oleh

SAKIP Pandeglang Raih Penilaian BB

image_pdfimage_print

Kabar6-Laporan Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan evaluasi penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), atas capaian kinerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2016 Kabupaten Pandeglang mendapatkan penilaian SAKIP dengan predikat CC, tahun 2017 naik menjadi B, dan tahun 2018 kenaikan predikat ditorehkan kembali menjadi BB.

Hal ini menunjukan, jika Pemda Pandeglang terus konsen dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah agar hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Melihat hasil evalusi SAKIP Pandeglang meningkat, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi kepada seluruh elemen terkait.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pihak Kemenpan RB yang terus membimbing kami untuk dapat meningkatkan pelaksananaan program pemerintah daerah,” kata Bupati usai acara penyerahan SAKIP di Trans Convention Center (TCC) Hotel Trans Bandung, Senin (28/1/2019).

Irna mengaku, capaian ini merupakan hasil kinerja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pandeglang. Irna menilai, SAKIP memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran, karena terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi diantaranya melalui proses Cascading

“Mereka memiliki visi yang sama agar pelaksanaan program pemerintahan terus membaik, dan tujuan kita tidak hanya penilaian saja, namun SAKIP merupakan kewajiban, karena laporan ini memang harus baik sehingga predikatnya dari masyarakat karena mendapat pelayanan terbaik. Kurang lebih ada 150 program kegiatan yang berhasil dipangkas dalam rangka optimalisasi anggaran, sehingga kurang lebih dapat menghemat anggaran 40 miliar,” ujarnya.

Penyerahan laporan SAKIP diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol Safruddin.

Dalam sambutannya, Ia berpesan, sekuruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota dapat terus bekerja keras, inovatif, kreatif dalam melaksanakan program kerja pemerintah, sehingga cepat dan tepat sesuai diharapkan masyarakat.

Menurutnya, bila Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar harus siap menghadapi dinamika global, salah satunya birokrasi harus dapat bertanggung jawab terhadap anggaran untuk seluasnya kepentingan rakyat.

“Zaman telah jerubah, pelayanan publik tidak berbelit, dan bebas dari praktek KKN,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, SAKIP memastikan penghematan anggaran, karena e-planning dan e-budgeting sudah terintegrasi.**Baca juga: Overload, Pasien RSU Tangsel Dirawat di Selasar Gedung.

“SAKIP dapat menyederhanakan laporan, dan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Paling tidak, lima tahun kedepan SAKIP Provinsi Kabupaten dan Kota sudah memiliki predikat A semua, berarti hasil dari tiap tahun semakin meningkat,” jelasnya.(Aep)

Print Friendly, PDF & Email