Kabar6-Progres pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten 2022 belum menunjukkan yang signifikan. Pasalnya, saat ini Pemkot Tangerang masih mengkaji secara komprehensif pembangunan venue tersebut.

Sebanyak 11 gor yang akan di renovasi Pemkot Tangerang. GOR yang akan direnovasi seperti Gor Dimyati, Gor Koang Jaya, Batuceper, Pabuaran, Balai Rakyat, Cibodas, Jatiuwung, Neglasari dan sebagainya.

Gor yang direnovasi itu akan menjadi pelengkap empat venue berkapasitas besar. Seperti, stadion Benteng yang akan dijadikan lokasi pembukaan dan penutupan Porprov Banten 2022. Sementara Stadion Benteng juga akan dijadikan venue atletik.

Selain itu, Stadion Tangerang Ayo di Batusari, Green Lake Sport Center dan Alam Sutera Superblok, yang juga akan menyediakan wisma atlet.

“Ya sekarang sedang review mudah-mudahan habis lebaran bisa dilelang dan pembangunan bisa dilaksanakan. Jadi, kita tetap kejar targetnya tahun depan bisa dilaksanakan lokasi-lokasi sudah disiapkan,” ujar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat dimintai keterangan di Pemkot Tangerang, Jumat (9/4/2021).

Terpisah, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Widi Hastuti mengatakan, saat ini masih dalam tahap perencanaan terkait pembangunan venue Porprov 2022. Dirinya juga menyebut belum dilakukan pembangunan ataupun renovasi venue tersebut.

“Masih tahap perencanaan. Belum,” terangnya.

**Baca juga: Wali Kota Tangerang : SOTR dan Takbir Keliling Dilarang, Tarawih Diperbolehkan

Sebelumnya, Ketua I KONI Kota Tangerang Arsani Maidi menilai hingga kini belum ada venue yang disediakan pemkot Tangerang memenuhi standar. Gor yang ada saat ini masih seperti aula serbaguna.

“Saat ini kan memang gor belum ada standart dan belum menjurus untuk cabor apa, masih seperti aula,” terangnya.(Oke)

Kabar6-Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, Chaerudin meminta kepada para Satuan Petugas Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) agar lebih tegas kepada masyarakat di lingkungannya.

Menurut Chaerudin, hal itu dikarenakan kepatuhan masyarakat kini hanya diangka 79 persen dari 90 persen yang diharapkan Pemkot Tangsel.

**Baca juga: Kepatuhan Masyarakat Tangsel Belum Maksimal, BPBD Akan Lakukan Edukasi

“Dia (Satgas Covid-19, red) harus bisa menegur para masyarakat misalnya tidak menggunakan masker” ujarnya kepada Kabar6.com, ditulis Sabtu (2/1/2020).

Chaerudin mengatakan, untuk saat ini angka tertinggi di Tangsel berada di Kecamatan Pondok Aren.

“Kalau bicara kasus hari ini yang agak banyak kan di Pondok Aren. Jadi Satgas saat ini harus lebih tegas kepada pelanggar,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan akan terus lakukan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu menurut Kepala BPBD Kota Tangsel Chaerudin, harus dilakukan karena angka kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan belum maksimal.

Chaerudin mengatakan, angka kepatuhan masyarakat di Tangsel hanya mencapai 79 persen.

Namun, menurut Chaerudin, angka ideal terhadap kepatuhan masyarakat itu seharusnya mencapai 90 persen.

“Karena idealnya sembilan puluh, idealnya sembilan puluh. Sekarang masih 79 persen,” ujarnya, ditulis Sabtu (2/1/2021).

Chaerudin menerangkan, pihaknya akan terus melakukan edukasi pada masyarakat terksait pola hidup sehat.

“Kita juga bagaimana membuat pola masyarakat akan mengerti protokol kesehatan, kita kan harus terus kita berikan edukasi” ungkapnya

**Baca juga: Kata Airin Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Dirinya juga menambahkan selain melakukan edukasi, akan mengupayakan memaksimalkan satgas tingkat RT/RW.

“Kita kan udah ada satgas RT RW, yang kelurahan, kecamatan, satgas-satgas itu akan kita upayakan maksimalkan” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang digelontorkan Pemerintah Pusat belum dapat terlaksana dengan maksimal, Jum’at (28/12/2018).

Hal tersebut diakui oleh Kuswara, Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang saat di konfirmasi kabar6.com diruang kerjanya, belum lama ini.

“Pengadaan ternak ikan dan bebek peking hingga saat ini belum kita laksanakan karena terkendala beberapa hal,” akunya.

Diantaranya, lanjut Kuswara, anggaran Dana Desa (ADD) tahap 1 2018 kemarin, sepengetahun dirinya tentang anggaran pengadaan pemberdayaan ternak.

“Setahu saya cuma pengadaan ternak ikan gabus tawar dan ternak bebek peking, itu saja yang belum terlaksana,” terang Kuswara terhadap kabar6.com ketika dimintai keterangan.

Disisi lain, ucap Kuswara, ia juga membeberkan hal itu terkendala pada saat dirinya memenuhi panggilan sidang di Pengadilan dalam kasus Tanah Desa.

“Kita bolak balik mengikuti sidang di Pengadilan kan perlu biaya tidak sedikit, hal itu sebenarnya ya tidak perlu diceritakan, tapi ya harus bagaimana lagi, terpaksa kita ceritakan,” akunya lagi, saat dimintai keterangan media beberapa waktu lalu.

Masih banyak faktor lainnya, terang Kades, pelaksanaan ADD dapat tersendat dan belum terlaksana. Seperti pemasangan pavingblok yang seharusnya lima puluh meter jadinya lebih dari itu atau tidak sesuai dengan RAB.

“Sebenarnya kasus seperti itu bukan hanya di Desa Buaran Jati, tapi hampir semua Desa terjadi seperti yang kita lakukan,” akunya diruang kerjanya.**Baca juga: 50 Relawan PMI Kabupaten Tangerang Diterjunkan ke Kecamatan Sumur Pandeglang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh kabar6.com, ada 7 program di tahap 1 yang belum terealisasi di Desa Buaran Jati, yang diduga mengakibatkan kerugian Negara hingga sebesar Rp. 345.578.229.(bam)