Kabar6-Terhitung hingga 30 April 2020 kemarin, penyaluran jaringan pengaman sosial (JPS) dari APBD Provinsi Banten tahun 2020, dan yang benar-benar telah diterima masyarakat baru mencapai 1827 KK, dari sebelumnya ditargetkan untuk didistribusikan kepada 421.177 KK di Provinsi Banten karena terkena dampak covid-19.

Dari 1827 KK yang menerima tadi, 1527 KK berasal dari Kota Tangerang, sisanya 300 KK-nya lagi berasal dari Kota Tangsel.

Selebihnya, dari enam Kabupaten/kota di Provinsi Banten masih belum ada yang mendapatkan, hingga tahapan SP2D-pun belum ada alias masih dalam proses.

Kembali, dalam waktu dekat ini, Pemprov Banten akan menyalurkan JPS untuk masyarakat Kota Tangerang dengan anggaran mencapai Rp6,1 miliar lebih, yang ditujukan untuk 10.308 KK calon penerimanya, berikut 5935 penerima di wilayah Kota Tangsel dengan total anggaran mencapai Rp3,5, yang saat ini sudah masuk tahapan realisasi SP2D. Selebihnya, keenam Kabupaten/kota lainnya masih belum sampai.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengaku, sampai hari ini, bantuan JPS yang bersumber dari APBD Provinsi Banten telah disalurkan kepada 16.243 KK diwilayah Kota Tangsel dan Kota Tangerang.**Baca juga: THR Honorer Pemprov Banten Tahun Ini Dipastitan Akan Dipotong.

Namun, saat disinggung jumlah penerima bantuan yang benar-benar telah mendapatkannya melalui nomor rekening penerimanya masing-masing, yang jumlah itupun kurang dari dua ribu KK, karena sisanya masih tahapan realisasi SP2D. Rina menjawab. “Ya itu sudah proses kan,” kata Rina, kepada Kabar6.com, Jumat (1/5/2020).(Den)

Kabar6-Dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang terdampak pandemi Covid-19 mulai disalurkan secara bertahap. Sumber dana bansos yang diberikan Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat menerima kembali dari APBD Tangsel.

“Semua usulan keluarga terdampak yang disampaikan oleh lurah camat sampai dengan saat ini kita usulkan sebagai penerima bansos dari Kemensos dan dari provinsi,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Wahyunoto Lukman kepada kabar6.com, Selasa (28/4/2020).

Ia menerangkan, dari provinsi sudah terealisasi di wilayah Kecamatan Serpong lebih kurang sampai Senin kemarin sebanyak 270 Keluarga Keluarga bertahap sesuai jadwal supaya tetap mencegah kerumunan.

Wahyunoto bilang, tidak ada perbedaan antara bansos dari APBD Tangsel, Banten maupun Kemensos. Semua sama saling dukung untuk warga terdampak agar dapat bansos.

Data usulan yang ada sampai dengan saat ini disampaikn ke provinsi dan Kemensos terlebih dahulu sampai kuota untuk Tangsel terpenuhi. Dinsos Kota Tangsel hingga sekarang masih terima data-data usulan dari kelurahan dan kecamatan.

“Dan sepanjang masih ada kuota dari pro maupun kemensos kita sampaikan terlebih dahulu ke mereka. Karena ada deadline juga batas waktu penyampaian usulan,” jelas Wahyunoto.

Selanjutanya masih ada usulan lagi dan kuota dari provinsi maupun kemensos terpenuhi atau deadline sesuai batas waktu yang ditentukan akan diintervensi APBD Tangsel. Sebelum bansos turun, Pemkot Tangsel sudah menyiapkan skenario bantuan sumbangan dari CSR dan berbagai pihak lainya termasuk Baznas.

“Mengapa? karena data penerima yang sudah kita usulkan ke provinsi maupun kemensos tidak bisa diintervensi lagi dengan APBD Tangsel. Maka kita himpun sumbangan yang selama ini banyak diteruskan langsung ke warga, sudah kita koordinasikan kita kolektif akan disampaikan kepada mereka yang sudah terdata,” terang Wahyunoto.

Ia menyebutkan, populasi jumlah sementara bantuan dari Kemensos 62.668 KK dan Provinsi Banten 10.950 KK. Alasan jumlah sementara karena kterus jaring data usulan dari kelurahan serta kecamatan.

Adapun kemensos memberikan kuota kepada warga di Kota Tangsel sebanyak 75.916 KK, serta dari provinsi 22.258 KK. Usulan kelurahan selalu ganda yang disampaikan berikutnya tetap 20 sampai dengan 40 persen ganda dari usulan sebelumnya atau ada NIK tidak Valid dengan nama.**Baca juga: Pengamat: Karantina Wilayah di Tangerang Raya Paling Tepat.

Wahyunoto sebutkan ada juga temuan satu keluarga diusulkan lebih dari seorang. “Kita validasi satu keluarga dapet satu bansos basis KK. Satu keluarga lebih dari satu orang. Contohnya NIK KK diusulkan dan NIK anggota keluarganya juga diusulkan, bapaknya diusulkan, emaknya diusulkan, anaknya diusulkan,” sebutnya.(ADV)