Kabar6-Presiden Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen sehingga perlu ditingkatkan.

“Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

**Baca Juga:Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Hasyim Asy’ari

Kepala Negara meminta pemerintah kabupaten/kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.

“Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu. terkumpul jadi penerimaan negara,” kata Jokowi.

Presiden menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.

“Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan.

Dari sisi kesehatan terjadi pandemi COVID-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.

“Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6- Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) se Provinsi Banten menyatakan dukungannya terhadap Anggota DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon Gubernur Banten.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PABPDSI dari empat Kabupaten di Banten di acara silaturahmi dan acara halalbihalal di salah satu cafe di Kota Serang, Sabtu (27/4/2024). Selain menyatakan dukungan, Dimyati juga diangkat menjadi Bapak BPD Provinsi Banten.

Dimyati yang merupakan Bupati Pandeglang dua periode ini mengaku tambah semangat setelah mendapatkan dukungan dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Banten.

Dimyati berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada anggota BPD di tiap desa terutama sarana dan prasarana dan fasilitas sebagai penunjang kinerja mereka.

Selain program bantuan satu desa satu miliar, Dimyati juga berjanji akan memberikan specific grant atau bantuan keuangan Rp 100 miliar ke delapan Kabupaten kota di Banten.

**Baca Juga: Andika Pertama Kembalikan Formulir Pendaftaran, PDIP Ungkap Dua Kali Menang di Kabupaten Serang

“Berarti Rp 800 miliar (specific grant) untuk kabupaten kota, belum lagi satu desa satu miliar, dari spesifik grand untuk BPD seperti untuk membangun sarana prasarana, transportasi BPD. Itu harus diberikan kepada BPD termasuk siltap buat BPD,” beber Dimyati.

Suami dari Bupati Pandeglang Irna Narulita ini mengklaim sejauh ini BPD belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah. Pemprov Banten selama ini dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kabupaten yang ada dibandingkan dengan perkotaan.

Akibatnya kata dia, perekonomian, pengangguran dan infrastruktur di wilayah pedesaan yang notabene berada di wilayah kabupaten masih buruk.

‘Kenapa banyak infrastruktur yang kurang bagus, banyak pengangguran, banyak hal-hal lain yang perekonomiannya kurang, karena tadi perhatian dari pemerintah provinsi yang kurang,”ujar politisi PKS itu.

Atas persoalan tersebut, Dimyati mengaku terpanggil untuk menjadi gubernur Banten untuk memberikan perhatian lebih tiap kabupaten kota di Banten terutama persoalan-persoalan yang ada di wilayah pedesaan.

“Karena saya orang desa tahu betul permasalahan-permasalahan apa saja,”tandasnya.(Aep)