Kabar6-Kejaksaan Agung Kerajaan Thailand memberikan tanda jasa Yokkrabat kepada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Dr. R. Narendra Jatna, Kamis (5/9/2024).

Penganugerahan tanda jasa ini merupakan buah hasil dari perjalanan panjang dan kerja keras dalam mewujudkan kerja sama yang berkelanjutan di berbagai forum internasional dan regional yang mempererat hubungan bilateral Kejaksaan Kerajaan Kerajaan Thailand dan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Tanda jasa ini diberikan pada kesempatan ASEAN Prosecutor Workshop on “Prosecution of Cybercrime, especially Cyber Scam in Southeast Asia” yang disampaikan secara langsung kepada JAM-Datun Dr. R. Narendra Jatna dan secara virtual kepada JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani yang saat ini berada di Paris dikarenakan sedang bertugas sebagai Chief of Mission Athlete Paralympic Indonesia,”jelas Harli Siregar, Jumat (6/9/2024).

**Baca Juga:Alice Guo Mantan Wali Kota di Filipina Ditangkap di Lippo Karawaci Dideportasi

Selain itu, kata Harli penganugerahan tanda jasa ini juga merupakan pemberian kehormatan bagi institusi Kejaksaan RI sekaligus menggugah para Adhyaksa Muda untuk lebih berkiprah pada ajang internasional.

Pada kesempatan ini, Kejaksaan Agung Kerajaan Thailand menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin Burhanuddin yang telah memberikan dukungan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada insan Adhyaksa untuk berperan aktif dalam kancah kerja sama internasional.

Adapun ASEAN Prosecutor Workshop on “Prosecution of Cybercrime, especially Cyber Scam in Southeast Asia” ini dapat terlaksana atas dukungan kuat Jaksa Agung RI sebagai bukti nyata komitmen Kejaksaan RI untuk terbentuknya ASEAN Prosecutor Body pada tahun 2025.

Untuk paripurnanya ASEAN Prosecutor Body, akan diadakan satu kali lagi pertemuan final. Kejaksaan kerajaan Kamboja akan menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Prosecutor Consultative Meeting ke-3 di Siam Riap, Kamboja. Indonesia berharap pertemuan di Kamboja akan berjalan dengan sukses. (Red)

Kabar6-Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memhadari Joint Training Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dengan PT Perusahaan Gas Negara

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur, tentunya dibutuhkan adanya kepastian hukum.

Hal itu dapat diwujudkan melalui tugas fungsi Kejaksaan yakni penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada proses penindakan saja, namun juga pada proses pencegahan.

Menurut Wakil Jaksa Agung, peran Kejaksaan itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang masif tersebut secara kuantitatif dan kualitatif akan membuka celah adanya permasalahan hukum termasuk sengketa perkara di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Tentunya, hal ini menjadikan momentum bagi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengambil peran strategis melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) yang secara komprehensif akan memberikan manfaat dalam rangka tindakan preventif terhadap adanya potensi penyimpangan dalam proses pembangunan,” imbuh Wakil Jaksa Agung, Jumat (15/3/2024).

Wakil Jaksa Agung melanjutkan, saat ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran vital dalam tercapainya penegakan hukum yang berfokus pada pencegahan. Itu pun tidak hanya pencegahan dari aspek korupsi saja, melainkan juga pencegahan dari adanya pelanggaran hukum lain serta tumpang tindih regulasi.

**Baca Juga: WBP Lapas Tangerang Kendalikan Penjualan Sabu dan Obat Keras Lintas Provinsi

Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara tegas telah memberikan ruang untuk penguatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dengan diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan Instansi Pemerintah lainnya.

“Bertitik tolak dari premis tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk seluruh insan Adhyaksa khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personal yang secara paralel akan membentuk menjadi sebuah faktor kekuatan Kejaksaan dalam menghadapi segala problematika hukum yang dinamis,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Saat ini, dinamika hukum tidak hanya berfokus kepada permasalahan hukum dalam skup lokal saja, melainkan juga akan menghadapi dinamika hukum global yang tentunya menuntut sumber daya manusia bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk siap menghadapi dinamika dimaksud.

Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Wakil Jaksa Agung menganggap bahwa dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Maka dari itu, Wakil Jaksa Agung berharap melalui kegiatan joint training ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Selain itu, kegiatan ini menjadi awal peningkatan kerjasama yang lebih erat antara Kejaksaan RI dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya.(red)