oleh

PPDB SMAN Berakhir, Ombudsman Ungkap 4.683 Kursi Kosong di Banten

image_pdfimage_print

Kabar6- Kantor Ombudsman Provinsi Banten menemukan 4.683 kursi kosong di tingkat SMAN di Banten usai jadwal pendaftaran PPDB berakhir.

Diketahui, Pelaksanaan PPDB khususnya PPDB SMA di Provinsi Banten berlangsung secara _online_ melalui laman https://ppdb.bantenprov.go.id/, pendaftaran dibuka tanggal 19-23 Juni 2024 untuk jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua dari dan pengumuman pada tanggal 26 Juni 2024.

Sedangkan untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik pendaftarannya dimulai pada tanggal 1-5 Juli 2024 dan pengumuman pada tanggal 8 Juli 2024.

“Sejauh ini, Ombudsman Banten mendata terdapat sebanyak 4.683 kursi kosong pada tingkat SMA,” kata Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi melalui keterangan tertulisnya diterima kabar6.com, Rabu (10/7/2024).

**Baca Juga:KPK Perkuat Penegakan Antikorupsi dalam PPDB

Rincian kursi kosong lanjut Fadli terbanyak berada pada jalur prestasi non akademik yaitu 1.431 kursi dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 1.464 kursi kosong.

“Ini belum termasuk siswa yang diterima namun tidak daftar ulang/lapor diri,”imbuhnya.

Menurutnya, Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki total kursi kosong tertinggi sebanyak 1.457 kursi kosong, selanjutnya ada Kabupaten Serang sebanyak 1.048 kursi kosong.

Lalu Kabupaten Tangerang sebanyak 881 kursi kosong, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 613 kursi kosong. Peringkat kursi kosong terbanyak untuk Kota yaitu sebanyak 355 kursi kosong berada pada SMA di Kota Serang, 158 kursi di Cilegon dan 137 kursi kosong di Kota Tangerang Selatan.

“Adapun di Kota Tangerang terdapat 34 kursi Kosong yang semuanya berasal dari sisa kuota jalur perpindahan orang tua,”ujarnya.

Fadli menjelaskan, Ombudsman Banten juga akan memonitor data peserta didik pada satuan Pendidikan hingga beberapa minggu paska dimulainya tahun ajaran baru atau MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah).

Hal ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran terhadap penambahan daya tampung akibat adanya intervensi, titipan, dan faktor-faktor lainnya.

Terakhir, Fadli mengajak seluruh pihak untuk terus bersama-sama mengawal dan mewujudkan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Temuan ini belum final, tentunya Ombudsman Banten secara intensif akan mengawal dan mendorong transparansi proses pengisian empat ribuan kursi kosong kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,”pungkasnya.(Aep)

Print Friendly, PDF & Email