1

Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa?

Kabar6- Dunia dengan segala dinamika selalu menjadi topik pembahasan setiap harinya. Dunia oh dunia, mungkin itu yang banyak dibahas oleh banyak Guru dan Ustadz ketika mengisi materi baik pembelajaran dikelas ataupun ketika dimajelis. Dunia memang terkenal sangat hijau, kenapa dibilang sangat hijau? Dikarenakan dunia itu sangat nikmat dan sangat menggiurkan bagi para manusia yang mengejar kenikmatan dunia.

Kenikmatan dunia memanglah sangat menggiurkan, ketika sudah mendapatkan kenikmatan dunia maka apapun yang ingin dicapai manusia didunia bisa diwujudkan dengan kekuasaannya yang telah dicapai. Kenikmatan dunia terdiri dari 3 kategori yaitu : Harta, Tahta dan Wanita. Salah satu langkah untuk mendapatkan “tahta” adalah dengan menjadi pejabat publik, salah satunya adalah menjadi Anggota Calon legislatif DPRD, DPD, DPR Pusat, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden melalui Pemilu.

Sebentar lagi pada tanggal 14 Februari 2024 dinegara Indonesia akan menggelar pesta rakyat yang sangat besar yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pada momentum tersebut para wakil rakyat akan berlomba – lomba berkampanye mempromosikan dirinya sendiri supaya bisa terpilih menjadi Calon Legislatif (Caleg) ataupun calon pemimpin negara dan pemimpin daerah.

Pada Pemilihan 2024 akan memilih Calon Legislatif DPRD, DPD, DPR Pusat dan Presiden serta Wakil Presiden. Rakyat akan ditawarkan dengan janji – janji manis para Caleg yang berkeinginan supaya dapat dipilih dalam pesta rakyat lima tahunan tersebut.

Variasi janji kampanye para Caleg beraneka ragam, dari janji yang luar biasa mengiming – imingkan kesejahteraan, uang, hidup mapan hingga janji yang biasa saja. Tak khayal banyak para Caleg yang mengobral janji mereka walaupun pada akhirnya mereka tidak dapat menepatinya. Didalam pikiran mereka focus utama yang terpenting terpilih dahulu, masalah janji ditepati atau tidak adalah urusan belakangan.

Padahal, bagi para Caleg akan mengalami celaka yang luar biasa apabila mereka menyepelekan janji, karena janji tersebut termasuk hutang yang akan ditagih dihari akhirat pembalasan nantinya. Terkadang mereka tidak sadar bahwa jabatan yang dikejar mereka hanyalah sementara dan bahkan sudah ditentukan dalam tenggat waktu hanya 5 tahun.

Untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut, mayoritas banyak yang menggunakan segala cara dari bujuk rayu, visi misi, uang hingga fasilitas hidup. Bahkan diantaranya akan dijanjikan untuk mendapatkan jabatan.
Bukan rahasia umum lagi, bahwa banyak Caleg yang menggelontorkan dana besar untuk bisa menjadi Anggota legislatif ataupun pemimpin daerah. Bahkan didalam tayangan podcast ditelevisi dari narasumber pelaku langsung yang wajahnya disamarkan menyampaikan bahwa untuk dapat menjadi Caleg DPR Pusat untuk bisa terpilih minimal harus menggelontorkan dana sebesar 40 milyar.

Uang tersebut digunakan untuk kampanye, dana partai, logistik, acara panggung hiburan, kader dan untuk memberikan uang pelicin bagi warga pemilihnya. Bahkan uang 40 Milyar tersebut belum jaminan bisa otomatis terpilih apabila saingan mereka juga menggelontorkan uang yang lebih diatas 40 Milyar.

Jadi tidak heran apabila setelah Pemilu selesai, banyak ditemukan anggota legislatif atau Caleg yang stres hingga depresi bahkan banyak yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan kalah dalam pemilihan umum. Ekspektasi mereka yang berlebihan membuat mereka tidak bisa mengendalikan koping sistem individu mereka dengan baik sehingga mereka menjadi stres, depresi, frustasi bahkan hingga menjurus ke perilaku bunuh diri. Uang yang mereka gelontorkan bermilyar – milyar melayang begitu saja, bahkan setelah Pemilu banyak Caleg yang gagal yang stres karena banyak hutang dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Dari data Kemenkes di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa bahwa data Caleg yang masuk di Rumah Sakit Jiwa pada Pemilu 2019 terjadi lonjakan peningkatan signifikan daripada Pemilu 2014 sebelumnya. Karena pada Pemilu 2024 saat ini jumlag Caleg yang ikut bertarung adalah sebesar 245.106 caleg. Dimana Caleg yang terpilih hanya sebesar 10%, otomatis 90% Caleg harus menerima kenyataan untuk tidak bisa masuk dalam Legislatif.
Apabila Pemilu kita masih banyak yang memakai Politik uang maka sistem demokrasi dinegara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan apabila Calon legislatif terpilih menggunakan politik uang, maka hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa “Balik Modal” atas uang yang telah mereka keluarkan.

Solusinya adalah untuk mencegah Politik curang yaitu perlu dilakukan perbaikan sistem pemilu dan sistem demokrasi dengan baik. Yang paling penting memperbaiki landasan utama sejak dini untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan warga supaya menolak politik uang serta memilih Caleg yang amanah, jujur dan takut akhirat. Selain itu perlu dibentuk badan khusus dari KPU yang berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarat. Badan khusus tersebut juga bertugas memberikan pembekalan pada Caleg yang akan maju dalam Pemilihan Umum baik dari segi psikologis maupun dari segi agama supaya menjadi pemimpin yang amanah, jujur dan takut akan akhirat.

Pemimpin yang amanah, jujur dan takut akan akhirat tidak akan pernah berani sedikitpun untuk berbuat curang ataupun bermain politik uang. Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan akan dihisab diakhirat kelak atas apa yang telah mereka perbuat. Bahwa apabila kezaliman terus dilakukan, maka akan bisa mengundang murka dari Allah SWT kepada pelakunya baik didunia dan diakhirat.

Bahkan didunia nyata banyak contoh Para anggota DPR yang korupsi kemudian ketika meninggalnya banyak keganjilan. Seperti ketika pemakaman tiba – tiba terjadi hujan badai yang membuat mayat tersebut sulit dikuburkan. Tentunya hal ini harus membuat kita menjadi lebih waspada dan hati – hati dalam melangkah karena apa yang kita perbuat didunia akan dihisab diakhirat serta dimintai pertanggungjawaban meskipun hanya sebesar biji Zaroh.

**Baca Juga: Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 di Indonesia Lampaui Target FIFA

Solusinya bagi yang mereka yang sudah terlanjur melakukan hal yang fasik dan curang, tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah segera melakukan taubatan nasuha kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan taubatan Nasuha yang benar maka akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang serta berkah dalam melangkah hidup ke depan.

Mengutip dari teori Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta Elinda Rizkasari bahwa penyebab utama terjadinya gangguan jiwa pada Caleg yang gagal adalah mereka sudah terjangkit penyakit mental dimana psikis mereka terganggu dalam hal beradaptasi terhadap stimulus dari luar yang berlebihan.
Dimana penyebab dari penyakit mental ini akan muncul secara tiba – tiba seperti dalam teori Neo Freud dimana masalah ini memang tidak bisa diprediksi sebelumnya yang penyebab utamanya adalah daya tahan diri yang rapuh.

Bahwa masalah yang terjadi pada Caleg yang gagal salah satunya adalah terjadinya konsep diri yang bermasalah. Masalah Konsep diri terjadi dikarenakan terjadi gejolak antara cita-cita dan harapan pada manusia tersebut.
Masalah Konsep diri bisa terjadi dikarenakan terjadi gejolak antara cita – cita dan harapan manusia yang tidak sesuai dengan ekspektasi realita kenyataan yang terjadi. Terutama pada manusia yang memiliki daya tahan yang rapuh, manusia tersebut tidak akan mempunyai koping adaptasi yang baik ketika masalah yang besar muncul pada dirinya secara tiba – tiba.

Dalam teori yang dikemukan oleh Elinda Rizkasari, stres pasca pemilu tahunan terutama pada Pemilu 2024 besok tidak selalu bisa diprediksi kisaran jumlah penderitanya. Hal ini dikarenakan seperti fenomena gunung es, dimana dari luar permukaan atasnya nampak baik – baik saja, tetapi dibawahnya sudah siap untuk meledak. Apabila dianalogikan pada sebuah penyakit maka seperti bencana alam yang yang bisa datang tiba – tiba serta dalam skala yang besar.

Dosen Spesialis Medikal Bedah Prima Trisna Aji juga mengemukakan dalam Teorinya tentang Pemilu 2024 bahwa untuk mengantisipasi terjadinya fenomena kasus Caleg stres dalam skala besar maka sebelum persiapan Pemilu para Calon Legislatif diwajibkan harus mengikuti pembekalan mental baik dari segi pembekalan psikologis juga pembekalan rohani dalam bidang agama.

Ketika seseorang mempunyai landasan agama yang kuat maka mereka akan menghindari praktek curang serta memiliki psikologis yang baik dalam menghadapi masalah. Sehingga dengan persiapan mental yang baik maka akan mengurangi resiko ledakan Caleg stres yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa ketika gagal dalam pemilu tahun 2024.(***)

Penulis : Prima Trisna Aji




Tiga Raperda Lebak Belum Diajukan ke Gubernur untuk Dievaluasi

Kabar6-Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Lebak yang telah dibahas oleh Pansus DPRD belum diajukan ke Gubernur Banten untuk dievaluasi.

Tiga raperda itu adalah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Raperda Pengarusutamaan Gender.

“Paripurna sudah, tinggal kita ajukan ke provinsi untuk dievaluasi. Nanti keluar surat keputusan (SK) gubernur yang selanjutnya akan diparipurnakan kembali dengan dewan, kalau cocok enggak ada masalah lanjut ke nomor registrasi,” kata Kabag Hukum Pemkab Lebak Wiwin Budhyarti, Senin (10/4/2023).

“Tapi kalau ada yang enggak cocok ya kita lakukan koordinasi ulang, misalnya pada pasal apa yang DPRD tetap ingin itu ada,” tambah Wiwin.

Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dilakukan secara keseluruhan terhadap rancangan regulasi daerah tersebut.

“Subtansi secara keseluruhan, mereka akan membahas sampai pasal terakhir,” ujar Wiwin.

Namun, salah satu syarat pengajuan tiga raperda untuk dievaluasi gubernur adalah tanda tangan para pimpinan masing-masing pansus mengenai berita acara hasil pansus ketiga raperda tersebut.

**Baca Juga: Kronologis Kecelakaan Maut di Balaraja 3 Pemotor Tewas 1 Luka Berat

“Kalau itu sudah lengkap tinggal kita masukkan ke e-Perda dan menunggu jadwal dari provinsi,” jelas dia.

Terkait dengan Raperda Penanggulangan Bencana, Wiwin menyampaikan bahwa informasi yang terakhit didapat adalah belum dilakukan harmonisasi dengan Kemenkum HAM.

“Sama saja harus ada tanda tangan berita acara pansus oleh pimpinan pansus nya dan diajukan ke provinsi setelah harmonisasi Kumham,” kata Wiwin.(Nda)




Kenaikan Dana Parpol di Lebak Tunggu Persetujuan Gubernur

Kabar6.com

Kabar6-Usulan kenaikan dana partai politik (Parpol) di Kabupaten Lebak Rp5.000 per suara tinggal menunggu keputusan gubernur Banten.

Hal itu dikatakan Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Lebak, Tati Suryati, di Kalanganyar, Senin (11/7/2022).

“Iya, hanya tinggal menunggu persetujuan dari gubernur saja. Kalau itu sudah terbit, kemudian kami akan ajukan untuk dianggarkan oleh pemerintah daerah, tapi apakah nominal itu disetujui atau enggak kami enggak tahu,” kata Tati kepada Kabar6.com.

Tati mendukung jika dana bantuan bagi parpol mengalami kenaikan. Tentu saja, dengan kenaikan bantuan tersebut, parpol bisa lebih maksimal melaksanakan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Saya harap dengan kenaikan itu, parpol bisa membantu pemerintah lebih
maksimal, menjalankan fungsinya dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat, terutama kepada kelompok muda sebagai pemilih pemula,” harap Tati.

Menurutnya, parpol di Lebak taat dengan laporan keuangan. Mengacu pada juklak, ujar Tati, tidak ada penyalahgunaan dalam keuangan yang diterima parpol.

“Hasil pemeriksaan BPK pun bak ya, enggak ada yang fatal hanya kesalahan-kesalahan kecil saja. Respon mereka cepat kok soal laporan keuangan, begitu kami sampaikan langsung dilakukan,” tutur Tati.

Diketahui 9 parpol di Lebak yang memperoleh kursi di DPRD mengusulkan kenaikan bantuan keuangan bagi parpol dari Rp2.062 per suara menjadi Rp5.000 per suara sah.

Jika nilai Rp5.000 per suara dikalikan dengan jumlah suara, maka Partai Gerindra dengan jumlah 127.050 suara akan mendapat bantuan keuangan sebesar Rp635.250.000, Partai Demokrat dengan jumlah 107.680 suara akan mendapat Rp538.400.000.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 88.802 suara akan mendapat bantuan keuangan Rp444.010.000, Partai Golkar dengan 72.898 suara akan mendapat Rp364.490.000.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 65.149 suara akan mendapat Rp325.745.000, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 62.588 suara akan mendapat Rp312.940.000.

**Baca juga: Belasan Tiang Pancang Ditancapkan di Tanjakan Tajur, PUPR Lebak: Insya Allah Kuat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 55.865 suara akan mendapat Rp279.325, Partai NasDem dengan 52.644 suara akan mendapat Rp263.320.000, dan Partai Perindo dengan 20.659 suara akan mendapat 103.295.

Pada tahun 2021, APBD Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk bantuan keuangan 9 parpol tersebut dengan besaran masing-masingnya: Partai Gerindra Rp261.977.100, Partai Demokrat Rp222.036.160, PDI Perjuangan Rp183.109.724, Partai Golkar Rp150.315.676, PKB Rp134.337.238, PKS Rp129.056.456, PPP Rp115.193.630, Partai NasDem Rp108.593.168, dan Partai Perindo Rp42.598.858.(Nda)




DPRD Banten Proses Pemberhentian Gubernur dan Wagub

Kabar6.com

Kabar6-Pemberhentian Gubernur dan Wagub diproses oleh DPRD Banten. Hal ini menindaklanjuti surat edaran Kemendagri tentang masa jabatan sejumlah kepala daerah yang akan berakhir dalam waktu dekat ini.

“Berkenan dengan masa akhir jabatan gubernur dan wakil gubernur maka DPRD Provinsi Banten melakukan pengumuman pemberhentian melalui rapat paripurna DPRD,” kata Ketua DPRD Banten Andra Soni, Rabu (06/04/2022).

Disampaikan Andra, hasil rapat paripurna tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada Presiden melalui menteri dalam negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat oleh pimpinan DPRD paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan untuk mendapat penetapan pemberhentian.

Diketahui jabatan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten dan Andika hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten akan berakhir pada 12 Mei 2022 atau 36 hari lagi menjabat.

“Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang diusulkan DPRD kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan pemberhentian,” terangnya.

**Baca juga: Ini Kata MUI Banten Soal Pengeras Suara Masjid Selama Ramadan

Berkas usulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur telah ditandatangani para pimpinan DPRD saat rapat paripurna dan akan segera disampaikan ke Mendagri dalam waktu dekat ini.

“Bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur wakil gubernur banten kepada Presiden,” jelasnya.(Dhi)




Gubernur Resmikan Masjid di Negeri di Atas Awan Gunung Luhur Lebak

Kabar6.com

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan Masjid Rahmatan Lil Alamin, di kawasan wisata Negeri di Atas Awan, Gunung Luhur, Citorek Kidul, Kabupaten Lebak, Senin (28/3/2022).

Masjid berkapasitas 200 orang itu dibangun berasal dari swadaya para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Tempat ini punya potensi luar biasa, sejuk dan indah sekali. Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Citorek punya potensi luar biasa, jalan dan jembatan kita bangun dan jaga, kalau ada yang rusak kita perbaiki,” kata WH.

Mantan wali Kota Tangerang dua periode tersebut menyebut, mahalnya biaya pembangunan masjid lantaran pondasinya berada di sisi tebing.

Ketua Pembangunan Masjid Rahmatan Lil’alamin Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banten mengatakan. pembangunan konstruksi oleh PT Amanah Mandiri Makmur menelan dana Rp5,5 miliar.

**Baca juga: Ombudsman Banten Dorong OPD punya Website

“Dana yang terhimpun dari para ASN mencapai Rp6,521 miliar,” ucapnya.

Desain bangunan Masjid Rahmatan Lil’alamin berusaha menyatu dengan bangunan rumah panggung khas di wilayah Citorek. Atap menggunakan model limas dengan pilihan limas besar dipadukan dengan limas kecil.(Nda)




Gubernur DKI Jakarta Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Pandeglang

Kabar6.com

Kabar6- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Pandeglang. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban di Pendopo Pandeglang, Senin (17/1/2022).

Ada 29 item yang dibawa dengan menggunakan 20 mobil kebencanaan. Tidak hanya logistik, BPBD Prov DKI Jakarta juga menurunkan personil Tim Respon Cepat (TRC) sebanyak 80 personil.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk korban gempa di Pandeglang.

“Terimakasih atas bantuannya, salam dari kami untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan para pejabat lainnya,”ungkap Tanto.

Menurut Tanto, bantuan yang banyak ini sangat bermanfaat sekali untuk warga Pandeglang yang terdampak gempa bumi beberapa hari lalu. “Dari 35 Kecamatan hampir 85% yang terdampak, kurang lebih ada 29 Kecamatan yang rumah nya rusak baik berat, sedang dan ringan,” terangnya.

Masih kata Tanto, pihaknya mengungkapkan pada bencana gempa bumi tidak memakan korban jiwa hanya rumah dan sarana prasarana saja yang roboh.

“Mungkin ini salah satu dampak mitigasi bencana yang setiap saat disosialisasikan, kita tau pandeglang daerah yang rawan bencana,”ujarnya.

“Kita akan terus lakukan mitigasi bencana agar masyarakat faham apa yang dilakukan jika bencana itu terjadi apalagi adanya issue megatrust,”sambungnya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan, penanganan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, kata Sabdo, saat dirinya mendapat tugas dari Gubernur DKI pihaknya langsung meluncur dengan tim.

“Saat ada instruksi Bapak Gubernur, kita langsung berangkat ke Pandeglang. Kita bawa 20 mobil bok kebencanaan berisi logistik dan 80 personil TRC. Kita bawa kasur, makanan, perlengkapan dapur, velbed, dan bahan lainnya sebanyak 29 item,”ujarnya.

**Baca juga: Pemkab Pandeglang Konfirmasi Ada Ribuan Bangunan Rusak Akibat Gempa

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis, menurut Sabdo kurnianto pihaknya bersama tim akan langsung menuju lapangan mendistribusikan bantuan.

“Kami ingin berbuat untuk warga, kami akan bantu bersihkan. Sekiranya ada lokasi kami akan dirikan tenda dan dapur umum di lokasi bencana,” pungkasnya.(aep)




Ketersediaan Barang Pokok di Banten Aman, Gubernur: Cabe Daging Udah Biasa

Kabar6.com

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim pastikan ketersediaan barang pokok diwilayahnya aman saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, hanya minyak goreng saja beberapa waktu lalu yang sempat naik harganya. Namun, dipastikan olehnya harga tersebut sudah agak stabil.

“Cukup ketersesiaan barang pokok cuma minyak goreng aja yang agak meningkat, cuma udah agak stabil,” ujarnya di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Jumat (24/12/2021).

**Baca juga: Buruh Duduki Kantor Gubernur Banten, Wahidin: Udah Dilaporin ke Polda

Saat ditanya soal ketersediaan dan harga dari cabai dan daging, Wahidin menjelaskan, hal seperti itu sudah biasa naik harga serta ketersediaannya menipis di akhir tahun.

“Cabe daging udah biasa (naik harganya karena ketersediaan, red) itu,” tutupnya.(eka)




Gubernur WH Diisukan Positif Covid-19, Orang Dekat WH sebut Hanya Staf Saja

Kabar6.com

Kabar6-Belakangan ini Provinsi Banten tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan data Pemprov Banten terbaru, sejumlah daerah di Banten masuk zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan Covid-19, yakni notabene wilayah Tangerang Raya.

Tingginya kasus tersebut membuat Gubernur Banten, Wahidin Halim diisukan Positif Covid-19. Kabar tersebut dibantah oleh orang dekat Gubernur WH.

Camat Pinang Kota Tangerang, Kaonang mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi bahwa orang nomor satu di Provinsi Banten itu positif Covid-19. “Mohon maaf mas kami belum dapat informasi mengenai hal tersebut,” ujar Kaonang saat dimintai keterangan, Senin (28/6/2021).

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Banten Jajuli Abdillah membantah bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim positif Covid-19. Menurutnya yang positif Covid-19 hanya beberapa staf Gubernur. Mereka pun positif Covid-19 ialah orang tanpa gejala atau OTG. Baca Juga: http://Wali Kota Tangerang Intruksikan Mikro Lockdown di Tingkat RW-RT

“Beberapa Staf Gubernur positif Covid-19. Tapi WH (Gubernur) Nggak,” ujar Jajuli saat dikonfirmasi melalui telepon orang dekat Gubernur WH ini.

Jajuli menyebutkan, hanya beberapa staf Gubernur positif Covid-19. Selain itu, yang positif Covid-19 juga diantaranya Kadis Pendidikan Provinsi Banten, Tabrani beserta Sekdis Pendidikan dan termasuk istri Kadis Pendidikan Provinsi Banten terkena virus Covid-19.

“Rata-rata orang tanpa gejala. Kerena mereka wajib setiap saat disuruh swab oleh pak WH,” katanya.

Saat ini Kantor Gubernur, menurut Jajuli, tengah dilakukan kebijakan Work From Home. Hasil positif Covid-19 staf Gubernur itu sejak kembalinya Provinsi Banten ke zona merah. (Oke/Ges).




Sejak Ditutup Oleh Gubernur, BPS Banten: Wisatawan Menurun 30 Persen

Kabar6.com

Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten sebut ditahun 2021 terjadi penurunan wisatawan sebesar 30 persen.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Adhi Wiriana kepada wartawan, Jumat 25 Juni 2021.

Menurut Adhi, penurunan wisatawan signifikan itu terjadi seusai Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk menutup tempat wisata di Provinsi Banten pada bulan Mei 2021.

“Setelah ditutup sekitar 30 persen penurunan wisatawan, dari sebelum lebaran. Kita survei bulanan, ada angka perbulannya,” ujarnya.

**Baca juga: Warga Serpong Utara Bisa Vaksin dan Swab Gratis di Puskesmas Paku Alam

Adhi menjelaskan, turunnya wisatawan ini lebih buruk dibanding kondisi ditahun 2020 yang sempat ditutup juga.

“Pengunjung ketika dibebaskan sebelum Idul Fitri masih bisa ada peningkatan. Tapi begitu ditutup kembali lebih buruk dibanding kondisi 2020 yang sempat ditutup juga,” tutupnya.(eka)




Ikuti Instruksi Gubernur, Pemkab Lebak Tutup Objek Wisata hingga 30 Mei

Kabar6.com

Kabar6-Objek wisata di Kabupaten Lebak terhitung mulai hari ini hingga 30 Mei 2021 mendatang ditutup. Penutupan itu menyusul terbitnya Instruksi Gubernur Banten yang ditujukan kepada wali kota dan bupati se-Provinsi Banten.

“Tadi malam kami terima suratnya, dan kami melalui Dinas Pariwisata langsung instruksikan agar tempat-tempat wisata ditutup. Sesuai instruksi sampai tanggal 30 Mei 2021,” kata Asda Bidang Pemerintahan Setda Lebak, Alkadri, kepada Kabar6.com, Minggu (16/5/2021).

Dari evaluasi yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kunjungan wisatawan ke destinasi wisata memang membludak dan sulit dikendalikan. Hal tersebut yang mengharuskan Pemkab Lebak menyesuaikan dengan instruksi gubernur

“Memang fakta kemarin terjadi penumpukan massa dan sulit terkendali. Nah, kita khawatir di hari minggu ini kembali membludak melebihi kemarin, ini yang harus diantisipasi,” ujar Alkadri.

**Baca juga: Objek Wisata di Lebak Mulai Ramai Dikunjungi, Pengelola dan Pengunjung Diminta Patuhi Prokes

Memang sebelumnya, Pemkab Lebak tidak menutup objek wisata saat libur Lebaran. Namun, kebijakan itu hanya untuk wisatawan lokal, sementara wisatawan dari luar daerah akan diputar balik di pos penyekatan.

“Walaupun dibuka hanya untuk lokal ternyata ini juga membludak. Kepadatan di lapangan sulit dikendalikan, dan tidak ada lagi jaga jarak yang dikhawatirkan semakin tinggi risiko penyebarannya. Jadi, kami ikuti instruksi itu,” jelas Alkadri.(Nda)