Kabar6-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Teken MoU dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk percepatan penurunan stunting serta pencegahan. Acara berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (07/02/2023).

Dengan adanya MoU ini, sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting yang menjadi fokus BKKBN dalam tumbuh dan kembang anak, sehingga terciptanya kehidupan melalui keluarga yang sehat bagi anak.

“Kita harus bersinergi dengan stakholder untuk saling mengisi tupoksi dalam penurunan stunting di berbagai wilayah, maka dengan itu kita harus bersama-sama fokus dengan program yang sudah menjadi titik sentral kita bersama,” kata Kepala BKKBN Hasto Hardoyo.

Selain itu, lanjut Kepala BKKBN, kolaborasi ini menjadi upaya yang harus berjalan demi menjajaki wilayah-wilayah yang rentan dengan kurang asupan gizi.

**Baca Juga: RUU Penyiaran Lama Mandeg, Komisi I DPR Harap Selesai di Periode Ini

Arifin Abdulmadjid Ketua Umum DPP APDESI, berterimakasih pada BKKBN atas jalinan kerjasama ini.

“Kita siap menjadi bagian dalam penurunan stunting melalui advokasi, penyuluhan dan lain sebagainya,” ujar Arifin.

Menurutnya, penandatangan MoU ini menjadi starting point bagi DPP APDESI ikut terlibat langsung dalam membantu BKKBN dalam percepatan penurunan stunting.

“DPP APDESI akan membuat setplan utama peningkatan gizi melalui penyuluhan maupun menciptakan pola keluarga yang ideal,” pungkas Arifin. (Red)

Kabar6-Gerakan bersama (Grebek) Pelayanan KB MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang) dilakukan di Terminal Ciboleger, Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rabu (18/1/2023).

Kegiatan tersebut kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten dan persatuan istri prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana (KCK).

Pelayanan kesehatan tersebut juga menyasar masyarakat adat suku Baduy di Desa Kanekes.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina menjelaskan, KB dengan MKJP merupakan metode yang bertujuan menurunkan angka stunting.

**Baca Juga: Kades di Lebak Berharap Revisi UU Desa Fokus pada Penguatan Kewenangan Desa

“Langkah hari ini adalah awal kegiatan yang terus akan dilakukan dalam rangka menurunkan stunting di Banten,” kata Eni.

Eni menyampaikan, pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat tidak akan berhenti. Pelayanan yang dilaksanakan di wilayah tersebut merupakan awal dan akan terus dilakukan secara terus berkesinambungan.

Sementara itu, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Tatang Subarna menjelaskan, penanganan dalam upaya menurunkan kasus stunting menjadi tanggung jawab bersama.

“Menurunkan angka stunting dibutuhkan kolaborasi karena menjadi tanggung jawab kita semua supaya angka stunting di wilayah kita ada penurunan,” ujar Tatang.(Nda)

Kabar6-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten mencatat keluarga beresiko terkena stunting paling tinggi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak pada 2022.

Menurut data Kementerian Kesehatan melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Banten paling tinggi keluarga terkena stunting yakni Kabupaten Pandeglang 37,8 persen, dan Lebak 27,3 persen keluarga yang terkena stunting.

Sementara angka stunting di wilayah Tangerang Raya tercatat paling rendah. Kota Tangerang hanya 15,3 persen, Tangsel 19,3 persen dan Kabupaten Tangerang 23,4 persen.

“Yang paling tinggi itu ada di Pandeglang dan Lebak. Kita mempunyai target tahun 2024 bisa turun menjadi 14 persen,” terang Dr. Nurizky Permanajati Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten kepada Kabar6.com, Jumat, (2/12/2022).

**Baca Juga: 1.940 Nasi Kotak Dibagikan ke Masyarakat saat Hari Jadi Kabupaten Lebak

Ia menjelaskan, penderita stunting ini memiliki dampak buruk terhadap perkembangan otak, dimana otak anak tidak akan maksimal menerima informasi.

Tak hanya penderita stunting juga akan lebih mudah sakit, karena sistem imunnya minim.

Stunting timbul karena beberapa hal diantaranya, kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi yang berulang dan faktor sanitasi.

“Kedepannya kalau anak kita dari dini dia sudah mempunyai stunting dia akan kalah saing dengan orang luar negeri. Maka masyarakat harus bersama mencegah stunting sejak dini agar kita bisa bersaing pada era global ini,” tukasnya. (Rez)

Kabar6-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten menggelar Sosialisasi Promosi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) Berkualitas dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama mitra di halaman kantor Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/11/2018).

Kabid KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Nurizky Permanajati mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten, laju pertumbuhan penduduk Banten pada Juni 2018 sebesar 1,94 persen, masih diatas angka rata-rata nasional sebesar 1,19 persen.

Sementara, berdasarkan jumlah, penduduk Banten mencapai 12,7 juta, menempati urutan kelima di Indonesia setelah Jawa Barat (18,37 persen), Jawa Timur (14,91 persen), Jawa Tengah (13,01 persen) dan Sumatera Utara (5,44 persen).

“Sehingga kita mempunyai tugas untuk mengatur jumlah penduduk dan angka kelahiran. Pemerintah daerah juga harus mempunyai komitmen, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi pemberi layanan metode kontrasepsi jangka panjang,” bebernya.

Dikatakannya juga, Kabupaten Tangareng menempati posisi rangking kedua untuk tingkat kematian ibu saat melahirkan. Sehingga, perlu kerja keras untuk meningkatkan layanan kesehatan pada kelompok perempuan.

“Kegiatan ini juga untuk promosi meningkatkan cakupan pelayanan berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga berencana dan kesehatan,” tambahnya.

Untuk memberikan rasa nyaman, lanjut dia, masyarakat harus memiliki asuransi jaminan kesehatan, salah satunya BPJS Kesehatan.

Karena dengan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat yang sehat bisa menolong yang sakit, dan yang sakit bisa tertolong karena berobatnya menjadi mudah.

“Ibu-ibu harus mempunyai kartu BPJS agar pelayanannya pun juga baik,” imbaunya kepada ratusan peserta sosialisasi yang didominasi kaum perempuan.

Terkait program keluarga berencana (KB), sosok yang biasa disapa Kiki ini mengatakan, KB tidak hanya sebatas alat kontrasepsi melainkan juga tentang konseling kesehatan reproduksi.**Baca juga: Curi Motor, Dua Pemuda Diringkus Polsek Neglasari.

“Jadi dengan ikut KB, kesehatan reproduksi juga terjaga, karena bisa mendapatkan layanan konseling dari petugas,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Sosialisasi progam Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Komisi IX DPR RI bersama BKKBN gelar promosi pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) di Kelurahan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (24/11/2018).

Komisi IX DPR RI, Siti Masrifah menjelaskan, di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari KB.

Maka dari itu, lanjut Siti, pihaknya bersama BKKBN turun langsung bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan manfaat KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

“Hingga saat ini, Indonesia menempati urutan ke lima tingkat kepadatan penduduk setelah Amerika Serikat,” kata Siti.

Kata Siti, dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program KB dan kesehatan reproduksi sesuai anjuran pemerintah.

**Baca juga: Warga Cempaka Putih Temukan Jasad Bayi Laki-laki di Dalam Kardus.

Senada, Tokoh Masyarakat Pamulang, H Agus Pramono menambahkan, dirinya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Komisi IX DPR RI bersama BKKBN ini.

Karena, dengan sosialisasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, masyarakat mendapatkan wawasan tentang program keluarga sehat sesuai anjuran pemerintah.

“Dengan diadakannya acara seperti ini diharapkan masyarakat dapat memahami tentang KB dan KR untuk menuju keluarga berencana sehat sejahtera,” papar Agus Pramono. (aji)