Kabar6-Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Sofyan Sapar menyatakan hingga 2022 cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 42 persen.

Pada tahun 2023 mendatang pihaknya pun terus menggenjot secara massif cakupan layanan air bersih sebanyak 60 persen. Dimana hal tersebut dipasang target sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pada tahun 2023 kita akan secara massif, secara besar-besaran untuk melayani masyarakat di desa-desa sampai cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang sampai 60 persen,” ujar Sofyan Sapar dalam acara Koordinasi dan Peningkatan Hubungan Media yang digelar oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang, di Lembang, Kabupaten Bandung, kemarin.

“Nah kalau melihat tadi baru 42 persen yang saya laporkan ke pak Sekda sebagai ketua dewan pengawas (Dewas), kami kekurangan kurang lebih 18 persen. Sementara kita tahu bahwa dalam RPJMD kabupaten Tangerang sampai tahun 2023,” katanya.

**Baca juga:Dirut Perseroda MKR Kabupaten Tangerang Dilantik, Ini Pesan Bupati Zaki

Direktur Utama perusahaan pelat tersebut mengajak para kepala Desa di Kabupaten Tangerang untuk terus bersinergi soal pelayanan air bersih. Sebab demikian, langkah tersebut guna mempercepat layanan air kepada masyarakat sesuai dengan target RPJMD sebesar 60 persen.

“Saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan kepala Desa yang hadir di Bandung untuk bersinergi terkait pelayanan air bersih yang kami jalankan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pengembang Perumahan Mutiara Garuda Teluknaga Kabupaten Tangerang melakukan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas (PSU) sebesar 42 persen kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan penyerahan berlangsung secara seremonial yang bertempat di Rumah Makan Bambu Oju, Neglasari, Kota Tangerang, Jumat (21/1/2022).

Turut hadir pengelola Perumahan Mutiara Garuda Direktur Utama PT Indoglobal Adypratama Ali Kusno Fusin, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Kabid Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Erni dan Tokoh Masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Indoglobal Adypratama Ali Kusno Fusin mengucapkan rasa syukur atas tercapai nya kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemda dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Cek Youtube: Saksikan Podcast 5W1H, Edisi Ramai-ramai Isu Kota Tangerang Tengah

Selain itu, penyerahan PSU seluas 42 persen dari total lahan 19 hektar yang dikelola kepada pemerintah daerah akan di kembangkan lebih baik lagi lantaran ada tenaga ahli yang membidangi hal tersebut.

Disisi lain, Ali membantah isu ada permasalahan sehingga proses penyerahan PSU lambat. hanya urusan dimulai nya waktu penyerahan.

“Sebenarnya tidak ada masalah si, hanya waktu. Yang penting sudah terjadi dan kewajiban sudah dilakukan kepada pemda dan penghuni perumahan, itu yang lebih penting,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan bahwa sejak tahun 1993 pihak developer sudah berangsur-angsur melakukan kewajiban sehingga pada saat ini secara final melakukan penyerahan PSU.

“Kita patut apresiasi kepada pengembang, pemerintah kecamatan, desa dan tokoh masyarakat termasuk Ketua DPRD dan jajarannya. Sehingga proses ini yang ditunggu-tunggu proses dari tahun 1993 sampai 2018, pada saat ini baru terealisasi bagian dari kerja keras kita bersama,” katanya.

Iwan berpendapat hal tersebut mendasar berkat kerjasama dan dukungan dari pengembang. Pada saat sebelum serah terima pun pengembang sudah memelihara jalan sampai masyarakat menikmati.

“Dengan adanya serah terima jalan ini nanti pemda akan mengelola dan menyerahkan kepada dinas terkait serta dinikmati dan dijaga oleh masyarakat,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kabid Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Abadi Wuryanto mengklaim pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor telah mencapai angka 42,2 persen dari target yang diharapkan. Target diturunkan dari angka Rp 8,1 trilun turun menjadi Rp 6,4 triliun.

“Pada akhir Mei berada pada angka Rp 38,97 persen, 9 Juni 42,2 persen dari target,” terang Abadi kepada Kabar6.com, kemarin.

Menurutnya, penurunan target PAD setelah dilakukannya anggaran refocusing dengan APBD Provinsi Banten 2020. Sebelumnya Rp 12,6 triliun dengan PAD murni Rp 8,1 trilun, turun menjadi Rp 10,7 triliun dengan PAD murninya Rp 6,4 triliun.

“Tadinya kan PAD sebelum refocusing Rp8,1 trilun dengan taget pendapatan pajak darahnya Rp7,7 triliun. Setelah pandemi PAD Rp6,4 triliun dengan pajak daerah Rp6,1 triliun, itu karena 95 persen PAD Provinsi Banten ada pada sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Abadi.

Apakah kejadian pandemi covid-19 ini menyebabkan kondisi kas daerah provinsi Banten mengalami kekosongan?. Kejadian pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi keuangan Pemprov Banten dalam membiayai seluruh program dan kegiatan.

“Ya memang kondisi covid pandemi ini, dari sebelumnya bisa Rp 11 miliar sampai Rp 12 miliar per hari, jadi cuma Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar per hari. Kondisi serupa dialami juga daerah lain,” terangnya.

**Baca juga: Kisah Nurjanah dan Emak-emak di Serang Tidak Peroleh Bansos.

Penurunan pendapatan juga disebabkan karena sejumlah gerai Samsat sempat mengalami tutup. Abadi bilang, pihaknya berencana kembali membuka gerai Samsat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Rencananya, untuk gerai Samsat yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang akan dibuka kembali 5 UPTD. Sedangkan untuk diwilayah hukum Polda Banten 7 Samsat Induk dan 5 gerai samsat akan dibuka kembali secara bertahap.(den)

Kabar6-Isu wabah virus corona berdampak terhadap industri sewaan hunian dan kuliner di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Bahkan angka tingkat hunian atau okupansi merosot drastis dari biasanya.

“Iya sudah terjadi penurunan untuk okupansi Hotel sekitar 20 sampai 30 persen. Sama dengan restoran. Bahkan ada beberapa hotel ada yang sampai 42 persen penurunan okupansinya (hotel),” ucap pengurus harian Perhimpunna Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tangsel, Yono Haryono, Sabtu (14/3/2020).

Dia menerangkan, penurunan tajam okupansi hotel dan restoran di Tangsel, terjadi sejak awal Maret.

“Sebelum Maret, sebenarnya sudah berdampak tapi belum sedalam sejak awal Maret ini,” terangnya

PHRI berharap, pemerintah segera menuntaskan persoalan corona. Agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat, karena dampak penurunan ekonomi sangat terasa bagi kalangan industri.

“Selain pada okupansi, harga-harga bahan kebutuhan pokok termasuk rempah-rempah yang melonjak juga dirasakan pengusaha restoran,” terangnya.

**Baca juga: Bawang Bombay di Tangerang Tembus Rp 160 Ribu Per Kilogram.

Maka dia berharap, masyarakat tetap tidak panik dan tidak cepat mempercayai informasi hoax soal penyebaran virus tersebut.

Dijelaskannya, pelanggan hotel dan restoran di Tangsel, mayoritas dari pelanggan di luar Tangsel.

“Penyelenggaraan MICE anjlok. Banyak kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan,” ujar Yono. (yud)