Kabar6-Menko PMK Muhadjir Effendi meminta dukungan Wapres untuk mempercepat realisasi pembangunan rest area di tol km 97 arah Jakarta-Merak.

Ia berharap, tahun depan, area tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai buffer zone dan mengurai kepadatan kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Tahun ini, kemacetan di tol menuju ke Pelabuhan Merak mencapai 16 km.

“Sekarang ini belum ada buffer zone sehingga terjadi penumpukan kendaraan di tol, termasuk di area parkir yang terbatas itu,” ujar Muhadjir saat berada di kediaman resmi Wapres Ma’aruf Amin di Jalan Diponegoro, Menteng, dikutip Kamis (18/4/2024).

Menko Muhadjir menyampaikan bahwa pembangunan rest area di km 97 telah mencapai pembebasan lahan. Ia lantas mengusulkan kepada Wapres, agar Pembangunan rest area tersebut dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Cilegon, dengan pihak swasta.

**Baca Juga: Tangerang Gemilang Book Fair 2024 di Mall Ciputra CitraRaya, Ribuan Buku Dijual Mulai Rp10 Ribuan

“Karena lahannya luas, sekitar 10 hektar, sehingga nantinya untuk baffer zone sangat ideal,”jelasnya.

Muhadjir menuturkan bahwa penanganan mudik tahun ini dinilai lebih baik karena jumlah kecelakaan, korban meninggal, dan korban cidera selama pelaksanaan mudik tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Menko PMK tidak memungkiri terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

“Untuk contraflow, sudah ada hasil evaluasi yang terus langsung ditindaklanjuti. Sekarang kan akhirnya semakin diperapat ya, semulanya 13 m, sekarang diperapat menjadi 8 m,” tutur Menko Muhadjir menyoal kecelakaan maut di jalur contraflow di tol km 58 Jakarta-Cikampek.

Ia juga menambahkan, untuk meminimalisasi dampak kecelakaan, pemerintah akan menyediakan semacam penangkis, safety car, serta memperbanyak pemadam kebakaran dan mobil derek di jalur-jalur mudik. (Red)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meminta pemangku kepentingan mulai mempersiapkan mudik Idul Fitri 2023 yang bakal berlangsung sekitar empat bulan lagi. Salah satu faktor yang perlu disiapkan yakni rest area di jalan tol Tangerang-Merak, serta pengaturan lalu lintas menuju Pelabuhan Merak.

Rest area harus ditambah dan dibuat nyaman, di sepanjang jalan tol Tangerang-Merak, karena akan dijadikan tempat penahan kendaraan menuju pelabuhan, sekaligus lokasi pemudik beristirahat.

Kemudian adanya rencana pendalaman dermaga di Pelabuhan Merak yang nantinya digunakan sebagai dermaga eksekutif kedua. Sehingga angkutan masyarakat ke Pelabuhan Bakauheni bisa dipercepat.

“Juga rencana ada pendalaman salah satu dermaga untuk di keruk, untuk nanti menambah kapasitas penumpang eksekutif. Kemudian ada satu alternatif pelabuhan yang akan difungsikan angkutan lebaran, ada penambahan rest area di jalan tol,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, di Pelabuhan Merak, Minggu (01/01/2023).

**Baca Juga: Dishub Tangsel Usul Perempatan Viktor Dipasang Lampu Merah

Kondisi Pelabuhan Merak sesudah puncak perayaan malam tahun baru masih sepi dari penumpang dan kendaraan. Muhadjir memprediksi, keramaian baru terjadi besok atau lusa. Sehingga harus dipersiapkan sejak saat ini, jika terjadi lonjakan.

Meski sempat dua mobil tercebur ke laut dan pelabuhan ditutup tiga kali selama libur Nataru, Menko PMK menyebutnya sebagai insiden kecil.

“Mungkin mulai besok sampai lusa akan terjadi kenaikan. Tapi secara umum sejak Nnatal dan tahun baru, semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa insiden tapi insiden kecil saya kira,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku akan segera koordinsai dengan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasiomal Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca gempa Banten.

“Gempa ini dampaknya serius khususnya Pandeglang mulai dari sosial, maupun sarana prasarana,” ungkap Menteri PMK saat berkunjung ke Kecamatan Sumur, Minggu (16/1/2022).

Ia juga mengatakan, pihaknya akan menunggu data yang sudah dihimpun oleh Pemkab Pandeglang terkait jumlah kerusakan yang terjadi dampak gempa bumi.

“Memang Bupati Pandeglang sudah menyampaikan jumlah rumah roboh, sarana kesehatan yang rusak dan sarana pendidikan, ini akan terus diinventarisir selama masa tanggap darurat. Selesai tanggap darurat akan dilanjutkan kepada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, kita akan upayakan secepat mungkin,” imbuhnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan, update data terakhir pada pukul 8 pagi, kerusakan kurang lebih ada 1.114 rusak ringan, 337 berat dan 443 rusak sedang.

“Selama tanggap darurat kami input data sampai tim verifikasi turun baik dari BPBD mapun BNPB,” kata Irna

Menurut Irna, dalam pendataan ini tentu tidak sembarangan harus berdasarkan laporan yang jelas di lapangan. “Kita harus benar karena ini data calon penerima bantuan, nanti keputusan nya dari tim veryfikasi untuk kelayakannya,” ujarnya.

Selain rumah warga, dikatakan Irna banyak juga fasilitas pemerintah yang mengalami kerusakan seperti sekolah dan puskesmas.

“Ada 36 sekolah yang rusak terdiri dari TK,SD dan SMP termasuk juga madrasah, kita sudah laporkan ke deputi penanggulangan bencana BNPB,”imbuhnya.

**Baca juga: Warga Banten Harap Pemerintah Bantu Perbaikan Rumah Terdampak Gempa

Irna juga mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak mulaidari Pemerintah pusat, provinsi dan para relawan tangguh yang berjibaku dilapangan.

“Semoga kami bisa mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan bantuan, kami harap dukungan semua pihak untuk bersinergi diantaranya berapa kementerian,” pungkasnya.(aep)

Kabar6 – Menteri Koordinator membuat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhajir Effendi terjun langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor PT.POS Pandeglang, dan Gudang Bulog di Jl. Lintas Timur AMD, Jum’at (6/8/2021).

Sidak tersebut pasca adanya beras bantuan PPKM untuk masyarakat yang dinilai tak layak konsumsi.

Muhajir pertama mendatangi kantor PT.POS Pandeglang yakni di Jl Bank Banten, selanjutnya rombongan melanjutkan pengecekan ke Gudang Bulog di Jl. Lintas Timur AMD.

Setelah melakukan Sidak ke dua tempat, Muhajir mendapatkan informasi bahwa beras bansos yang kondisinya tidak bagus itu memang ada karena terkena hujan, namun kata Menko sudah disisihkan sebelum pendistribusian.

“Mungkin yang terekpos itu yang kurang bagus, padahal sebetulnya tidak ada masalah. Dan KPM yang mendapatkan beras bansos kurang bagus sudah diganti dengan beras yang baru,” kata Menko PMK.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas pemberitaan yang ada, hal ini tentu dikatakan Menko PMK sebagai fungsi kontroling dilapangan itu sangat penting.

“Kelompok beras yang bermasalah sudah kami tarik semua, karena ini sangat sensitif menyakut makanan yang masuk diperut,” ujarnya.

“Saya tidak ingin kualitas rendah diberikan kepada masyarakat, makadari itu kualitasnya medium, jika kita memberikan beras harus dipastikan kondisi beras itu bisa kita makan, jangan sampai menurunkan standar yang ditetapkan pemerintah,”tambahnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dalam pendistribusian bansos memang sangat penting keterlibatan semua pihak.

“Kita kroscek bersama sebelum sampai kepada penerima manfaat, dan hampir 130 tibu KK yang mendapatkan bantuan,”kata Irna

**Baca juga: Getaran Gempa Lampung Terasa Hingga ke Banten

Tidak hanya bansos beras, diungkapkan Irna, kedepan pihaknya akan lebih memperketat dalam melakukan pengecekan baik BST, BPNT, PKH dan program bansos lainnya.

“Kita saling koreksi, dikawal semua pihak baik Polsek, Koramil, Kecamatan dan Desa, agar program PPKM ini harus dapat dinikmati masyarakat dan semoga kedepan tidak terjadi lagi,” pungkasnya.(aep)

Kabar6-Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah pusat telah melonggarkan proses pendataan penerima bantuan sosial dampak pandemi Covid-19.

“Jadi tidak ketat-ketat amat,” ujarnya di Kantor Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Kamis (14/5/2020).

Menurut dia, proses verifikasi semestinya dilakukan setelah data terkumpul, tapi sekarang tidak perlu ada verifikasi. “Pokoknya data RT RW kita percaya, kemudian langsung kita drop bantuan-bantuan itu.”

Muhadjir mengatakan, data penerima bansos juga cukup bertanya ke lurah dan tak perlu melalui Walikota Tangerang Selatan. Ini untuk memastikan data bansos Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan maupun Pemerintah Pusat tidak tumpang tindih.

**Baca juga: Pemkot Tangsel Setuju Relaksasi PSBB, Ini Alasannya.

“Karena saya juga mau tau informasi dari bawah, sudah nyambung antara bansos dari provinsi, bansos dari kota, bansos dari pusat itu sudah tidak tumpang tindih lagi,” terangnya.

Menurut Muhadjir, tugas sekarang adalah mencari siapa lagi yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu untuk dimasukan ke sisa kuota dari pusat dari Kemensos.(eka)

Kabar6-Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengaku pembagian bantuan sosial tahap pertama Semrawut.

Muhadjir menjelaskan, hal itu dikarenakan data miskin baru itu tidak ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang setiap tahun di perbarui, jadi pihaknya menunggu data dikumpulkan terlebih dahulu dari bawah.

“Melalui RT RW, kemudian naik melalui rembuk desa melalui rembuk kelurahan, baru disetor ke kabupaten kota, diverifikasi mestinya begitu, tapi sekarangg gak perlu ada verifikasi, pokoknya data RT RW kita percaya kepada RT RW, kemudian langsung kita drop bantuan-bantuan itu,” ujarnya di Kantor Lurah Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Kamis (14/5/2020).

Dirinya tak menampik bahwa data yang dihimpun tak perlu rapih terlebih dahulu baru disetor ke pusat, dirinya beralasan kalau menunggu rapih masyarakat yang kelaparan sudah menunggu bantuan tersebut.

**Baca juga: RS Rujukan Covid-19 Batal Beroperasi, Dinkes Tangsel: Konflik Internal.

“Karena memang pemerintah ingin mempercepat pemberian bantuan sementara data dilapangan sedang dihimpun, karena itulah harus kerja keras, kerja sama antara pihak RT RW, kelurahan dan bupati, walikota dengan Kemensos agar nyambung bahwa hari-hari pertama masih semrawut iya, tapi kan untuk tahap berikutnya pasti udah rapih, jadi mohon dimaklumi,” terangnya.

Muhadjir menuturkan, untuk Kota Tangerang Selatan masih ada kuota dari kemensos sekitar 12 ribu yang belum disalurkan dan dapat dimanfaatkan.(eka)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespon atas kekurangan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang terjadi di Kota Tangerang.

“Akan saya sampaikan kepada Ketua Gugus tugas, bahkan setelah ini akan saya kontak,” ujar Muhadjir Effendy saat dimintai keterangan sesuai meninjau pendistribusian Bantuan Sosial di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (11/5/2020).

Muhadjir meyakini Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mempunyai cara kreatif apabila seandainya gugus tugas percepatan penanangan Covid-19 tidak bisa memberikan yang sesuai diharapkan.

“Untuk itu kita prioritaskan yang utama, wilayah Jabodetabek itu saat ini telah mengalami penurunan, tapi bukan berarti sudah aman tapi justru harus waspada,” katanya.

Kendati demikian, ia mengingatkan kepada masyarakat tidak merasa lengah atas penurunan angka penyebaran Covid-19 ini. Bahkan kelengahan itulah terjadi penyebarannya secara signifikan.

Selain itu Pemerintah sesuai intruksi Presiden mulai mengalihkan sebagian perhatian ke wilayah-wilayah yang menjadi episentrum baru terutama diluar daerah Jabodetabek.

**Baca juga: Di Depan Menko PMK, Walikota Tangerang Ngadu Kekurangan PCR.

“Karena kita tahu ada 5 episentrum baru harus diwaspadai dan perlu penanganan yang cepat dan itu perlu bantuan dari tim gugus tugas pusat, karena gugus tugas punya pengalaman bagaimana mengatasi DKI dan Jabodetabek,” katanya.

“Misalnya kalau bisa saya sebut Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, tambahan lagi ada beberapa provinsi diluar Jawa yang juga ada kecenderungan trend naik,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Dihadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengadu kekurangan Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Kita saat ini kekurangan PCR,” ujar Arief saat berbincang Muhadjir dalam peninjauan pendistribusian bantuan sosial di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (11/5/2020).

Namun jumlah kekurangan PCR tersebut pun belum disebutkan secara jelas. Walikota pun berharap adanya PCR Dapat menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di kota yang berjuluk seribu industri sejuta jasa itu.

“Sehingga upaya Pemkot dalam pendeteksian ini bisa menekan trend angka kenaikan positif Covid-19 ini,” harapnya.

**Baca juga: Menko PMK Tinjau Pendistribusian Bantuan Sosial di Kota Tangerang.

Kendati demikian, melansir situs https://maps.tangerangkota.go.id/corona/ jumlah total yang terkonfirmasi positif sebanyak 206 kasus positif, 111 orang aktif, 72 orang sembuh, 23 orang meninggal dunia.

606 Orang Tanpa Gejala (OTG), 2167 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 756 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).(Oke)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan pendistribusian bantuan sosial di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (11/5/2020).

Menurutnya, aplikasi yang dimiliki Pemkot Tangerang dalam pendistribusian bantuan dinilai dari pengiriman dan sasaran sudah terverifikasi dengan baik. Hal tersebut dilihat dari poto rumah sesuai dengan poto yang ada di aplikasi.

Kendati sebagai contoh untuk daerah-daerah lain. Selain itu juga koordinasi daerah dengan pusat semakin baik dalam mengatasi covid-19 ini, baik covid itu sendiri maupun dampak yang diakibatkan baik dampak sosial kemasyarakatan maupun dampak ekonominya itu sudah terpadu penanganannya.

“Saat ini saya meninjau langsung memantau, tugas saya sebagai menko untuk memantau memastikan bahwa bantuan sosial dari berbagai skema termasuk bantuan sembako untuk wilayah jabodetabek itu telah berjalan dengan baik mudah mudahan ini,” katanya.

Muhadjir mengatakan, pendistribusian bantuan putaran pertama ini sudah begitu bagus. Namun kedepan akan terus melakukan evaluasi terhadap pendistribusian bantuan sosial itu.

“Jadi jangan kaget kalau di tengah jalan ada perubahan-perubahan itu memang itu hasil dari monitoring saya dan tim,” tegas.

Dari hasil monitoring itu,Menko PMK akan memberikan masukan kepada Mensos dan Menteri Desa untuk perbaikan distribusi berikutnya.

**Baca juga: Walikota Tangerang Tegaskan IKEA Ditutup Sementara.

“Karena itu jangan sampai kemudian dianggap itu tidak konsisten tetapi itu adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan improvisasi agar distribusi ini betul-betul sesuai dengan apa yang diarahkan presiden yaitu harus tepat sasaran tapi juga harus cepat,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, kota Tangerang sendiri mendapat kuota sebanyak 75.911 KK. Sedangkan yang baru distribusikan bantuan sebanyak 55.066 KK.

“Makanya kita akan berkoordinasi dengan kementrian sosial supaya semuanya bisa didistribusikan,” pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Sejumlah sekolah di Kabupaten Lebak hanyut disapu derasnya banjir bandang akibat luapan Sungai Ciberang dan Cidurian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy sudah meminta mencarikan lahan untuk membangun sekolah darurat sementara.

“Ada desain dari Kementerian PUPR yang sudah sangat standar untuk kebencanaan yang bisa digunakan 2-3 tahun. Saya rasa ini solusi sementara untuk sekolah yang hilang,” kata Mujahir, kepada wartawan, di Lebak, Sabtu (4/1/2020).

Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini belum bisa memastikan berapa lama sekolah darurat tarsebut bisa berdiri.

“Kita belum sampai kesana deh, paling tidak ini baru inisiatif. Karena harus dibicarakan dengan PUPR. Sebetulnya masalahnya di lahan, kalau ada segera kita bangun. Bisa di sini atau di luar kecamatan,” beber Muhajir.

**Baca juga: Pengungsi Banjir Bandang Mulai Terserang Penyakit, Berapa Jumlah Petugas Medis yang Disiagakan?.

Data Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak, terdapat dua sekolah negeri yang hanyut yakni SDN 2 Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong dan SMPN 4 Lebakgedong. Sementara SDN 1 Banjar Irigasi hanya bangunan kantin yang hanyut, pagar dan taman rusak.

“Masih data sementara ya, ada beberapa yang belum teridentifikasi karena daerahnya masih terisolir. Hari ini bidang SD sedang mendata,” kata Sekretaris Dindik Lebak, Abdul Malik.(Nda)