Kabar6-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan klarifikasi terkait seorang bayi laki-laki berinisial MKA di Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang dilaporkan meninggal usai menjalani program vaksinasi.

Dilansir dari laporan Kemenkes, Minggu (30/6/2024), Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dialami bayi berusia 2 bulan 28 itu terjadi beberapa jam setelah mendapatkan imunisasi dengan empat jenis vaksin.

Vaksin tersebut berjenis Bacille Calmette-Guerin (BCG) untuk penyakit tuberkulosis (TB), Difteri-Pertusis-Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus Influenzae Type B (DPT-HB-Hib), Polio tetes dan Rotavirus untuk pencegahan diare.

**Baca Juga:Polsek Pondok Juara 1 Bidang Operasional dan Peringkat 2 Ruang Tahana

Dari hasil investigasi yang dilakukan Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Barat dan Pokja KIPI Kota Sukabumi bersama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menyampaikan bayi tersebut lahir dengan bantuan bidan dan sudah mendapatkan vitamin K juga vaksin hepatitis B.

Namun setelah lahir, bayi yang berusia hampir 3 bulan ini tidak pernah dibawa ke Puskesmas. Ia baru kembali dibawa oleh orangtuanya saat berusia 2 bulan 28 hari ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi.

Imunisasi yang diberikan tenaga kesehatan terhadap bayi MKA ini merupakan imunisasi ganda, yaitu pemberian vaksin lebih dari satu jenis vaksin dalam sekali kunjungan.

Pemberian imunisasi dengan 4 jenis vaksin (BCG, DPT-HB-Hib, Polio, Rotavirus) untuk melengkapi status imunisasinya dan mengejar imunisasi yang belum didapatkan.

Pada saat di Posyandu, terdapat 18 anak yang mendapatkan imunisasi pada hari tersebut dan ada 3 anak yang mendapatkan empat jenis vaksin sama seperti almarhum bayi MKA, dan kondisinya saat ini sehat.

Setelah menerima imunisasi, bayi MKA pulang ke rumah. Pada waktu itu, kondisi bayi normal lalu tak berapa lama menunjukkan gejala tubuh yang melemah. Melihat kondisi sang anak tidak normal, orangtua bayi pun langsung menghubungi puskesmas.

Petugas kesehatan langsung datang ke rumah Bayi MKA, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan.

“Pertolongan pertama diberikan karena petugas imunisasi langsung datang ke rumah almarhum dan membawa ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan lanjutan,” kata Ketua Komda KIPI Kusnandi Rusmil dilansir Antara.

Sayangnya, kata Kusnandi, saat sesampainya di rumah sakit, nyawa bayi MKA tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa meninggalnya bayi ini dilaporkan terjadi pada 11 Juni 2024.

Atas meninggalnya bayi MKA, keluarga almarhum menginginkan kasus kematian bayi tersebut diselidiki lebih lanjut.(red)

Kabar6-Bakal Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan.

Sebagai rumah sakit milik Pemkab Serang, RSDP meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Terbaik kategori Rumah Sakit Umum Daerah.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur Utama RSDP Serang Agus Sukmayadi pada kegiatan Forum Komunikasi Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes di Jakarta, Selasa (21/5/ 2024). **Baca Juga: Sosoknya Dipuji PPP Banten, Airin Rachmi Diany Usulkan Program Santri Inovator

“Alhamdulillah, kami telah secara mandiri melakukan uji kompetensi dan dinilai sebagai penyelenggara terbaik oleh Kemenkes,” kata Agus melalui siaran pers, Rabu (21/5/2024).

Sekadar diketahui, RSUD dr.Dradjat prawiranegara adalah salah satu instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sejak tahun 2017. Sampai sekarang total pelaksanaan uji kompetensi sebanyak 7 kali.

RSDP juga memiliki 5 tenaga penguji tersertifikasi Kementerian Kesehata, dan 45 orang tersertifikasi pembekalan internal. Kemudian diputuskan pula oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.03/F/2065/2023, tentang RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Sebagai Instansi Terakreditasi dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsonal Kesehatan.

Menurut Agus, dari 30 jenis jabatan fungsional sudah ditetapkan Kementeria PAN-RB, RSUD dr Dradjat Prawiranegara mampu melaksanakan uji kompetensi secara mandiri sebanyak 14 jenis jabatan fungsional. Diantaranya dokter (dokter umum dan spesialis), dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, radiographer, nutrisionis, hingga fisioterapis.

“Uji kompetensi merupakan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Tahun ini pada Februari lalu, diadakan uji kompetensi peserta 265 tenaga kesehatan, dan alhamdulillah lulus semua. Untuk sertifikat sudah dlm proses tanda tangan penguji dan direktur,” ujar Agus.

Selain internal, RSDP juga melaksanakan uji kompetensi berbagai instansi eksternal di Banten. Antara lain, Dinkes Kota Serang, Dinkes Kab.Serang, Dinkes Cilegon, Dinkes Pandeglang, Dinkes Lebak, RSUD Banten, RSUD Aulia Pandeglang, RSUD Berkah Pandeglang, dan RSUD dr Adjidarmo Lebak.

Sekadar diketahui, RSDP Serang telah meraih akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARSDHP). Akreditasi paripurna ini merupakan yang ketiga kalinya diraih RSDP.

“Berbagai penghargaan yang diraih oleh RSDP, merupakan motivasi bagi kami, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Agus.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi pencapaian yang didapat oleh RSDP Serang. Tidak hanya dari sisi uji kompetensi tenaga kesehatan maupun akreditasi paripurna, para tenaga kesehatan rumah sakit milik Pemkab Serang ini, sudah menjadi konsultan tingkat nasional. Baik dokter spesialis maupun sub-spesialis.

“Ini membuktikan jika sumber daya manusia di RSDP Serang sudah cukup baik. Ke depan kami terus melengkapi sarana prasarana. Tidak hanya sebagai rumah sakit rujukan, RSDP juga harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang ramah tanpa keluhan,” ujar Tatu. (Aep)

Kabar6-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi adanya sejumlah perubahan gejala penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tubuh seseorang yang pernah terjangkit COVID-19 karena pengaruh reaksi imunologi.

“Memang ada beberapa laporan yang menunjukkan ada perubahan gejala DBD setelah pandemi COVID-19. Hal ini memang terkait perubahan reaksi imunologi yang terjadi pada tubuh seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kemenkes Imran Pambudi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat,(3/5/2024).

**Baca Juga: Judi dan Kekerasan Seks di Dunia Digital

Menurut Imran Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung, Jawa Barat.

Dinas kesehatan setempat mendeteksi tanda-tanda DBD yang tidak biasa dikenali pada pasien, seperti tidak ada gejala bintik merah dan mimisan yang selama ini menjadi pertanda serius di kalangan penderita DBD.

Imran menyebut bintik merah dan mimisan usai digigit nyamuk Aedes aegypti sebagai gejala klasik yang tidak selalu muncul pada penderita DBD di era endemi sekarang.

Pada kasus demam berdarah, bintik merah biasanya timbul pada hari ketiga dan berlangsung selama dua hingga tiga hari berikutnya. Bintik akan berkurang pada hari keempat dan kelima, lalu hilang pada hari keenam.

“Gejala tanda merah di kulit dan mimisan adalah gejala klasik yang timbul saat trombosit kurang dari 100.000 per mikrolter,” katanya.

Gejala terbaru lainnya yang juga menandai DBD, kata Imran, adalah demam yang tak kunjung mereda, dari sebelumnya berkisar empat hingga 10 hari setelah gigitan nyamuk.

Dikatakan Imran alat diagnostik DBD di Indonesia saat ini relatif lebih maju dalam mendeteksi secara akurat DBD, salah satunya menggunakan rapid antigen (NS1).

“Sehingga kita tidak menunggu gejala-gejala klasik itu muncul yang kadang malah membuat keterlambatan penanganan. Bila ada demam tinggi disertai nyeri-nyeri badan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dicek menggunakan NS1,” katanya.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6-Agustus 2022 lalu menjadi titik awal kasus kematian anak di bawah usia lima tahun diduga akibat gagal ginjal akut di Indonesia. Saat itu awal temuan sebanyak 36 kasus.

“Kemudian 5 Oktober WHO (badan kesehatan dunia) mengeluarkan warning,” kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022).

Dijelaskan, telah terjadi kasus serupa di Gambia. Penyebabnya adalah kandungan senyawa kimia dalam pelarut obat-obatan.

Kementerian kesehatan lantas melakukan analisa toksikologi karena lebih mengarah ke zat kimia. “Dikonfirm tes ke-10 anak, tujuh di antaranya urinenya mengandung zat kimia,” jelas Budi.

**Berita Terkait : Banten Masuk Radar Banyak Temuan Kasus Gagal Ginjal Akut

Ia pastikan 70 persen anak-anak yang terkena gagal ginjal akut akibat obat sirup yang diminum mengandung kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melebihi ambang batas.

Penelusuran kedua, lanjut Budi, tes biopsi kepada anak yang meninggal dunia. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh senyawa kimia tersebut.

“Kita cek 100 persen. Karena terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini,” terang Budi.

Ia menyebutkan temuan gagal ginjal akut sebanyak 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi. Adapun total kematian sebanyak 114 kasus.(yud)

Kabar6-Pengiriman sampel PCR ke Labkesda Banten dan Kemenkes RI dibatasi, semenjak kasus positif covid-19 terus menunjukkan kenaikan. Karenanya, banyak masyarakat yang diduga terpapar corona belum mendapatkan hasil pemeriksaannya.

Sampel probabel covid-19 yang diduga omicron dan sudah dikirim ke Laboratorium Kemenkes untuk diperiksa Whole Genome Sequencing (WGS), belum keluar hasilnya. Pemkot Cilegon mengaku belum tahu kapan hasilnya akan keluar.

Jika dilihat banyaknya tracing yang sudah dilakukan, dari setiap satu orang positif covid-19, Dinkes Kota Cilegon memeriksa setidaknya 30 orang yang diduga erat berinteraksi dengan pasien tersebut.

“Sampel tersebut ada di Labkesda, karena memang ada pembatasan untuk pemeriksaan baik di provinsi maupun di pusat (Laboratorium Kemenkes), akhirnya kita tiap hari kesana. Hari ini ke Provinsi 50 (sampel), besok ke pusat 80 (sampel), itu tiap hari (ngirim sampel),” kata Kepala Dinkes Kota Cilegon, Ratihr Purnamasari, di Puskesmas Cilegon, Kamis (10/02/2022).

Pembatasan pemeriksaan sampel covid-19, terutama untuk mengetahui varian omicron, karena terbatasnya tenaga kesehatan dan peralatan yang ada. Ditambah, seluruh sampel probabel omicron, masih diperiksa di Kemenkes.

“Karena mungkin dari kabupaten dan kota lain seluruh Indonesia (dikirim) kesana (Kemenkes), mungkin dengan petugas yang ada dan sebagainya perlu pembatasan,” terangnya.

Sampel PCR yang belum dikirim ke Labkesda Banten maupun Laboratorium Kemenkes, saat ini masih disimpan di Labkesda Kota Cilegon, nantinya sampel tersebut dikirim secara estafet setiap harinya.

Berdasarkan data dari Instagram (IG) resmi Dinkes Kota Cilegon per tanggal 08 Februari 2021, pasien positif covid-19 yang masih dirawat atau melakukan isolasi mandiri berjumlah 622 orang. Meninggal 308 orang dan sembuh 12.623 orang.

“(Sampel PCR) kita taruh di Labkesda, kita punya tempat, nanti tiap hari ngirim 50 dan 80. Kita sampai saat ini belum ada hasil omicron, ada nya probabel tadi. Probabel itu kita belum diperiksakan dengan WGS nya itu, jadi belum ada hasil,” jelasnya.

Menurut Kabiddokkes Polda Banten, Kombes Pol Agung Widodo, varian omicron di Banten sudah menjangkiti 27 orang, dimana hanya 3 orang yang masih mendapatkan perawatan medis, sisanya sudah dinyatakan sembuh. Pasien omicron berada di Kota Tangsel dan Kota Tangerang.

Kombes Pol Agung Widodo juga menyatakan, pemeriksaan sampel omicron masih terbatas dan baru bisa dilakukan di laboratorium Kemenkes.

**Baca juga: Senpi Model Pulpen Dikira Mainan, Peluru Tembus Perut Remaja di Cilegon

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

“Laboratoruimnya di Litbangkes Kemenkes, laboratorium nya memang terbatas dibanding laboratorium biasa, memang perlu pemeriksaan spesifik,” katanya, Kamis (10/02/2022).

Perlu diketahui Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menjanjikan meningkatkan pemeriksaan WGS hingga 10 persen dari seluruh kasus positif yang terjadi, sehingga pemeriksaannya akan lebih cepat. Hal itu dikatakannya pada Kamis, 16 Desember 2021 silam.(Dhi)

Kabar6-Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebak kembali naik. Sebanyak 16 warga Lebak dari hasil pemeriksaan dinyatakan terkonfirmasi positif.

Merebaknya varian Omicron di tanah air disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Enam belas sampel tersebut lalu dikirim Dinas Kesehatan (Dinkes) ke Balitbang Kemenkes untuk memastikan apakah belasan pasien terpapar Omicron.

“Iya karena statusnya suspek atau dicurigai (Omicron) maka untuk memastikan ada 16 yang dikirim ke Balitbang. Pertama 3 sampel lalu menyusul 13 sudah dikirim,” kata Firman kepada Kabar6.com, Kamis (27/1/2022).

Dinkes Lebak harus memastikan karena CT value belasan pasien Covid-19 tersebut tergolong rendah. Kemudian, pasien juga memiliki riwayat bepergian dari zona dengan risiko tinggi penularan.

“Pemeriksaan SGTF (S-gene Target Failure) untuk tiga sampel pertama itu sudah keluar, hasilnya probable Omicron dan tinggal menunggu pemeriksaan WGS (Whole Genome Sequencing), jadi kalau dua pemeriksaan ini muncul dipastikan positif. Sementara yang 13 sampel masih suspek karena belum ada hasil SGTF-nya,” papar Firman.

**Baca juga: Waspada! Kasus Covid-19 di Lebak Mulai Naik Lagi

Dia menyebut, meski ada sebagian pasien suspek Omicron tersebut yang bergejala, namun tidak menunjukkan gejala berat.

“Ada yang bergejala sedang dan ringan, ada juga yang tidak sama sekali,” katanya.(Nda)

Kabar6-Kementerian Kesehatan menyebutkan hingga Sabtu, 22 Januari 2022 kemarin tercatat 3.205 penambahan kasus baru Covid-19. Sebanyak 627 kasus sembuh, dan lima kasus meninggal akibat terpapar Covid-19.

“Kenaikan kasus baru konfirmasi merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omicron di Indonesia,” ungkap juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi lewat siaran pers, Minggu (23/1/2022).

Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam antisipasi penyebaran Omicron di Indonesia. Mulai dari menggencarkan 3T terutama di wilayah pulau Jawa dan Bali.

Peningkatan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedisin, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit.

**Baca juga: Satu Pasien Terkonfirmasi Omicron di RS Sari Asih Ciputat Meninggal

Nadia jelaskan, yang terbaru Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan aturan baru untuk penanganan konfirmasi Omicron di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron yang ditetapkan pada 17 Januari 2022.

“Melalui surat edaran ini, penanganan pasien konfirmasi Omicron sesuai dengan penanganan COVID-19, dimana untuk kasus sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit, sementara tanpa gejala hingga ringan, difokuskan untuk Isolasi mandiri dan Isolasi Terpusat” jelas Nadia.(yud)

Kabar6-Berdasarkan data tanggal 7 Desember 2021 pukul 18.00 WIB sebanyak 100.033.810 orang telah menerima vaksinasi dosis 1 dan dosis 2.

“Artinya, sudah 49% dari total sasaran 208,2 juta orang yang harus divaksinasi COVID-19. Selain itu, berdasarkan Offical data Collated by Our World in Data pada 6 Desember 2021 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-5 negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi COVID-19 dosis lengkap setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brazil,”ujar drg. Widyawati,MKM Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes dalam rilis yang diterima, Kabar6,(9/12/2021)

Kemenkes,kata Widyawati, telah menargetkan vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga akan dicapai di Maret atau April tahun depan. Sedangkan untuk penyuntikan dosis pertama sudah mencakup lebih dari 143 juta warga atau 70% dari target 208,2 juta yang harus dicapai di akhir Januari.

Vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat perjalanan dari dan ke Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kategori Level 1 yang merupakan kategori rendah. Pelaku perjalalanan yang ingin berkunjung ke Indonesia direkomendasikan tetap harus sudah divaksinasi dosis lengkap sebelum bepergian.

“Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak tertutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu,” jelasnya.

**Baca Juga : Angka Stunting di Kota Tangerang Masih Tinggi Disebut Pengaruhi Target Nasional

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

“Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi. Capaian vaksinasi kita tak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi,” kata Menkes di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada.

Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(red)

Kabar6-Pemerintah bergerak cepat mempersiapkan perluasan program vaksin Covid-19 setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat vaksin untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Rencananya, vaksinasi anak di Indonesia dimulai pada 2022 di Kabupaten/Kota yang telah mencapai target dosis 1 lebih dari 70 persen total sasaran dan lebih dari 60 persen populasi lanjut usia (lansia).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk vaksinasi anak yang direncanakan pada 2022 diperlukan pengadaan baru untuk memenuhi kebutuhan 58,7 juta total dosis vaksin.

“Kita sudah persiapkan (vaksinasi anak) di anggaran tahun depan (2022) karena ada 26,4 juta anak usia 6-11 tahun sehingga dibutuhkan 58,7 juta dosis karena dua kali suntikan, ujar Menkes saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta.**Baca Juga: Satu Jari Indonesia Platform Digital Politik Orang Baik

Dalam rilis yang diterima, Rabu/11/2021), Menkes menambahkan bercermin dari negara lain yang sudah melakukan vaksinasi pada anak berusia di bawah 12 tahun, dilakukan saat cakupan vaksinasi lengkap di negara tersebut sudah mencapai sekitar 60 persen. Uni Emirat Arab misalnya melakukan vaksinasi anak dengan vaksin Sinopharm setelah cakupan vaksinasi lengkap di negaranya mencapai 70,5 persen. Begitu juga dengan Chile yang gencar melakukan vaksinasi anak dengan Sinovac setelah 71,8 persen populasinya divaksinasi lengkap. Sedangkan Kamboja melakukan vaksinasi anak saat cakupan vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 60 persen dan China di angka 70,8 persen.

Sejauh ini ada 3 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) di luar negeri yaitu Sinovac, Sinopharm dan Pfizer dengan kondisi dan pengemasan yang berbeda dari setiap jenisnya.

Selain mempersiapkan anggaran, saat ini Kemenkes sebagai otoritas pembuat kebijakan terus melakukan mapping berbagai persiapan vaksinasi anak, antara lain, ketersediaan stok vaksin, data anak, dan menjalin koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Dalam pelaksanaanya nanti, Kemenkes akan bekerja sama dengan pihak sekolah dan fasilitas Kesehatan.(red)

Kabar6 – Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pandeglang terbilang sukses. Hasilnya Pandeglang sabet penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten.

Hal tersebut diberikan karena Kabupaten Pandeglang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jiwa (SPMKESWA) lebih dari 100%

“SPM KESWA kita mencapai 130%, kita mendapat penghargaan dari Kemenkes dan dari Provinsi Banten karena memberikan pelayanan terbaik ODGJ tingkat Provinsi Banten,” kata Samsudin Kasi PTM KESWA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan Samsudin, dengan penghargaan tersebut Dinkes Pandeglang diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Banten melakukan persentasi di Kemenkes.

“Kemarin mewakilii Provinsi Banten untuk persentasi ke Kemenkes tentang kegiatan inovasi pelayanan kesehatan jiwa,” ujarnya.

Samsudin menyampaikan, penghargaan itu tidak serta merta diberikan kepada Pandeglang tanpa sebuah pencapaian dalam pelayanan kesehatan jiwa.

“Dari 2018-2021 tercatat 2.405 ODGJ berat sekarang sudah menjadi odgj ringan bahkan dinyatakan sembuh terkontrol, dan sudah mendapatkan pelayanan di Puskesmas masing – masing,” jelasnya.

“Untuk ODGJ Pasung dari 111 orang tinggal 2 orang, semua ini berkat dukungan dari Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat yang sangat mendukung program kesehatan jiwa terutama Pandeglang bebas pasung 2021 ,” sambungnya.

Lanjut Samsudin yang sudah dinyatakan sembuh ini tetap terkontrol dengan baik walaupun sudah berbaur dengan masyarakat. Sebab kata Samsudin, akan tetap tercatat sebagai ODGJ, dan akan terus akan mendapatkan pengobatan seumur hidup.

“Yang sudah kembali bejerja baik sebagai istri atau suami, bahkan odgj yg baru menikah tetap dipantau,” imbuhnya.

**Baca juga: Lakukan Pengeroyokan, Enam Remaja di Pandeglang Digelandang ke Kantor Polisi

Samsudin mengatakan, ODGJ yang dinyatakan sembuh mendapatkan bantuan permodalan masing – masing 5 juta dari Dinsos Provinsi dan Kabupaten.

“ODGJ pasung mendapat bantuan berbentuk sembako, pupuk, bibit tanaman untuk dijual kembali dan sekarang alhamdulillah berkembang usahanya,”tandasnya.(aep)