Kabar6-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin di Aula Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023).

Pertemuan ini membahas beberapa tugas dan kewenangan dari Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengawasan multimedia, termasuk penyebaran berita hoax, konten asusila, dan konten-konten lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan perintah khusus dari Presiden terkait kelanjutan proyek BTS 4G yang sedang bermasalah.

“Ke depannya, kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat karena diperuntukkan oleh masyarakat luas khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain,” ungkap Jaksa Agung

Jaksa Agung juga menegaskan bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan BTS 4G yang sebelumnya mangkrak tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Perkaranya sudah selesai (voltoid) dan telah dilakukan audit serta pemeriksaan lapangan setempat. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memastikan proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, Menkominfo berharap beberapa proyek strategi nasional di kementeriannya bisa mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan, sehingga dapat berjalan cepat, tepat, dan tanpa pelanggaran hukum.

Jaksa Agung juga menyarankan pembentukan tim kecil untuk memfasilitasi percepatan audit, kontrak, pelelangan, dan pelaksanaannya, sambil menunggu tim yang akan dibentuk oleh Presiden yang nantinya bisa menjadi rujukan atau masukan bagi “Satgas Percepatan Ekosistem Digital.”

Pertemuan silaturahmi dan konsultasi ini menegaskan komitmen Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyelamatkan Proyek Strategis Nasional agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Tim yang akan segera dibentuk akan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung.

Semua pihak sepakat untuk bekerja sama demi keberhasilan proyek-proyek strategis yang berdampak positif bagi masyarakat.(Red)

Kabar6-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate datang ke gedung Kejaksaan Agung terkait pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan kedua, dalam kasus dugaan korupsi BTS (Base Transceiver Station) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022.

Saat memasuki gedung Tindak Pidana Khusus, Rabu (15/03/2023), Menkominfo tidak memberi keterangan apa pun kepada awak media.

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa Menkominfo untuk mendalami perannya sebagai sebagai pengguna anggaran.

“Rabu 15 Maret 2023, kami melakukan pemanggilan saksi saudara JGP. Kenapa beliau dipanggil? Untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi, melalui konferensi pers di Kejaksaan Agung RI.

Pada Rabu 15 Maret 2023, selain JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang dipanggil ke Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi BTS (Base Transceiver Station) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI, ada juga beberapa saksi lainnya yang dipanggil, yaitu: JI selaku Staf Divisi Perencanaan dan Strategis BAKTI; EH selaku Pegawai BAKTI; MDAH selaku Direktur dan Bagian Keuangan Fiber Home; PR selaku Senior Manager BAKTI BTS Project PT Aplikanusa Lintasarta; dan HH selaku pihak swasta.

“Keenam orang saksi ini diperiksa terkait penyidikan perkara atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, dan Tersangka IH,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resmi, Rabu (15/03/2023).

**Baca Juga: Menteri Kominfo Bakal Diperiksa Lagi Terkait Kasus Infrastruktur BTS

Menurut Sumedana pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Menanggapi pemanggilan dan pemeriksaan Menkominfo Johnny Gerard Plate, Presiden Jokowi mengatakan menghormati proses hukum yang berlaku dalam pengusutan kasus korupsi Tower BTS BAKTI Kominfo 1, 2, 3, 4, 5 oleh Kejaksaan Agung.

“Kita hormati, semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati kepada siapa pun,” kata Presiden Joko Widodo di Senayan, Jakarta Pusat, saat ditemui awak media.(Red)

Kabar6-Menurut jadwal, Kamis pagi ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) diagendakan bakal memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate (JGP) sebagai saksi terkait kasus korupsi BTS. Namun Jhonny tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Hal ini diungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Dr Ketut Sumedana, di Jakarta, Kamis, (09/02/2023).

Alasan yang diberikan Jhonny kepada Kejagung yaitu karena sedang mendampingi Presiden RI dalam acara Hari Puncak Pers Nasional di Medan pada Kamis ini.

Selain itu, Jhonny juga bertugas mewakili Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang beragendakan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Senin 13 Februari 2023 pukul 13:00 WIB.

**Baca Juga: Dinilai Perkaya Oligarki, Pemerintah Didesak ‘Gulung Karpet Merah’ Liberalisasi Ekonomi

Alasan tersebut dikirimkan kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 180/SJ/HK.06.02/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Panggilan Saksi.

“JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika akan hadir sebagai SAKSI pada Selasa 14 Februari 2023. Pemanggilan JGP sebagai SAKSI terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022,” kata Sumedana. (Red)

Kabar6-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Platte akan mengoptimalkan peran kota cerdas atau Smart City untuk upaya pemulihan pariwisata di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan di Indonesia Convention Exhibition, Menkominfo mengundang 100 kabupaten kota yang berhasil mengikuti implementasi program Smart City tahun 2021, dan 48 kota kabupaten yang berada pada ‘Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional’ dan ‘Kawasan Ibu Kota Negara Baru’ berhasil menyusun masterplan kota cerdas.

Menurut Johnny, dengan mengikuti gerakan smart city, kota kabupaten tersebut telah memiliki rencana induk pembangunan berbasis smart city yang akan mengakselerasi industri pariwisata sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

“Smart city bukan soal teknologi. Smart city adalah sebuah inisiatif yang bertumpu pada inovasi dan kolaborasi, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup seluruh warga. Teknologi lebih sebagai enabler yang mempercepat perwujudan mimpi tersebut,” ungkap Johnny G. Plate di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (14/12/2021).

“Karena itu, penting bagi gerakan menuju ‘Smart City’ untuk terus bergulir dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Demi kemajuan seluruh warga negara, demi kemajuan Indonesia,” tambahnya.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pandemi yang terjadi saat ini membuat industri pariwisata tanah air sangat terpukul. Menurut data dari Kemenparekraf.

“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 tercatat hanya 4.052.000 orang atau turun 75 persen dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia, dibutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk Gerakan Menuju Smart City.

“Melalui serangkaian bimbingan teknis, tim ahli telah membimbing pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk membangkitkan kembali industri pariwisata,” tutupnya.

Atas keberhasilan mengikuti Gerakan Menuju Smart City 2021, pemimpin daerah dari kota kabupaten tersebut mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan diberikan oleh Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Diketahui, Gerakan Menuju Smart City sendiri adalah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

**Baca juga: Menkominfo Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pemda yang Tidak Efisien

Gerakan ini bertujuan membimbing pemerintah kota kabupaten terpilih dalam membuat rencana induk pembangunan berbasis smart city.

Rencana induk ini disusun berdasarkan tantangan serta potensi masing-masing kota kabupaten, selain itu Kementerian Kominfo juga melakukan evaluasi implementasi program smart city untuk mengukur dampak langsung program smart city yang dirasakan oleh masyarakat.(eka)

Kabar6-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Platte menyoroti puluhan ribu aplikasi pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap tidak efisien.

Menurutnya, puluhan ribu aplikasi tersebut terlalu banyak. Selain itu, dari 2700 pusat data yang digunakan Pemda, hanya 3 persen yang memenuhi standar atau memanfaatkan klau.

“Saat ini memang ada banyak sekali aplikasi dalam rangka pelayanan country plan ya ada lebih 24.700 aplikasi yang di gunakan Pemerintah pusat dan daerah itu terlalu banyak dan tidak efisien,” ujarnya di acara Gerakan Menuju Smart City, ICE BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (14/12/2021).

**Baca juga: Viral, Pemotor Nekat Masuk Lintasi Tol Serpong

Johnny menjelaskan, pemda dan badan negara perlu memastikan tata kelola data pemerintah yang lebih baik serta membangun pusat data yang saat ini sudah dibangun Kemenkominfo.

“Mudah-mudahan tahun depan akan segera dimulai. Dan tahun 2023 pusat data pemerintah pertama bisa mulai digunakan dalam rangka mengatur integrasi dan interoperabilitas data yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data,” tutupnya.(eka)