oleh

Silpa APBD Tangsel 2014 Diprediksi Capai Rp 1 Triliun

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali lagi dihadapkan pada persoalan klasik terkait hambatan dalam pengelolaan kas daerah.

Jika sebelumnya total angka dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2013 mencapai Rp 566 milliar, maka tahun ini diprediksi bakal melonjak hingga dua kali lipat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten, Suryadi Nian kepada kabar6,com ditemui di Pamulang, Minggu (21/9/2014). “Bisa-bisa angka Silpa tahun ini sampai Rp 1 triliun. Coba deh kita besok lihat,” katanya.

Menurut Suryadi, analisanya itu tentu saja bukan tanpa musabab. Gejala itu terukur dari penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2014 yang cenderung masih kecil. Ini hampir terjadi di semua Satuan Kerja Perangkat Dareah (SKPD).

Kondisinya, terang Suryadi, tentu tak sebanding dengan jumlah total kas daerah yang dimiliki Pemkot Tangsel. Padahal sudah jelas tercatat, bahwa APBD 2014 milik kota termuda di Tanah Jawara ini sudah mencapai Rp 2,6 triliun.

Saat ditanya faktor utama penyebab angka Silpa kas daerah bakal lebih tinggi, politikus Partai Nasdem itu menuding bila penyababnya adalah perencanaan program kegiatan yang amburadul. “Karena konsepnya enggak dirancang secara matang, terarah dan terukur,” ujarnya.

Suryadi berpendapat, pengakuan prestasi dari tingginya total kas daerah seolah menjadi percuma. Fakta menunjukan, hal itu tidak didukung oleh etos kerja yang positif dari para apatur di Pemkot Tangsel.

Sebaliknya, kata Suryadi, yang terus berkembang justru stigma negatif. Kinerja Pamong Praja di Kota Tangsel dianggap begitu buruk. Masyarakat cenderung menilai selama ini pemerintah bekerja tanpa arah yang jelas, karena ketidakmampuan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. **Baca juga: Hindari Silpa Tinggi, Pemkab Tangerang Kebut Pembangunan.

Oleh karena itu, tambah Suryadi, suka atau tidak aparatur di Pemkot Tangsel harus segera mengevaluasi sistem pelayanan publik yang selama ini digulirkan untuk selanjutnya diperbaiki. Semua itu demi tercapainya sistem pengelolaan kas daerah yang optimal. **Baca juga: Waspada, Banyak Apotik di Banten Tanpa Apoteker.

Implikasinya uang rakyat bisa lebih terserap secara efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat. “Padahal punya banyak sampai Rp 2 triliun, Tapi kok pejabatnya keliatan pada bingung, ngabisin APBD yang pro rakyat itu caranya gimana,” sindir Suryadi.(yud)

Berita Terbaru