Kabar6-Pemerintah daerah telah resmi menetapkan nominal Upah Minimum Kota (UMK) 2021 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) senilai Rp 4.230.792,56. Jumlah besarannya meningkat dari tahun sebelumnya di angka Rp4,168.268,62.

“UMK 2021 ada kenaikan sebesar 1,5 persen,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Sukanta, Rabu (25/11/2020).

Diklaim, kenaikan UMK 2021 telah disetujui oleh perwakilan dari asosiasi pengusaha maupun kelompok buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Tangsel.

“Ya mereka merasa legowo sih. Merasa ya diperhatikan juga walau sebenarnya kita sama- susah gitu karena kini sedang pandemi Covid-19,” klaim Sukanta.

Kenaikan UMK 2021, lanjutnya, sudah berdasarkan usulan para perwakilan pekerja, pengusaha maupun, dewan pakar dari kalangan akademisi.

**Baca juga: 80 Persen Kasus Covid-19 di Tangsel Terkonfirmasi Sembuh

“Awalnya mereka (buruh) kan mintanya 8,51 persen. Itu kan tidak mungkin,” terang Sukanta. Meski demikian diakuinya tidak semua usulan peserta rapat pleno terakomodir.

“Ya kita sudah mengusulkan, malah kita dari Tangsel mengusulkan 3,3 persen. Tapi kan yang memutuskan itu gubernur,” tambahnya.(yud)

Kabar6- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Pandeglang 2020 ini mencapai 77,5 persen.

“Target partisipasi sesuai dengan kebijakan KPU RI sebesar 77,5 persen,” kata
Komisioner KPU Pandeglang Ahmadi, Jumat 14/8/2020.

Oleh karena itu KPU Pandeglang terus memberikan motivasi untuk bisa terus memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Salah satu upaya mendorong partisipasi pemilih adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020. Acara itu diselenggarakan di Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten dengan mengandeng Lorong Diskusi, Jumat (14/8/2020).

Eko Suprianto dari Lorong Diskusi mengatakan, sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat termasuk di lingkungan kampus merupakan hal yang strategis bagi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

“kedepan, kalau ingin efektif KPU itu seharusnya terus melibatkan kampus dalam hal melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat karena dari kampus sesungguhnya konsep dan gagasan bisa dibangun dengan landasan idealisme, bukan kepentingan kelompok maupun pragmatisme,”kata Eko.

Menurut pengamat politik ini, pemilu merupakan bagian dari upaya politik yang sah dalam transformasi kekuasaan di iklim demokrasi. Jika selama ini Pemilu dikesankan membawa dampak negatif, maka perlu telaah kritis terhadap apa yang terjadi sesungguhnya.

**Baca juga: Rektor Unila Profesor Karomani Sebut Pandeglang Masih Terpuruk.

“Kalangan intelektual kampus, dosen dan mahasiswa harus mengambil bagian dalam mengkaji dampak Pemilu dan ancaman Pilkada Serentak 2020 mendatang. Kita berharap kerjasama antara Lorong Diskusi bersama KPU Pandeglang terus berlanjut hingga melahirkan konsep dan gagasan terbaik bagi perkembangan kepemiluan,” katanya. (Aep)

Kabar6-Industri lapangan kerja di Kota Cilegon, Banten, mayoritas diisi oleh warga pendatang. Masyarakat setempat kalah bersaing hingga akhirnya memilih hijrah mengadu nasib sebagai tenaga kerja di luar negeri.

“Ada 73 orang warga Cilegon yang daftar jadi TKI,” kata Ridwan, Kasie Penempatan Kerja Luar Negeri dan Perluasan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon, Rabu (29/01/2020).

Menurutnya, negara-negara tujuan TKI asal Cilegon adalah ke Taiwan, Hongkong dan Malaysia. Umumnya mereka bekerja di bidang tanpa keahlian khusus atau non skill, seperti menjadi asisten rumah tangga.

Ridwan jelaskan, setiap tahun warga Cilegon yang memilih hijrah bekerja ke luar negeri mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikannya mencapai lima persen.

Usia pekerjanya dalam rentang 18-35 tahun. Tergolong usia yang masih produktif. Mereka menyadari karena tak punya keahlian khusus makanya mau jadi asisten rumah tangga ke luar negeri

“Kalau di Malaysia manufaktur, konstruksi. Kalau Hongkong dan Taiwan itu asisten rumah tangga,” terang Ridwan.

Ia bilang, syaratnya setiap pemohon kerja harus mengantongi dokumen visa dan surat keterangan dari perusahaan jasa penyalur TKI yang resmi.**Baca juga: BPKAD Banten Sulit Telusuri Aset Lahan Belum Disertifikat.

“Ini kan bagian visi misi pemerintah juga. Jadi pemerintah membuat regulasi, juga merupakan bagian kinerja pemerintah, (menjadi TKI) salah satunya karena tergiur gaji yang besar. Perusahaan banyak, tapi kan padat modal ya. Salah satunya juga karena kalah bersaing dengan orang-orang yang datang ke Cilegon,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Hingga bulan Oktober 2019, penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak di Tahun Anggaran 2019 mencapai 63,5 persen.

“Rata-rata realisasi penyerapan anggaran kita 63,5 persen dari APBD Rp2,8 triliun. Total realisasi Rp1.986.375.580.225,” kata Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang juga Plt Kepala BPKAD Lebak, Budi Santoso kepada Kabar6.com, Selasa (5/11/2019).

Untuk belanja tidak langsung (BTL) dari target Rp1.590.641.160.554 terealisasi hingga 25 Oktober 2019 yakni 75,36 persen atau Rp1.198.704.367.157.

Sedangkan untuk belanja langsung (BTL) dari target Rp1.362.384.937.986 terealisasi 52,77 persen atau Rp718.916.200.267.

Lambatnya pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penyerapan anggaran BL tak mencapai 60 persen seperti pada tahun 2018.

“Tetapi target di bulan November insya Allah progresnya naik,” ujar Budi.**Baca juga: PPP Tolak Penyertaan Modal Rp15 Miliar ke PDAM Tirta Multatuli.

Budi mengklaim, tidak ada pengerjaan fisik di bawah 50 persen. Biasanya, penyerapan ketika capaian sudah 100 persen.

“Biasanya akhir November dan awal Desember,” imbuhnya.(Nda)