk mengikuti konsolidasi kader yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Parta Gelora Anis Matta.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta diperkenalkan sebagai calon presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang. Ia disambut ribuan kader dan relawan Partai Gelora dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, meliputi Makssar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Dalam acara yang dipandu komedian senior yang kini bergabung dengan Partai Gelora, Deddy Miing Gumelar, Anis juga didampingi oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan Sekretaris Umum Mudzakir Ali Djamil dan pengurus DPN.

Dalam sambutannya, Anis mengungkapkan cita-cita Partai Gelora yang ingin Indonesia maju, baik dalan bidang ekonomi, teknologi hingga militer.

“Saya mau Indonesia menjadi negara yang kuat militernya, mampu ekonominya, maju teknologi nya, tapi rakyatnya soleh-soleh semuanya, orang pergi ke masjid, akhlak soleh tapi kantungnya tebal,” ujar Anis.

**Baca Juga: Partai Gelora akan Sebarkan Semangat Perdagangan Jadi Tradisi di Tengah Masyarakat

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta mengatakan, masyarakat saat ini banyak yang kwatir tidak mendapatkan pekerjaan dan takut menganggur, padahal anak-anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi.

“Kita ini sudah 77 tahun merdeka, tetapi semakin lama anak-anak yang sekolah ini ditanyakan oleh orang tuanya, bagaimana kerjaannya nanti seperti apa? Jadi kita kwatir semakin banyak pengangguran,” kata Syamsari.

Karena itu, menurut Syamsari, Indonesia membutuhkan arah baru dan pikiran baru. Maka Partai Gelora akan menghadirkan calon anggota dewan yang memberikan pikiran baru.

“Tetapi itu semua tidak cukup hanya mendapatkan kursi saja, kita juga butuh presiden. Dan kita ingin agar Anis Matta menjadi Capres 2024. Sehingga bisa membawa pikiran dan juga langka-langkah kongret langkah-langkah baru superpower baru,” kata mantan bupati Takalar itu.(Tim K6)