Kabar6-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Serang mencatat ada 10 pelanggaran pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu. Diantaranya 6 kasus temuan Bawaslu, dan 4 laporan dari masyarakat Kota Serang.

Ketua Bawaslu Kota Serang, Faridi mengatakan bahwa, dari temuan pengawas pemilu baik ditingkat Kota dan Kecamatan, ada 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan kegiatan kampanye di facebook, dan akun wahatsapp.

“Pada saat kita temukan, dan kita lakukan klarifikasi. Kita rekomendasikan ke KASN, kemudian ditindak lanjuti oleh KASN dengan diberikan peringatan,” ujar Faridi kepada wartawan saat menggelar Media Gentring, Kamis (12/9/2019).

Sementara itu, ucap Faridi bahwa, yang bersangkutan merupakan seorang guru SMA. Mengingat kebijakan sekolah tingkat SLTA berada di Provinsi Banten.

“Maka yang menindaklanjuti KASN, adapun Bawaslu Kota Serang hanya menerima tembusan hasil kajiannya saja,” ucapnya.

Dalam pelanggaran Pemilu 2019, tambah Dia, ada pula yang mengarah sampai pemberian sangsi pidana, yakni pelanggaran yang terjadi di TPS 24 Cilowong.**Baca juga: Kapolda Irjen Gatot: Media Sosial Telah Dikapitalisasi.

“Jenis pelanggarannya yakni petugas TPS melakukan pencoblosan pada surat suara sisa, semuanya 4 orang. Adapun kategori jenis pelanggaran lainnya yakni pelanggaran administrasi,”tandasnya.(Den)

Kabar6-Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang (Lapas Pemuda Tangerang), Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang juga menjadi salah satu cagar budaya di Kota Tangerang, siap menggelar Pesta Demokrasi pemilihan Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif.

Gelaran Pemilu 2019 ini sendiri sedianya akan digelar pada Rabu, 17 April 2019, serentak di seluruh Indonesia di semua Lapas dan Rutan.

Mengingat pentingnya Pemilu 2019, Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Jumadi, mengawasi langsung persiapannya.

Pengawasan dilakukan mulai dari segi persiapan tenda Tempat Pemilihan Suara (TPS), pemasangan atribut-atribut Pemilu, hingga kesiapan para anggota KPPS.
Menurut Jumadi, hal ini perlu dilakukan supaya Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan.

“Kami berharap Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman, serta kondusif. Tentunya supaya para Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan pencoblosan surat suara dengan nyaman, tanpa ada intervensi,” harapnya, Selasa, (16/4/2019).

Lebih lanjut, Kepala Lapas Pemuda Tangerang juga berharap agar para petugas pemasyarakatan yang menjadi anggota KPPS bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Jumadi juga berharap agar mereka tidak lupa kodratnya sebagai ASN untuk tetap menjaga netralitasnya, sesuai dengan amanat konstitusi.

“Penting bagi kami untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Karena pada dasarnya, meskipun kami memiliki hak suara namun harus tetap mengikuti amanat konstitusi,” ujar Jumadi.

Lapas Pemuda Tangerang sendiri memiliki 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Pemuda Tangerang sambil menunggu TPS tambahan hasil keputusan KPU.**Baca juga: Pemilu 2019, Lapas Pemuda Tangerang Butuh TPS Tambahan.

TPS tambahan ini dipandang perlu dibuat mengingat ada 1.282 DPTb, yang terdiri dari Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 1.255 orang dan petugas yang memilih menggunakan hak suaranya di Lapas Pemuda Tangerang sebanyak 27 orang.(Vee)

Kabar6-Mendekati pilpres yang kurang beberapa hari lagi. Para jawara banten mendeklarasikan sebagai garda anti money politic.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin di Banten, Asep Rahmatullah, mengatakan bahwa money politic adalah haram dilakukan oleh masyarakat Banten.

“Kemenangan pasangan jokowi amin ini sudah di depan mata, jadi kita hanya mau mengamankan suara untuk pasangan nomor urut satu, tentunya kita akan melibatkan para jawara Banten ini,” ujar Ketua DPRD Provinsi Banten ini.

Sementara itu, H Aldin, Ketua Wardjo (jawara dukung Jokowi) Banten mengungkapkan, bahwa pada nantinya para jawara akan disiapkan untuk menjaga keamanan di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Provinsi Banten agar tidak ada money politic. Sejumlah 400.000 jawara siap mengamankan suara di TPS di seluruh Provinsi Banten.

“Politik yang benar tidak menggunakan uang melainkan harus dibuktikan dengan kinerja nyata seperti yang telah dilakukah oleh pasangan nomor satu Jokowi-Amin,” ujar Aldin, Senin (15/04/2019).

Aldin mengatakan, jawara harus sebagai garda terdepan anti money politic. Karena money politic menyebabkan politik transaksional atau politik dagang sapi yang sangat tidak mendidik masyarakat.

“Jawara Banten sebagai warisan budaya dan local wisdom (kearifan lokal) dari Banten harus terus dijaga, seperti turut ikut serta dalam pesta demokrasi ini agar pemilu bisa terselenggara dengan aman dan damai,” tukas pria yang juga pengusaha ini.

Jawara sebagai kebanggaan Banten diharapkan bisa ikut serta mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.**Baca juga: Pemilu 2019, Wakil Bupati Lebak Serukan Masyarakat Jangan Golput.

“Jawara merupakan kebanggaan daerah bisa dikatakan sebagai putra daerah. Dan itu harus terus dilestarikan. Kita sebagai warga asli Banten harus mendukung putra daerah Banten tentunya, yang tak lain adalah KH Ma’ruf Amin,” pungkasnya.(Dhi)

Kabar6-Bawaslu Pandeglang tengah menangani dugaan pelanggaran ketidaknetralan atau keberpihakan ASN terhadap salah satu peserta Pemilu 2019.

Bawaslu mengagendakan pemanggilan sejumlah ASN di Pemkab Pandeglang, Selasa (12/2/2019). Salah satunya Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang Olis Solihin.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, pemanggilan Olis yang hadir dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Kecamatan Cibaliung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan menghadirkan Caleg DPR RI dari PKS Ahmad Dimyati Natakusumah.

“Jadi Pak Olis hadir disana sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah diacara Germas) undangan (pesertanya dari) Korwil-Korwil Dikbud dan pelaksananya dari UPT Puskesmas dan panitianya menghadirkan Pak Dimyati,” kata Fauzi.

Selain di Cibaliung, dugaan pelanggaran juga ditemukan di Kecamatan Cigeulis dan Cimanggu dalam kegiatan yang sama. Bawaslu Pandeglang telah menanggil para Camat, UPT Puskesmas dan Korwil Dindikbud diwilayah masing-masing kemarin.

Namun mereka tidak ada satupun yang hadir. Pihak Bawaslu akan menjadwalkan ulang terkait undangan klarifikasi tersebut.

“Intinya baik Korwil Dikbud, Maupun Germas itu menghadirkan pak Dimyati, Kebetulan diacara Cibaliung itu, OPD hadir, Korwil Dikbud hadir, Puskesmas hadir. Makanya kemarin kita udangan di sana, Kepala Puskesmasnya, Camatnya, Korwil Dikbudnya cuman gak ada yang hadir,” ujarnya.

Dihadirkanya Dimyati yang tak lain adalah suami dari Bupati Pandeglang Irna Narulita, diduga berpihak kepada salah satu peserta Pemilu 2019.

“Diacara Germas itu panitianya menghadirkan Pak Dimyati. Itu yang kita maksud, terkait dugaan pelanggaran keberpihakan ASN kepada Pak Dimyati salah satu Caleg DPR RI Dapil Pandeglang Lebak,” ungkapnya.

Usai diperiksa jajaran Bawaslu, Olis tak banyak komentar, ia mengaku ditanya oleh jajaran Bawaslu soal kapasitas sebagai Kepala Dindikbud soal pembinaan ASN terutama para guru.

“Tadi, (ditanya) kapasitas sebagai kepala Dinas Pendidikan, dalam rangka pembinaan ASN guru, SD SMP gitu aja sih,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua PSSI Pandeglang ini.

Selain Olis, Bawaslu juga memanggil Ketua PGRI Pandeglang Aryanto, Tatang Efendi dari Kesbangpol, Sementara Camat Munjul Aan Suandi seorang ASN dari Satpol PP tak hadir.

Aryanto dipanggil terkait laporan PMII Pandeglang soal rapat yang diselenggarakan oleh Dindikbud Pandeglang bersama para sejumlah koordinator Wilayah Disdikbud se-kabupaten Pandeglang dan ketua PGRI Kecamatan disalah satu hotel di Kabupaten pandeglang dengan menghadiri Caleg DPR RI.

Aryanto mengaku, pihaknya mendapatkan undangan rapat tersebut via Whatsapp, namun ia tak menghadirinya karena tengah ada acara keluarga.

Pihaknya, tak mengetahui apakah ada pengurus PGRI di Kecamatan hadir atau tidaknya dirapat tersebut.**Baca juga: Tahun Ini, Program TMMD Dilaksanakan di Kecamatan Bojong Pandeglang.

“Saya di undang oleh Pak Kadis (Dindikbud) lewat WA, Kebetulan saya gak hadir, ada acara keluarga. Saya gak ngecek (apakah ada pengurus PGRI kecamatan yang hadir), karena mungkin udangan gak lewat kami,” ungkapnya.(Aep)

Kabar6-KPU bersama Bawaslu, sedang mendata lokasi bencana tsunami Selat Sunda, apalah masih bisa menggelar pemilu dan membangun TPS.

Begitupun mendata jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), apakah berkurang atau tidak, setelah adanya korban meninggal.

“Karena force major, itu TPS bisa pindah, karena daerah bencana,” kata Didih M Sudi, Ketua Bawaslu Banten, dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Banten, di Kota Serang, Rabu (09/01/2019).

Di Kabupaten Pandeglang, setidaknya ada tujuh desa yang paling parah terkenal hantaman taunami. Jika tidak memungkinkan menggelar pemungutan suara, maka TPS akan dipindah.

Ketujuh desa itu tersebar di Kecamatan Sumur lima desa, Kecamatan Cigeulis dan Carita masing-masing satu desa.

Jika tidak memungkinkan, maka TPS akan mengikuti lokasi pembangunan hunian sementara (Huntara).**Baca juga: Pengecekan Alsus Jibom Polda Banten.

“Sekarang sedang kita tunggu lokasi pembangunan Huntara itu dimana,” terangnya.(dhi)