Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya tak bisa menahan emosi saat berbincang dengan salah satu pejabat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang ia hubungi saat rapat pembebasan lahan Waduk Karian, di Aula Multatuli, Gedung Setda Lebak, Jum’at (10/1/2020).
Iti marah lantaran tidak ada satu orang pun perwakilan dari lembaga yang dinahkodai Rahayu Puspasari itu yang hadir. Rapat dihadiri BBWSC-3, BPKP, BPN, kepolisian dan pemerintah desa.
“Ini Cuma dari lembaga Bapak aja yang enggak hadir. Seharusnya konfirmasi kalau tidak ada yang bisa hadir, jadi kami menyesuaikan,” kata Iti.
Menurutnya, LMAN bisa melihat bahwa rapat tersebut sangat penting dan menjadi prioritas. Apalagi kata dia, hal ini sudah menjadi instruksi langsung Presiden Joko Widodo.
“Jadi saya rasa hambatannya bukan hanya di kami. Ini persoalan hajat hidup orang banyak,” ucap dia.
Pria yang berbicara dengan Iti kemudian membantah jika lembaganya tak memiliki itikad baik dengan masyarakat korban banjir bandang yang masuk dalam wilayah pembebasan waduk.
“Kalau punya itikad baik, harusnya konfirmasi. Saya akan sampaikan ke Pak Presiden bahwa tidak memberikan konfirmasi ketidakhadiran di sini. Bapak ditunjuk oleh pemerintah di bawah komando Pak Presiden harusnya bisa mengkonfirmasi bisa atau tidak bisa hadir,” tegas Iti.
**Baca juga: Banjir Bandang di Lebak Terjang 489 Hektar Lahan Pertanian.
BBWSC-3 mencatat, masih ada 1.007 hektar lahan yang masuk dalam wilayah terdampak pembebasan Waduk Karian yang belum dibebaskan. Sementara, hanya sekitar 600 hektar yang terkena bencana banjir bandang awal Januari lalu.
“Yang jelas ini jadi prioritas kami di Kementerian PU, tetapi prosesnya sesuai dengan aturan. Kami bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan kembali menggelar rapat untuk menyusun langkah-langkah sehingga proses percepatan (Pembayaran) bisa dilakukan,” kata PPK Pengadaan Lahan BBWSC-3 Revita Kartikasari menjelaskan.(Nda)
