oleh

Sachrudin Ajak Parpol Bermesraan, Pengamat : Pendidikan Politik Parpol ke Masyarakat Belum Maksimal

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang pada Tahun Anggaran 2022 memberikan dana hibah sebesar Rp3.549.952.000 yang diperuntukan bagi 10 partai politik (Parpol) di Kota Tangerang. Dengan besaran dana hibah yang digelontorkan tersebut Pemkot Tangerang pun mengajak partai politik untuk berkolaborasi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Bila partai politik udah gandengan, Kota Tangerang pasti maju. Pemkot juga telah memberikan bantuan berupa dana hibah untuk Parpol yang ada di Kota Tangerang,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, pada Forum Diskusi Politik dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik di Kota Tangerang” yang diikuti sebanyak 100 orang yang merupakan perwakilan dari 10 partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Tangerang, Kamis (24/6/2022) malam.

Forum tersebut kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang ini karena adanya tuntutan agar setiap partai politik di Kota Tangerang mempunyai kemampuan administrasi yang mumpuni.

“Sebagai upaya bersama baik dari unsur eksekutif dan legislatif dalam memajukan Kota Tangerang,” katanya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul turut menyoroti peran dan fungsi dari partai politik di Kota Tangerang salah satunya pendidikan politik ke masyarakat. Ia mengatakan pendidikan politik ke masyarakat dari partai politik belum maksimal. Namun hanya beberapa partai politik saja dinilai kuat memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

“Pendidikan politik di lingkup Kota Tangerang saya kira masih belum maskimal yang dilakukan oleh partai politik,” ujar Adib.

“Saya kira hanya beberapa yang punya militansi kuat seperti PDI-P yang saya lihat ini lebih maju ketimbang partai lain, karena basis elektoral pemilihnya militansi kuat, grassroots kuat sampai ke atas. Kalau kita bicara partai diluar itu ada PKS juga, saya kira yang lainnya masih kurang maksimal,” sambungnya.

Menurut Pengamat Politik ini, bantuan yang diberikan tersebut sangatlah penting. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban negara dalam memberikan bantuan kepada partai politik. Namun angka 3,5 M lebih tersebut dinilai masih kecil.

“Jadi memang bantuan-bantuan itu sebenarnya penting. Karena harus ada pendidikan politik, pendidikan demokrasi, bagaimana sebuah political will ini betul-betul rakyat itu tau, bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan, bagaimana proses berbangsa dan bernegara karena ini memang domain pada partai politik,” katanya.

“Ketika literasi publik belum utuh soal politik contoh yang sekarang polarisasi yang tidak berujung, yang masih ada, itu ini yang menanggung dosa ya partai politik,” ungkapnya.

Adib berpendapat anggaran tersebut tidak boleh dibagi secara merata. Terdapat sejumlah parameter bagi partai politik yang literasi sudah jauh lebih baik, sosialisasinya lebih baik untuk mendapatkan anggaran lebih.

**Baca juga: DPRD Kota Tangerang Soroti Tingginya Kasus DBD

“Saya kira harus mendapatkan anggaran yang lebih. Ini saya kira perlu didorong,” ujarnya.

“Polarisasi, pembelahan di masyarakat begitu kuat, inilah tugas partai politik. Sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat ini penting. Jadi bukan hanya tokoh partai politik, tetapi tokoh agama, publik figur, pengamat politik ini harus bersinergi dengan partai politik. Yang bisa memberikan gambaran, edukasi sehingga literasi di masyarakat kuat. Bahwa proses bernegara itu biasa saja, sehingga dengan cara tersebut bisa jadi daya tanggal dalam politik identitas,” tandasnya. (Oke)