Kabar6-Gedung DPRD Kabupaten Lebak sedang diperbaiki. Perbaikan dilakukan terhadap 6 ruangan yakni 4 ruang komisi, ruang badan musyawarah (bamus) dan ruang pimpinan DPRD.

Melihat situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lebak, rehabilitasi gedung yang terdaftar sebagai bangunan cagar budaya tersebut akan menghabiskan anggaran sembilan ratus juta rupiah.

“Iya memang sedang dilakukan perbaikan di semua ruang komisi, ruang bamus termasuk kalau tidak salah ruang pimpinan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin kepada Kabar6.com, Kamis (24/11/2022).

Secara umum kata Enden, meski ada sedikit gangguan dari perbaikan yang sedang dilakukan namun tidak menghambat pada tugas-tugas para anggota dewan.

**Baca juga:Kawanan Maling Bobol Alfamart di Kalanganyar Lebak, Uang di Dalam ATM Dikuras

“Semua yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD tetap berjalan, menerima aspirasi masyarakat tetap bisa dilakukan. Rapat-rapat atau audiensi sementara ini memang semua dilakukan di ruang paripurna karena semua ruang komisi dan bamus tidak bisa digunakan sementara,” tutur Enden.

Namun Enden berharap, perbaikan gedung oleh pihak pelaksana bisa secepatnya rampung agar setiap komisi bisa segera menempati ruangan dan dimanfaatkan dengan maksimal.

“Kalau kita sih pengennya juga cepat beres ya, tapi kan itu bagaimana pemborongnya. Sementara ini ya kami komisi I pakai ruangan BK (Badan Kehormatan), tetap bisa rapat tapi enggak bisa banyak karena agak kecil ruangannya. Tapi intinya enggak ada hal yang menyangkut masyarakat jadi terganggu,” kata Enden.(Nda)

Kabar6-Massa buruh menggelar demonstrasi menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Jumat (23/9/2022).

Selain kenaikan harga BBM, buruh dalam orasinya juga menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak kenaikan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

Spanduk-spanduk berisi penolakan dibentangkan massa aksi di depan gedung wakil rakyat.

“Kami tidak setuju karena kenaikan BBM hanya berpihak pada kepentingan kaum kapitalis, bukan pada masyarakat,” kata korlap aksi, Sidik Uwen.

Menurut Uwen, kenaikan harga BBM harusnya dibarengi juga dengan naiknya upah minimum. Jika tidak, dengan upah yang berlaku sekarang ditambah dengan naiknya harga BBM akan memberatkan buruh.

“Dengan UMK saat ini di Lebak Rp2.800.000 sangat memberatkan buruh dan masyarakat karena kebutuhan yang saat ini cukup mahal imbas BBM naik,” sebut Uwen.

**Baca juga:Dandim Lebak Minta Peran Semua Elemen Ciptakan Pilkades Aman dan Demokratis

Salah seorang buruh, Tarti, berharap para wakil rakyat berpihak kepada masyarakat kecil yang bebannya bertambah imbas kenaikan harga BBM.

“Jadi saya mohon agar hal tersebut diperhatikan agar masyarakat tidak terbebani,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Emak-emak warga Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (5/9/2022).

Hendak menemui para wakil rakyat, puluhan emak-emak tersebut ingin menyampaikan tuntutan menolak penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa mereka yang dijadwalkan serentak bersama 65 desa lainnya.

“Kami bawa ribuan tanda tangan warga yang menginginkan pilkades secara
demokrasi dan jangan ditunda,” kata Saomi perwakilan warga, di Rangkasbitung.

Saomi mengatakan, warga menginginkan Pilkades Citorek Timur berjalan sesuai Perbup 38 Tahun 2022. Ia menyebut, tidak ada payung hukum yang menjadi dasar alasan putusan penundaan pilkades.

“Surat dari Kasepuhan kan cuma permintaan, begitu juga kami meminta agar pilkades tetap dilaksanakan. Adapun mereka ingin pembentukan Perda Adat silahkan saja, tapi kan waktyunya masih lama,” ujar Saomi.

“Kami bukan menolak Perda Adat, tapi kan emang belum ada payung hukumnya. Kalau mereka memohon, kami juga memohon hak kami yang sudah tercantum di perbup itu, jadi 66 desa kenapa hanya Citorek Timur yang ditunda? Kalau alasannya hanya surat permohonan kasepuhan, itu enggak masuk akal,” papar Saomi.

Diketahui, Pemkab Lebak dan Forkompimda memutuskan untuk menunda penyelanggaraan pilkades di Desa Citorek Timur. Keputusan itu diambil setelah ada usulan dari Kasepuhan Adat Wewengkon Citorek pada tanggal 22 Agustus 2022 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

**Baca juga: Malam-malam Pemuda Lebak Unras di Depan SPBU, Tolak Harga BBM Naik

“Kasepuhan Adat berkirim surat ke BPD lalu menyampaikan ke kecamatan dan dilanjutkan ke bupati. Karena ada permohonan penundaan, dan mungkin BPD satu frekuensi karena ada aspirasi dari kasepuhan sehingga tidak membentuk panitia pemilihan (Panlih),” kata Asda Pemerintahan selaku Ketua Panlih Pilkades tingkat Kabupaten Lebak, Alkadri kepada Kabar6.com, Jumat (2/9/2022).

“Ada 6 desa yang mengajukan penundaan, tapi 5 desa tetap berproses melakukan pembentukan panitia dan lain-lain, cuma Citorek Timur tidak membentuk (Panitia) sehingga tahapan lain tidak berjalan. Nah saat kita bahas disepakati kalau yang sudah membentuk panitia dilanjutkan aja, cuma untuk Citorek Timur karena tidak ada tahapan yang diikuti,” papar Alkadri.(Nda)

Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penolakan itu disuarakan di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (29/8/2022).

Kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai bakal sangat berimbas terhadap kondisi
ekonomi rakyat yang berada pada kelas menengah dan bawah. Termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya bisa pulih akibat pandemi COVID-19.

“Hari ini rakyat sangat resah dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, karena bukan hanya perdagangan, tapi akan banyak sektor yang terdampak dari
kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Ratu Nisya Yulianti dari HMI Cabang Lebak dalam orasinya.

Mahasiswa menduga kelangkaan BBM bersubsidi justru karena adanya ‘permainan’ para elit politik.

“Banyak hal yang tidak kita ketahui sebagai masyarakat yang selalu dianggap bodoh oleh pemerintah,” ujar Ratu.

**Baca juga: Banyak Gedung Perkantoran di Lebak Tak Dilengkapi Alat Pemadam Kebakaran

HMI meminta pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat supaya penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

“Pembatasan penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu harus disertai dengan pengawasan yang sangat ketat supaya tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri,” tegas mahasiswa.(Nda)