Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang, mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengadaan lahan seluas 7.000 meter persegi bekas lapangan bola di kecamatan Balaraja.
Setelah melakukan rapat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan sejumlah elemen masyarakat, pada Kamis (8/9/2016) kemarin, legislator daerah di Kota Seribu Industri ini menyimpulkan bahwa pengadaan lahan yang menyedot APBD sebesar Rp23 miliar ini, dinyatakan tidak bermasalah.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Mad Romli mengatakan, pihaknya mengaku telah memanggil sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat untuk dimintai keterangan seputar masalah tersebut.
Bahkan, Pemkab Tangerang, melalui kantor bagian pertanahan telah menyerahkan sejumlah data dan dokumen pendukung, ihwal pengadaan lahan itu.**Baca juga: Lonjakan Penumpang “Idul Adha” Terjadi di Bandara Soetta.
“Setelah kami pelajari, bahwa pengadaan lahan itu sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Data-data pendukungnya juga lengkap. Jadi, enggak ada masalah,” ungkap H. Ombi, sapaan karip pria kelahiran Balaraja, Kabupaten Tangerang ini, kepada Kabar6.com, Jum’at (9/9/2016).**Baca juga: Soal Lapangan Balaraja, Lukman Hakim: Aktivis AMPT “Ngawur”.
Dijelaskannya, kasus pengadaan lahan yang kini telah dilaporkan sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejaksaan dan Kepolisian ini memang sempat tedengar adanya isu-isu miring.**Baca juga: Soal Lapangan Balaraja, AMPT Geruduk Kejari Kabupaten Tangerang.
Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, isu-isu miring itu tak bisa dibuktikan secara faktual, karena dalam masalah itu tak ada pihak yang merasa dirugikan.**Baca juga: Soal SHM Lapangan Balaraja, Aliansi LSM Geruduk BPN Tangerang.
“Ahli warisnya saja enggak merasa dirugikan. Apalagi, pihak penegak hukum sudah mengeluarkan pendapat hukum atau Legal Opinion (LO), bahwa tanah itu tidak bermasalah. Lalu, pertanyaannya siapa yang dirugikan?,” tandasnya.(Tim K6)
