Kabar6-Bawaslu Kota Tangerang mendapatkan laporan adanya dugaan ketidaknetralan camat dan lurah. Sejumlah aparatur sipil negara dianggap menjadi tim sukses dari salah satu bakal calon wali kota Tangerang.

“Ya sebelumnya ada laporan dan kita memang melihat adanya camat dan lurah yang tidak netral,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah dikonfirmasi Kabar6, Senin (8/7/2024).

**Baca Juga:Nyalon Bupati Tangerang, Sekda Maesyal Rasyid Ajukan Pensiun Dini

Komarullah mengakui, menyambut Pilkada Banten 2024 ini memang sangat rawan selain politik uang, dan ketidaknetralan ASN. Namun karena belum adanya bukti pihaknya belum bisa mengambil tindakan tegas.

“Tidak netral dari camat dan lurah ini bervariatif ya. Namun memang belum ada bukti, sehingga kita belum bisa menindaknya,” paparnya.

Namun pihak Bawaslu Kota Tangerang, telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait imbauan agar ASN tidak terlibat dalam Pilkada di Kota Tangerang.

“Untuk saat ini kita sudah bersurat kepada Pemda terkait netralitas ASN yang di Kota Tangerang. Jika masih ada yang terlibat, pasti akan kita tindak tegas,” jelas Komar.

Untuk di sejumlah wilayah, lanjut Komar, Bawaslu telah menyebar Panwascam untuk memantau jika adanya pelanggaran Pilkada.

“Panwascam sudah kita minta pantau di wilayahnya masing-masing. Kita awasi deklarasi jika adanya ASN yang hadir,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Sertifikat lahan yang diajukan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik ribuan warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diduga belum terbit sejak 2019 lalu. Warga mengaku sudah memberikan setoran ‘uang ukur’ senilai jutaan rupiah.

Buntutnya sejumlah warga di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, bereaksi. Pemerintah Kota Tangsel pun coba mengantisipasi agar masalah tersebut tidak meluas.

“Camat sama lurah udah kita panggil-panggilin,” kata Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah, Heru Sudarmanto kepada kabar6.com di Balai Kota Tangsel dikutip Sabtu (8/7/2023).

Ia mengaku pemanggilan bertujuan agar para camat dan lurah segera melakukan inventarisasi terhadap warga-warganya pemohon PTSL yang belum terbit.

“Jadi biar gak langsung (gaduh-red),” terang Heru. Menurutnya, dipersilahkan bagi warga Kota Tangsel pemohon sertifikat PTSL yang belum terbit dapat sampaikan masalahnya ke lurah setempat.

“Biar kita bantu dan sampaikan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” terang Heru. Pada Selasa, 4 Juli 2023, kemarin ia hadir ke BPN Tangsel dalam rangka mediasi dengan warga Jelupang.

**Baca Juga: BPN Tangsel Selidiki Dugaan Pungli PTSL, Warga Sebut Angkanya Fantastis

Pertemuan tersebut tertutup bagi awak media meski telah diundang untuk datang, termasuk kabar6.com. Pertemuan itu dianggap buntu karena warga dijanjikan sertifikat PTSL miliknya segera terbit tapi hanya untuk tujuh orang.

“Kita enggak mau kalo cuman tujuh. Berjuang rame-rame, jadi punya warga Jelupang yang lainnya juga harus jadi,” terang Sidik, salah satu warga.

Warga menilai pertemuan di BPN hanya pindah tempat. Pertemuan sebelumnya di kantor Kelurahan Jelupang dianggap tidak ada solusi konkret.

Berbeda dengan keterangan Heru Sudarmanto. “Enggak deadclok. Kemarin udah clear, sertifikat punya warga Jelupang segera jadi,” klaimnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, camat dan lurah diperintahkan bukan hanya untuk menginventarisir PTSL warga yang belum terbit saja. Pimpinan wilayah juga harus antisipasi adanya warga yang punya tanda terima setoran uang.(yud)