Kabar6-Dalam menguatkan laporannya ke Ombudsman, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang Raya butuh suara dari masyarakat. Dalam laporannya ke Ombudsman, Permahi melaporkan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang dianggap melakukan maladministrasi.
Maladministrasi yang dimaksud adalah telah melakukan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan merugikan masyarakat.
Ketua DPC Permahi Tangerang Raya Athari Farhani mengatakan, mulai dari kemarin Jumat 1 November 2019 tim nya bergerak mengumpulkan foto copy KTP masyarakat Tangsel yang resah akan truk bertonase yang mengabaikan jam operasionalnya.
“Permahi membentuk Tim yang akan disebar dibeberapa wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan untuk meminta dukungan melalui KTP masyarakat yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan,” ujarnya saat dihubungi oleh Kabar6.com. Sabtu (2/11/2019).
Athari menjelaskan, yang mana berkas tersebut nantinua akan menjadi berkas tambahan yang akan dikirimkan kepada Ombudsman RI.**Baca juga: Perkuat Laporan Ombudsman, Permahi Dapat Dukungan Keluarga Korban Truk di Bintaro.
“Untuk berapa banyak memang tidak ada target, yang terpenting dari setiap kecamatan ada perwakilan unsur masyarakatnya, yang nantinya mnjadi penguat berkas tmbahan ke Ombudsman,” jelasnya.
“Iya mas, karena memang itu yang Ombudsman minta, ada berkas pendukung yang bisa menguatkan,” tutupnya.(eka)
