Kabar6-Dibawah kepemimpinan H. Andika Hazrumy, Karang Taruna Provinsi Banten mendorong lahirnya pengusaha muda. Sehingga, tercipta lapangan kerja.

Salah satu yang dilakukan yakni dengan menggelar pelatihan dasar kewirausahaan disalah satu gedung KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Kegiatan digelar kerjasama antara Karang Taruna Banten dengan Disnaker Banten. Hadir sebagai narasumber, Direktur Pusat Data dan Statistik Karang Taruna Provinsi Banten Harits Hijrah Wicaksana, Ketua Biro Keanggotaan dan Kederisasi Karang Taruna Banten Tb. Lili Nazarudin.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai teori menjadi pengusaha disampaikan kepada peserta yang berasal dari Kota Serang. Mulai dari materi tentang peluang, tantangan, hingga stategi dalam membangun usaha hingga sukses.

Seperti yang disampaikan Harits Hijrah Wicaksana. Sebagai narasumber, pria tersebut menegaskan bahwa membangun usaha tidak lepas dari peluang, strategi dan proses implementasi.

Terlepas jenis apapun usaha yang akan dijalan, Harits mengatakan, keberanian juga dibutuhkan untuk memulai menjadi pengusaha. Sebab, tantangan terberat dalam membangun usaha adalah rasa tidak percaya diri atau takut gagal.

“Membuka usaha itu memang ada dua resiko, yaitu usaha berjalan dan menjadi orang sukses, atau gagal mengelola usaha sehingga gulung tikar. Makannya membangun usaha itu butuh keberanian,” tegasnya.

**Baca juga: Gandeng Karang Taruna, Disnaker Banten Gelar Pelatihan Dasar Kewirausahaan

Sebagai narasumber, Tb. Lili Nazarudin juga memberikan semangat kepada peserta untuk mulai membangun usaha. Sebab dengan membangun usaha, bisa membantu membangkitkan kemajuan ekonomi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekjen Karang Taruna Gatot Yan S, Koordinator Bidang Urusan Industri Perdagangan dan Kewirausahaan A Dadan Suryana, beserta sejumlah pengurus lainnya. (Ifn/Tim K6)

Kabar6-Dibawah kepemimpinan H. Andika Hazrumy, Karang Taruna Provinsi Banten mendorong lahirnya pengusaha muda. Sehingga, tercipta lapangan kerja.

Salah satu yang dilakukan yakni dengan menggelar pelatihan dasar kewirausahaan disalah satu gedung KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Kegiatan digelar kerjasama antara Karang Taruna Banten dengan Disnaker Banten. Hadir sebagai narasumber, Direktur Pusat Data dan Statistik Karang Taruna Provinsi Banten Harits Hijrah Wicaksana, Ketua Biro Keanggotaan dan Kederisasi Karang Taruna Banten Tb. Lili Nazarudin.**Baca Juga: Kecelakaan Tunggal, Dua Korban Melayang di Sawah Luhur Kota Serang

Dalam kegiatan tersebut, berbagai teori menjadi pengusaha disampaikan kepada peserta yang berasal dari Kota Serang. Mulai dari materi tentang peluang, tantangan, hingga stategi dalam membangun usaha hingga sukses.

Seperti yang disampaikan Harits Hijrah Wicaksana. Sebagai narasumber, pria tersebut menegaskan bahwa membangun usaha tidak lepas dari peluang, strategi dan proses implementasi.

Terlepas jenis apapun usaha yang akan dijalan, Harits mengatakan, keberanian juga dibutuhkan untuk memulai menjadi pengusaha. Sebab, tantangan terberat dalam membangun usaha adalah rasa tidak percaya diri atau takut gagal.

“Membuka usaha itu memang ada dua resiko, yaitu usaha berjalan dan menjadi orang sukses, atau gagal mengelola usaha sehingga gulung tikar. Makannya membangun usaha itu butuh keberanian,” tegasnya.

Sebagai narasumber, Tb. Lili Nazarudin juga memberikan semangat kepada peserta untuk mulai membangun usaha. Sebab dengan membangun usaha, bisa membantu membangkitkan kemajuan ekonomi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekjen Karang Taruna Gatot Yan S, Koordinator Bidang Urusan Industri Perdagangan dan Kewirausahaan A Dadan Suryana, beserta sejumlah pengurus lainnya. (Ifn/Tim K6)

Kabar6 – Aliansi Buruh Banten Bersatu menuntut pemerintah menaikkan UMK di Banten sebesar 13,5 persen untuk tahun 2022. Kemudian, upah sektoral yang tertunda pemberlakuannya di tahun 2021 agar segera diberlakukan. Begitpun upah sektoral tahun 2022 agar dinaikkan.

“Kenaikan UMK di Banten naik 13,5 persen. Upah sektoral yamg tertunda di 2021 segera diberlakukan, begitu juga di 2022. Di Tangerang Raya, kita sudah minta diberlakukan, karena semangatnya kebersamaan,” kata Dedi Sudrajat, Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu, di kantor Disnaker Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (26/10/2021).

Menurut Dedi, UMP Banten akan ditetapkan pada 01 November 2021. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, buruh mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 02 November 2021 di depan kantor Gubernur Banten.

“Kalau tanggal 1 November nanti naiknya dibawah yang kita usulkan, maka tanggal 2 kita akan demonstrasi di depan kantor Gubernur Banten,” terangnya.

**Baca juga: Massa Buruh Tangerang Demonstrasi Di Kantor Gubernur Banten

Sebelum demonstrasi dilakukan, para buruh sudah menyampaikan surat tuntutan resmi mereka ke Disnaker Banten, agar disampaikan ke Gubernur Banten.

“Kami dari aliansi buruh Banten bersatu, menyampaikan surat ke Gubernur Banten. Hari ini kita layangkan ke Gubernur Banten,” ujarnya.(dhi)

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko mempertanyakan kinerja dari Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Banten dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Banten.

Menurutnya, diperlukan langkah tegas dari pemerintah daerah pada pihak perusahaan agar serapan tenaga kerja lokal bisa tetus ditingkatkan.

Termasuk penyediaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kabulaten/kota, jika keberadaan BLKI Banten tersebut diyakini bisa memberikan jalan keluar agar para pencari kerja (pencaker) bisa segera diterima bekerja.

Hal itu melihat keberadaan dunia industri di Provinsi Banten yang jumlahnya sangat banyak, namun belum berjalan lurus dengan serapan lapangan kerja, membuat Provinsi Banten masuk kedalam ranking lima besar sebagai daerah yang memiliki angka pengangguran terbanyak di Indonesia.

“Setiap reses, keluhannya soal ketenagakerjaan, kedua pendidikan, baru infrastruktur, selalu itu. Ini perlu diperhatikan. Padahal anggarannya ada, fasilitasnya ada, ya tinggal impelementasinya saja. Tapi kenapa ini banyak pengangguran di Banten yang katanya ada ribuan perusahaan disini,” kata Heri, Selasa (8/10/2019).

Dirinya juga, meminta kepada SKPD terkait di bawah pengawasan komisi V DPRD Banten agar tidak monoton dalam menyusun program dan anggarannya, untuk memperoleh capaian yang memuaskan.

Termasuk mengenai pembangunan BLKI, lanjut Heri, jika keberadaan BLKI tersebut diyakini bisa menekan angka pengangguran, seharusnya seluruh Kabupaten/kota bisa memilikinya.

Tidak seperti selama ini terjadi, BLKI masih tersedia di Tangerang.

Ketua Komisi V DPRD Baten, M Nizar mengatakan, Disnaker Banten harus terus berkoordinasi dengan SKPD terkait, dalam menciptakan lulusan susuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan harapan, lulusan SMK tidak menjadi menganggur, seperti selama ini yang selalu terjadi, lulusan SMK justeru mendominasi angka pengangguran di Banten.

Pihaknya juga mengkritisi program pendidikan di bangku sekolah SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar disekitarnya.

**Baca juga: DPRD Banten Nilai Pelayanan RS Banten Masih Kalah Dengan Swasta.

Termasuk mengenai pengawasan ketenagakerjaan dilapangan, agar lowongan yang tersedia tidak diisi oleh warga asing.

Kadisnaker, Al Hamidi mengaku telah melakukan berbagai upaya agar angka pengangguran di Banten bisa tetus ditekan.

“Sudah terus turun, dari sebelumnya peringkat pertama, kedua, sekarang sudah diurutan ke lima,” katanya.(Den)