oleh

Sidang Sengketa Parkir di Tangsel Bakal Hadirkan Dishubkominfo

Majelis sidang sengketa parkir di Tangsel.(yud)

Kabar6-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai, bila kisruh persoalan layanan jasa penyelenggaraan parkir sebagai persoalan serius yang mesti segera diselesaikan.

“Saya melihat ada yang tidak patut. Persoalan parkir ini masalah serius, karena ada pembebanan biaya,” kata Ketua majelis sidang BPSK Tangsel, Kiblatullah di Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kamis (11/8/2016).

Menurutnya, PT Pan Satria Sakti selaku operator pengelola parkir tidak bisa menentukan tarif secara sepihak. Sebagai institusi negara penyelenggara dan pengawas, Kiblat bilang, lembaganya punya kewajiban menengahi sengketa.

Ia tegaskan, patokan tarifnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel.

“Sidang ketiga akan kembali digelar pada Selasa, tanggal sepuluh Agustus besok jam satu siang,” tegas Kiblat.

Ia menjelaskan, agenda sidang ketiga besok pihaknya akan memintai keterangan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangsel. Yakni, Dishubkominfo Kota Tangsel.

Kemudian juga akan turut dipanggil pejabat berwenang dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangsel.

“Saya sudah dapat info dan tahu isi Perda-nya. Tapi saya harus mendengarkan keterangan langsung, tidak boleh menyebutkan sendiri,” jelasnya. **Baca juga: Ini Poin Kerjasama Operator Parkir dan Dishubkominfo Tangsel.

Sementara itu, Daday Cahyadi, kuasa hukum pihak pelapor meminta kepada majelis hakim untuk mewajibkan kepada utusan terlapor jangan setiap sidang yang hadir selalu berbeda. **Baca juga: Operator Parkir Sebut Ada MoU dengan Dishubkominfo Tangsel.

“Biar lembaga BPSK ada wibawanya, coba utusan pihak terlapor yang hadir orang yang berkompeten. Jangan selalu seperti ini,” ujarnya.(yud)

Berita Terbaru