Kabar6-Terhitung tanggal 10 Mei 2020 kemarin, belum ada satupun warga di Provinsi Banten, minus wilayah Tangerang Raya yang mendapatkan bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bantan selama pendemi covid-19.

Padahal, bantuan JPS yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2020 itu, sebelumnya direncanakan untuk disalurkan kepada masyarakat untuk mulai bulan April kemarin. Namun kenyataannya, sampai saat ini, masih belum tersalur semua alias masih banyak warga yang belum mendapatkannya.

Adapun berdasarkan data yang dihimpun Kabar6.com menyebutkan, untuk pencairan JPS dari APBD Provinsi Banten baru diberikan kepada warga diwilayah PSBB di Tangerang Raya, meski itupun belum semuanya.

**Baca juga: BLT di Kota Serang Belum Tepat Sasaran.

Dihubungi melalui pesan whatapp-nya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, mudah-mudahan untuk penerima JPS diwilayah Kabupaten Pandeglang mulai disalurkan Kamis Besok.

“Pandeglang kamis insyaalah,” terang Nurhana, kepada Kabar6.com, Senin (11/5/2020).

Ketua DPRD Banten, Andra Soni berharap agar bantuan JPS yang bersumber dari APBD Banten bisa segera cair dalam membantu masyarakat akibat dampak yang timbul selama pendemi covid-19.(Den)

Kabar6 – Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Banten merilis tingkat inflasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk bulan April 2020.

Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dibanding lima daerah lainnya. Sedangkan untuk tingkat inflasi April 2020 inflasi gabungan 3 Kota IHK Provinsi Banten sebesar 0,25 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,08.

“Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tangerang sebesar 0,29 persen denfan IHK sebesar 106,67, diikuti oleh Kota Serang sebesar 0,23 persen dengan IHK sebesar 106,73. Kota Cilegon mengalami inflasi sebesar 0,20 persen dengan IHK sebsear 106,77,” ujar Kepala BPS Perwakilan Banten, Adi Wiriana, Senin (4/5/2020).

Adi menjelaskan, inflasi terjadi karena adanya harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,23 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya sebesar 0,01 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen.

Kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen, kelompok transportasi sebesar  minus 0,58 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar  minus 0,08 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar  minus 0,15 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,74 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,34 persen.

**Baca juga: Banjir di Kota Cilegon Akibat Tanggul Jebol.

Lebih lanjut, Adi menerangkan, dilihat dari data perbandingan inflasi pada April 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun sebelumnya. Dimana pada April 2019, tingkat inflasi sebesar 3,14 persen.

“Tingkat inflasi tahun kalender dari Desember 2019 sampai April 2020 sebesar 0,95 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2020 terhadap April 2019) sebesar 2,99 persen,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Dalam waktu dekat, PT Bank Banten akan melakukan corporate plan atau aksi korporasi dari perusahaan dengan mengeluarkan saham baru seri C untuk memenuhi kebutuhan modal di perusahaan.

Keputusan tersebut diambil setelah sebelumnya PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna meminta persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) atau Right Issue, Rabu (26/2/2020) kemarin di Jakarta.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, ada tiga poin yang dihasilkan dalam RUPSLB dan akan dilakukan Bank Banten nantinya melalui Right Issue.

Antaranya merubah anggaran dasar perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham perseroan, persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED), serta Perubahan anggaran dasar pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasiflkasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

“Dimana, hasil RUPSLB tadi menyepakati agar kedepan nantinya Bank Banten bisa melakukan right issue, dengan mengeluarkan jumlah maksimum saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 400 miliar lembar saham atau setara dengan 40 persen dari modal dasar dengan nilai nominal Rp 8 rupiah untuk tiap lembar saham,” terang Fahmi kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, melalui aksi korporasi tersebut diharapkan kedepan nantinya Bank Banten bisa memiliki struktur modal sekurang-kurangnya Rp 3,2 triliun dalam mendukung program penguatan modal yang akan diluncurkan.

**Baca juga: LSM BIAK Desak Kejagung RI Usut Kasus Korupsi Walikota Serang, Ini Tuntunannya.

Masih kata Fahmi, nantinya, penerbitan saham baru tersebut akan diluncurkan secara bertahap, yaitu PUT VI dan PUT VII yang akan dilaksanakan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selambatnya dalam kurun waktu 12 bulan sejak keputusan RUPSLB ditetapkan.

“Tujuan utama dilakukannya aksi korporasi ini guna meningkatkan modal inti perseroan. Sehingga penguatan modal tersebut nantinya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis Bank Banten terutama di sektor penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan sesuai dengan ketentuan Perbankan.” Tutup Fahmi, seraya menambhakan, aksi korporasi Bank Banten rencananya akan dilakukan pada bulan April 2020, disusul aksi korporasi selanjutnya pada bulan Desember 2020 atau Januari 2021 nanti.(Den)

Kabar6- Masyarakat Pandeglang sebentar lagi memiliki rumah sakit baru yang terletak di Jalan Raya Labuan Km 12 Kampung Benteng, Desa Menes, Kecamatan Menes.

Rumah sakit kedua yang dimiliki Pemkab Pandeglang itu rencananya bakal diresmikan pada 1 April mendatang atau tetap di Hari Ulang Tahun (HUT) Pandeglang 2020.

Dalam perjalanan rumah sakit yang menelan anggaran Rp 27,5 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibangun 2017 lalu harus mengalami perubahan nama dari awal pembangunan.

Pasalnya awalnya rumah sakit itu diberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Menes, jelang beroperasi Pemkab Pandeglang mengubahnya menjadi RSUD Aulia Menes.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Dewi Setiani menjelaskan alasan perubahan nama dari Pratama ke Aulia, karena didasari oleh tingkatan layanan.

Menurutnya jika menggunakan pratama tentu sama dengan Puskesmas , sedangkan RSUD ini akan dijadikan rujukan dari Puskesmas sehingga harus ada perubahan dan SK pergantian telah terbit pada bulan September 2019 lalu.

“SK nya sudah ada terhitung tanggal 26 September 2019,” kata Dewi yang dikutip dari siaran pers Humas Pemkab Pandeglang dalam rapat persiapan, Selasa (7/1/2020).

Alasan lain, perubahan nama dari Pratama ke Aulia merujuk pada lokasi RSUD yang berada di Kecamatan Menes. Menurutnya, Kecamatan yang memiliki 12 desa ini telah banyak melahirkan para ulama besar.

“Dan nama Aulia filosofinya karena di menes ini banyak melahirkan para kiyai, ulama dan para ustad, maka dari itu namanya Aulia,”jelasnya.

Sebelumnya beroperasi, Dinkes saat telah rampung menyiapkan Alat Kesehatan (Alkes), sisinya tenaga medis yang baru mencapai 50 persen. “Tadi kata pihak BKD saat ini yang sudah SK nya sebanyak 35 orang, nanti tinggal 35 sisanya dalam waktu dekat ini akan terpenuhi,”ujar Dewi.

**Baca juga: Pulihkan Trauma Anak Korban Banjir Bandang Lebak, MA Care Dirikan Sekolah Darurat.

Bupati Pandeglang Irna Narulita pun meminta kepada tim percepatan RSUD Aulia agar harus sudah ada pelayanan sebelum diresmikan pada 1 April mendatang. Sebab, katanya, ekspektasi warga sangat tinggi dengan keberadaan RS tersebut.

“Untuk itu kami dorong agar bulan april tahun ini segera diresmikan karena ekpektasi masyarakat cukup tinggi,” ujarnya. (Aep)