Kabar6-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan turut serta dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) 2015. Ratusan orang personel aparat Korps Praja Wibawa turut diterjunkan hingga rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada pertengahan pekan depan.
Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Azhar Syam’un Rachmansyah mengatakan, saat proses pencoblosan ?di Tempat Pemungutan Suara pada Rabu (9/12/2015) besok diterjunkan ratusan personel.
Pengerahan personel bertujuan agar dapat membantu tugas aparat TNI/Polri dan petugas keamanan sipil di masing-masing lokasi pemungutan suara.
?”Pencoblosan turun 11 regu kurang lebih 150 orang, ditambah seluruh jajaran Provost, Kabid dan Kasi (Kepala Bidang dan Kepala Seksi) yang dibagi 7 kecamatan dan monitoring 54 kelurahan masing-masing 2 orang?,” kata Azhar kepada kabar6.com, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, saat tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara terhadap tiga pasangan calon peserta Pilkada serentak juga akan diturunkan lagi.
Aparat dari Satpol PP yang ikut mengamankan kegiatan di atas jumlahnya mencapai 100 orang. Mereka disebar ke ring dalam dan luar kegiatan pleno.
?Azhar mengimbau, agar masyarakat selaku pendukung dan simpatisan pasangan calon pada kegiatan nanti bisa tertib. Massa diingatkan untuk tetap bisa menjaga kondusifitas wilayah masing-masing.
Sehingga tentunya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. “Serahkan seluruh proses dan tahapan pilkada kepada penyelenggara pemilukada?,” imbau Azhar.
Satpol PP agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia kompeten, sarana prasarana memadai, serta payung hukum efektif. Ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Dalam undang-undang tadi sudah dijelaskan, bahwa ada tiga tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Satpol PP. Yakni, menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib,” kata Kepala Bidang? Protokoler, Ketertiban dan Hiburan Satpol PP Kota Tangsel, Oki Rudianto?, dihubungi terpisah.
Menurutnya, sebagai aparatur Korps Praja Wibawa yang bertugas menjaga marwah penegakan Peraturan Daerah (Perda), ketiga tupoksi di atas berarti tanggungjawab wajib.
Oki tegaskan, berkaitan dengan payung hukum telah ada Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal. Sehingga pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat lebih optimal.
Peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan tugas Satpol PP harus segera diharmonisasikan dengan regulasi lainnya. Langkah tersebut untuk menghindari kendala selama mengemban amanat di lapangan.
Maka perlu terus disosialisasikan regulasi yang ada mengenai penanganan hukum Aparatur Sipil Negara dalam bertugas memberikan pelayanan dasar.
?Sebelumnya, sejumlah Wakil Rakyat asal Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten sudah sempat mendatangi kantor Satpol PP Kota Tangsel di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Setu.
Para legislator ini mempertanyakan kesiapan Satpol PP menjelang Pilkada serentak 9 Desember di daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini.
Ketua Komisi I DPRD Banten, Zaid Elhabib mengatakan, di akhir tahun ini ada agenda nasional empat daerah menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan skala lokal. Keempatnya, mereka datangi untuk mengetahui kesiapan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Selain Tangsel, kami juga datang ke Kabupaten Serang, Pandeglang dan Kota Cilegon,” katanya, kemarin.
Lembaga yang didatangi Dewan, adalah Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah. Satpol PP, lanjut Zaid, didatangi berkaitan dengan sektor pengamanannya dari lembaga pemerintahan daerah.
“Kami ingin berkoordinasi, bagaimana persiapan yang dikerjakan Satpol PP. Setelah ini, kami juga akan bertemu dengan KPU. Sejauhmana koordinasinya,” ungkap Zaid.
Pada kesempatan itu, mantan anggota DPRD Kota Tangsel tersebut datang bersama anggota legislator lainnya sebanyak enam orang. Mereka adalah, M Redi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Yeremia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ade Awaludin Gerindra, Jamin asal PDI-P, Sutara dari Golkar, dan Boni Mufizar asal Partai Keadilan Sejahtera.
Kepada tamunya, Azhar menerangkan, untuk pengamanan pilkada sudah dibentuk struktur jaringan pengamannya. Yaitu dengan membuat satu peleton yang membawahi satu danru.
“Di bawah Danton ada tiga danru (komandan regu) yang membawahi 3 tiga regu masing-masingnya,” terangnya.
Di setiap Danru, ada proovostnya. Ini bertugas untuk memantau kinerja jajarannya karena dikhawatirkan bertindak tidak etis. “Dua minggu sebelumnya, sudah diberikan pelatihan kesamaptaan di Brimob Kedaung. Kami lakukan dua gelombang untuk menjaga kebugaran anggota,” terangnya.
Selain itu, ada juga regu anti huru-hara. Jumlahnya, ada 22 personel. Mereka sudah dibekali cara pengendalian massa yang suatu saat bisa dipakai bila terjadi kericuhan antarmassa. “Untuk teknis pelaksanaan, kami mengikuti jadwal tahapan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujar Azhar.(adv)
