oleh

Soroti Kemiskinan hingga Infrastruktur di Lebak, Mahasiswa: Memprihatinkan

image_pdfimage_print

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dinilai belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sementara anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, justru dianggap terkesan acuh terhadap persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat.

Hal itu disuarakan sekelompok mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Kamis (25/5/2023).

“Tingginya jumlah penduduk miskin di Lebak pada tahun 2022 bahkan melebihi jumlah penduduk miskin pada tahun 2011. Presentase angka penduduk miskin tahun 2022 yakni 8,91 lebih besar dari tahun 2012 yakni 8,63,” kata korlap aksi, Andrian.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 juga menunjukkan angka yang lebih buruk dibandingkan tahun 2019. Ini menunjukkan masyarakat Lebak semakin terjerat kemiskinan,” sambung Andrian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lebak, ungkap mahasiswa, juga dirasa tak kalah memprihatinkan. Dari tahun 2014-2022, IPM di Lebak menempati posisi terendah di Provinsi Banten.

“Belum lagi persoalan marak mafia tanah, pengerusakan lingkungan yang berimbas pada terjadinya banjir dan longsor dan persoalan pemerataan infrastruktur. Banyak infrastruktur terutama di wilayah selatan yang kondisinya hancur,” sebut mahasiswa.

**Baca Juga: Ada Calon Haji di Kabupaten Tangerang Berusia 99 Tahun

Persoalan lain yang tak lepas dari sorotan mahasiswa adalah terkait dengan penggunaan dan transparansi APBD. Mereka menduga anggaran yang dialokasikan ke setiap dinas terindikasi dimonopoli.

“Ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Pemkab Lebak memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sangat memprihatinkan,” ucap mahasiswa.

Aksi mahasiswa ditanggapi Ketua DPRD Lebak Agil Zulfikar didampingi Wakil Ketua Ucuy Mashuri. Agil menyambut baik kritik yang disampaikan.

“Teman-teman adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Agil.

Politisi muda Gerindra ini mengklaim persoalan yang disuarakan mahasiswa sudah menjadi hal yang sama-sama menjadi perhatian DPRD dan pemerintah daerah.

“Buktinya, tahun ini ada dukungan anggaran hampir 90 miliar untuk sektor pendidikan. Lalu infrastruktur, kami sudah menganggarkan bukan hanya jalan kabupaten tapi untuk 55 titik jalan yang statusnya lingkungan desa, itu kita intervensi,” papar Agil.(Nda)

Print Friendly, PDF & Email