Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim menilai hingga akhir bulan April 2019, masih banyak program kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang progresnya belum sesuai harapan, bahkan terkesan terlambat.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh SKPD yang ada agar bisa segera merealisasikan anggarannya, agar dapat dirasakan oleh masyarakat Banten, sesuai waktu yang telah direncanakan.
“Sudah banyak hal yang perlu segera kita realisasikan, agar dapat dirasakan oleh masyarakat”, kata WH, saat memimpin rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Senin (22/4/2019).
Berbagai proyek dibahas dalam rapat tersebut, termasuk diantaranya soal hunian tetap bagi korban bencana alam tsunami beberapa waktu yang lalu.
“Jangan terlalu lama dan kenapa masih saja bicara lahan, dan semua sudah dibahas dan ditetapkan, segera direalisasikan,” tegur Gubernur kepada sejumlah SKPD yang hadir dalam rapat tersebut.
Selanjutnya dikatakan WH, Pemprov Banten harus bergerak cepat, dan harus target dan waktu sebagaimana yang telah disepakati bersama.
Sejumlah pejabat penting di lingkungan pemprov Banten hadir dalam acara tersebut, mulai dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Ino S Rawita, Inspektur E. Kusmayadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hadi Soeryadi, Kepala Dinas Perkim M Yanuar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Opar Sochari, Plt Kepala Dinas Kesehatan M Yusuf, Kepala Biro Umum Ahmad Syaukani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Mahdani, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro ARTP Beni Ismail dan sejumlah pejabat lainnya.
WH meminta agar program hunian tetap (huntap) untuk korban bencana segera selesaikan. Masing-masing OPD harus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, serta sesuaikan target yang sebelumnya telah ditentukan.
Tidak cukup sampai disitu, WH pun meminta SKPD untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang sudah dan belum dilaksanakan, sekaligus kendala yang dialami agar dapat dibahas dan dicarikan solusi penyelesaian masalahnya.
Selain percepatan progres dan target, WH juga meminta agar menyusun manajemen yang lebih tertata untuk mempermudah percepatan program.
Karena menurutnya, dengan manajemen yang tertata, setiap kendala yang terjadi dalam pelaksaan kegiatan akan cepat menemukan jalan keluar karena sistem koordinasi yang berjalan sesuai fungsinya.
“Kalau manajemennya tertata, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan targetpun lekas tercapai bahkan bisa dilampaui. Saya memang terbiasa dengan cara kerja cepat, kalau lambat kita akan ketinggalan,” tegasnya.
Begitupun dengan perbaikan bangunan rusak ringan dan sedang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, WH juga meminta kepada OPD terkait agar terus berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat dan membuat pernyataan agar segera menyusun ketetapannya.
Jika ada kendala, WH meminta agar segera membuat alternatif solusi penyelesaiannya. Termasuk untuk persoalan infrastruktur yang harus terus diselesaikan.
“Jalan Syekh Nawawi saya ingin ada jalan protokol yang bisa menembus dan mengurai kemacetan, drainasenya juga harus diperhatikan,” tuturnya.
Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat identifikasi masyarakat yang perlu bantuan jaminan kesehatan dapat dan disalurkan secara merata. Begitupun dengan berbagai pembangunan rumah sakit dan fasilitasi kesehatan.
Hal itu semua agar perencanaan pembangunan menjadi jelas, termasuk lokasi yang telah ditetapkan.
“Adpem dan Bappeda juga monitor perencanaannya, harus ada kalender perencanaan dan harus ada targetnya. Koordinir dengan baik, segera laksanakan. Pastikan dikerjakan dan teruskan pengawasan oleh Inspektorat,” pungkasnya.(Den)
